Monthly Archives: June 2012

Kriteria Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Protokol Kyoto Pasal 12, CDM dirancang untuk mencapai tujuan utama Konvensi Perubahan Iklim dan juga untuk membantu negara berkembang dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hubungan antara pembangunan berkelanjutan dengan CDM adalah, kriteria pembangunan nasional yang cocok diterapkan secara nasional akan menjadi alat saring apakah usulan proyek CDM dapat lolos atau tidak.

Tiga komponen utama yang harus diperhatikan dalam menyaring proyek CDM yang diajukan oleh pengembang adalah:

  1. Kegiatan proyek harus menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi (economic growth)
  2. Kegiatan juga harus meningkatkan kesejahteraan sosial (social welfare)
  3. Kegiatan harus memperhatikan kelestarian lingkungan (environmental integrity)

Setelah proyek diimplementasikan, dipantau dan diverifikasi, otoritas nasional juga dapat menggunakan prosedur yang sama sebagai “kata akhir” apakah sertifikat dapat diterbitkan atau tidak oleh Badan Pelaksana CDM.

Penyaringan Proyek

Untuk menghasilkan proyek yang memiliki kualifikasi yang dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, PDD harus disaring secara ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan kriterianya masing-masing yang dapat dipasang untuk menapis proyek-proyek yang diajukan (lihat Gambar 6).

Gambar 6.     Penyaringan kandidat proyek CDM sebelum dikatakan layak dan memiliki kualifikasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan dijadikan proyek CDM nasional (Sumber: Hamwey dan Szekely, 1998)

Pertumbuhan Ekonomi

Proyek CDM akan mendatangkan dana segar yang bebas hutang, yang tergantung kepada besarnya karbon yang dapat dibatalkan untuk diemisikan karena adanya proyek. Dana ini berasal dari investor berdasarkan CER yang akan mereka peroleh.

Idealnya proyek CDM diimplementasikan pada kondisi no regret option, yaitu pada sektor dan kegiatan yang pasti akan menurunkan emisi ketika diimplementasikan (meskipun tanpa CDM).

Permasalahan pokok dalam implementasi CDM adalah bagaimana mendorong proyek CDM untuk tidak hanya memperhatikan aspek komersial berdasarkan cost-benefit ratio saja, tapi juga memperhatikan berkurangnya ketimpangan pendapatan sehingga tercapai kesetaraan (equity). Partisipasi seluruh lapisan masyarakat harus didorong dan prinsip-prinsip good corporate governance harus diadopsi ketika melibatkan pihak swasta. Manfaat ekonomi dari proyek harus dapat didistribusikan secara adil dan merata.

Kelestarian Lingkungan

Dalam penyediaan bahan baku dan proses produksinya, kegiatan pembangunan dapat membawa dampak kepada lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya, yang pada gilirannya akan berdampak kepada keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangan proyek CDM harus dipastikan bahwa implementasinya memperhatikan ketahanan lingkungan (environmental resilience), tidak mengganggu kesehatan manusia dan lingkungannya, serta menjaga kelestarian sumberdaya alam sebagai bahan baku yang diolah.

Kegiatan proyek harus memberikan dampak positif terhadap lingkungan di luar perlindungan terhadap iklim global. Proyek harus didiskualifikasi bila dampak negatif yang terjadi semakin banyak dan yang positif makin sedikit.

Kesejahteraan Sosial

Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan saat ini adalah pembangunan yang tidak mengurangi kesempatan generasi mendatang untuk memperoleh bagian yang menentukan kesejahteraannya. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Proyek seperti CDM harus diperkenalkan secara luas sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan proyek agar dapat memperoleh manfaat secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kegiatan proyek harus berdampak langsung terhadap penyediaan lapangan kerja, peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Dampak selanjutnya adalah terjadinya perbaikan kualitas hidup, layanan pendidikan dan kesehatan.

Untuk mengembangkan kriteria dan indikator tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, Tabel 15 dapat digunakan sebagai acuan yang menunjukkan beberapa indikasi yang pasti memerlukan konfirmasi dengan para stakeholder.

Tabel 15 Kriteria dan indikator komponen ekonomi, lingkungan dan sosial untuk menyaring PDD dari keabsahan pembangunan berkelanjutan

Komponen

Kriteria

Indikator

1. Pertumbuhan ekonomi 1. Kecukupan dana 1. Sumber lokal tersedia
2. Sumber eksternal pasti
3. Sumber jangka panjang
2. Kelestarian sumberdaya alam 4. Teknik pemanfaatan lestari
5. Resiko gangguan kecil
6. Pemanfaatan sumberdaya alam secara legal
3. Kemantapan berusaha 7. Kesehatan keuangan perusahaan
8. Profesionalisme staf
9. Adanya investasi ulang
4. Penyebaran rente ekonomi yang seimbang/setara 10. Rente pemerintah
11. Rente operator
12. Rente penduduk setempat
2. Kelestarian lingkungan 1. Pemeliharaan keanekaragaman hayati 1. Variasi genetik/kekayaan spesies
2. Perubahan habitat
3. Perlindungan spesies langka
2. Konservasi air 4. Kuantitas dan ketersediaan air
5. Kualitas air
6. Fungsi DAS
3. Kerusakan lahan 7. Erosi dan sedimentasi
8. Kesuburan tanah
9. Lahan terlantar/tidak produktif
3. Kesejahteraan sosial 1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan 1. Banyaknya wakil
2. Komunikasi dua arah
3. Pendapat yang dipertimbangkan
2. Kesejahteraan sosial 4. Layanan pendidikan
5. Layanan kesehatan
6. Kualitas dan standar hidup
3. Pengakuan atas kelembagaan lokal 7. Kelembagaan yang diadopsi
8. Hubungan antargenerasi
9. Penyebarluasan
4. Pengakuan atas hukum adat 10. Peranan pemimpin informal
11. Proses pengambilan keputusan
12. Persetujuan atas hak dan tanggung jawab atas lahan

Setelah disaring sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut, suatu proyek dapat dikategorikan layak dan dapat mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya DNA akan mencocokkannya dengan agenda pembangunan nasional. Interpretasi dari Agenda 21 digunakan sebagai saringan nasional untuk menilai apakah suatu proyek akan menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Enam Pertanyaan Penting

Secara ideal proyek CDM akan menyebabkan aliran modal dan percepatan alih-teknologi ke negara berkembang. Dengan demikian, melalui proyek CDM negara berkembang dapat meloncati atau menghindari jalur pembangunan yang tak-berkelanjutan karena sudah menguasai teknologi yang bersih. Sementara itu, negara maju yang mengalirkan dana dan teknologinya dapat mencapai target penurunan emisinya. Keberhasilan proyek CDM akan sangat tergantung pada bagaimana proyek tersebut didesain dan diarahkan.

Negara berkembang yang terlibat dalam CDM tidak memiliki komitmen atau kewajiban untuk menurunkan emisi. Mereka juga tidak terlalu memikirkan baseline yang di kemudian hari menjadi hal yang sangat krusial untuk menentukan keberhasilan proyek dari segi penurunan emisi.

Enam pertanyaan penting yang perlu diajukan oleh DNA setelah suatu proyek lolos dalam penyaringan menurut kriteria pembangunan berkelanjutan adalah:

1. Apakah proyek absah (eligible)?

Keabsahan proyek dapat diuji terhadap Pasal 12.5 Protokol Kyoto, yaitu bahwa:

  • peserta proyek yaitu investor dari negara maju dan mitranya dari negara berkembang berpartisipasi secara sukarela, yang disetujui oleh masing-masing Pihak Protokol yang terlibat;
  • proyek mendatangkan keuntungan (dana, teknologi, penurunan emisi) secara nyata, dapat diukur dan berjangka panjang yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim; dan
  • pengurangan dalam emisi merupakan tambahan atas pengurangan yang akan terjadi jika tidak ada kegiatan proyek yang disahkan

2. Apakah dampaknya terhadap pembangunan nasional?

Tantangan utama proyek CDM adalah mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Dampak yang dikuantifikasi dalam proyek CDM harus jelas dan dapat diperkirakan.

3. Apakah proyek akan menyebabkan penurunan emisi?

Perolehan kegiatan CDM sangat tergantung pada penentuan baseline dan implementasi proyeknya. Jika perolehannya diduga negatif atau fiktif, DNA harus segera dapat mendeteksi dan membatalkan proyek yang diajukan. Hambatan teknis yang ada pada proyek juga perlu dipertimbangkan, karena dapat menimbulkan hambatan sosial sehingga target penurunan emisi sulit dicapai.

4. Apakah proyek mencerminkan kesetaraan?

Kesetaraan adalah keuntungan yang sepadan dan adil untuk kedua belah Pihak menurut kriteria yang telah ditetapkan dan disepakati. Harga CFR yang kompetitif dengan harga penurunan emisi secara domestik merupakan ukuran penting yang perlu diajukan oleh Pihak tuan rumah, sementara investor umumnya mengajukan harga penawaran yang berlaku secara umum. Keputusan menerima atau menolak harga ada pada Pihak tuan rumah.

5. Apakah proses pengembangan proyek transparan?

Proyek yang transparan akan diketahui dan didukung oleh banyak pihak. Transparansi akan membantu untuk memperkirakan keberhasilan dan resiko yang akan dihadapi proyek, membantu ketika proyek dipantau, dan stakeholder lain mendapat kesempatan untuk menilai hasil pemantauan yang telah diverifikasi.

6. Bagaimana partisipasi terhadap proyek?

Kemampuan peserta dari segi teknis dan finansial dalam mengimplementasikan proyek dapat dilihat dari nama-nama lembaga yang berpartisipasi dalam pengembangan proyek. Kemampuan teknis dapat dinilai dari relevansi antara bidang yang ditekuninya dengan jenis proyek yang diajukan, sedangkan kemampuan finansial memberi gambaran mengenai aliran dana yang akan terjadi dan kesiapan pengembang dalam mengatasi resiko.

Catatan Akhir

CDM saat ini merupakan salah satu alternatif dalam perlindungan iklim, namun di sisi lain transaksi antara negara maju dan negara berkembang dalam CDM terkesan tidak adil. Hal ini karena negara maju akan menekan harga serendah mungkin hingga aliran dana ke negara berkembang volumenya akan kecil dan mereka akan mampu untuk membeli kredit emisi dengan sebanyak-banyaknya agar segera memenuhi komitmennya. Sementara pada negara berkembang, kemampuan finansial dan teknis dalam menerima teknologi baru yang rendah emisi masih tergolong minim.

Hal lainnya adalah negara maju selalu menekankan partisipasi yang berarti dari negara berkembang. Sebaliknya, negara berkembang berpendirian bahwa tingginya konsentrasi GRK atmosfer 100 tahun terakhir ini adalah karena emisi historis dari negara maju.

Berikut merupakan 3 topik yang mewakili aspek ekologis, teknis dan politis yang akan berkembang di waktu yang akan datang mengenai implementasi CDM.

Pasar Non-Kyoto

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia perlu untuk segera direhabilitasi dan dikembalikan fungsinya. Namun dalam hal ini, mekanisme Kyoto tidak mungkin dimanfaatkan karena definisi reforestasi dan aforestasi dalam CDM cenderung mengikuti ketentuan JI.

Jika pasar non-Kyoto dapat ditemukan, maka PDD yang dirancang baik dapat menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi dan konservasi dapat dilakukan. Investor dalam hal ini umumnya akan datang dari investasi lembaga-lembaga yang melakukan konservasi alam guna membangun citra publik. Kegiatan konservasi yang sarat dengan muatan ekologis meliputi:

1. Rehabilitasi dan pengelolaan hutan

Rehabilitasi akan meningkatkan fungsi rosot karbon, fungsi hidrologis dan fungsi ekologis hutan. Kegiatan ini akan dapat secara langsung mengintegrasikan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan konservasi lahan.

2. Pencegahan deforestasi

Kegiatan ini sama sekali ditolak untuk diimplementasikan dalam CDM dengan alasan justru akan mempercepat deforestasi demi perolehan karbon yang besar. Konservasi hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional dapat menghasilkan dan mempertahankan cadangan tetap yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Konservasi terhadap keanekaragaman hayati pada kegiatan ini juga sangat signifikan.

3. Revegetasi

Kegiatan ini dapat dilakukan pada lahan kritis dan tidak produktif yang diinvasi oleh alang-alang sehingga dapat memberikan perolehan karbon dengan cadangan tetap yang tinggi. Kegiatan ini akan memperbaiki keseimbangan hara tanah dan produktivitas lahan sehingga aspek pencegahan degradasi lahan akan signifikan.

Munculnya pasar baru yang memiliki multi tujuan seperti BCF jendela kedua akan makin dibutuhkan sehingga dapat mengintegrasikan beberapa konvensi yang terkait dan tidak saling menganulir. Contoh kasus konvensi yang dianggap bertabrakan adalah kegiatan reforestasi yang absah menurut prosedur CDM cenderung diawali dengan pembukaan dan pembersihan lahan berskala besar dan menggunakan jenis eksotik (bukan lokal) sehingga mengancam keanekaragaman hayati.

Salah satu jalan keluar yang cukup efektif untuk mengharmoniskan kebutuhan pasar dan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah dengan menerapkan sistem saringan nasional yang cukup kredibel dan didukung oleh stakeholder yang luas (lihat Gambar 6). Pemerintah bersama stakeholder yang lain sudah mulai membantu dan mengendalikan pengembang proyek agar dapat mencapai tujuan Konvensi. Ini merupakan kesempatan bagi pasar baru non-Kyoto yang lebih inovatif dan kreatif dalam rangka mengintegrasikan implementasi konvensi internasional lainnya dan tujuan pembangunan nasional. Gambar 7 menunjukkan tahap-tahap pengambilan keputusan dalam rangka mengakses pasar non-Kyoto.

Gambar 7 Berbagai kemungkinan akses terhadap dana yang berhubungan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mulai dari CDM yang memiliki persyaratan yang ketat hingga GEF yang tidak menghasilkan kredit emisi

CDM Unilateral

 

Pola CDM yang dikenal umumnya adalah pola bilateral dan pola multilateral. Pola bilateral melibatkan dua negara, masing-masing dari negara maju dan negara berkembang, yang masing-masing Pihak dapat menunjuk entitas publik atau swasta untuk melaksanakan proyek CDM di negara berkembang. Sedangkan pola multilateral memungkinkan terbentuknya perantara (intermediary) atau broker bagi negara maju, yang tentu akan menimbulkan biaya transaksi yang lebih besar karena keterlibatan jasa perantara ini.

Pola unilateral pada prinsipnya mengutamakan agenda atau rencana sendiri, khususnya dari Pihak tuan rumah. Bila CDM dirancang secara unilateral, maka yang diutamakan oleh Pihak tuan rumah adalah agenda pembangunan nasionalnya. Jika rancangan dilakukan dengan sengaja, maka program nasional tersebut memang merupakan bagian dari rancangan tindakan (action plan) untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang telah dirumuskan secara nasional dan lintas sektoral. Tahap ini dilakukan sebelum Pihak tuan rumah bertemu dengan investor proyeknya, sehingga jika di CDM-kan perhitungan kredit penurunan emisi akan berlaku surut.

Tahapan krusial dalam siklus pengembangan CDM unilateral adalah dalam proses pengesahan oleh DNA dan validasi oleh entitas operasional sebelum secara resmi proyek didaftarkan di Badan Pelaksana CDM yang secara global mengawasi implementasi mekanisme Kyoto ini. Kedua lembaga itu harus memiliki cukup bukti dan dokumen penunjang untuk membuat proyek tersebut berlaku surut sesuai dengan saat dimulainya kegiatan oleh Pihak tuan rumah sebelum mencapai kesepakatan dengan investor bahwa proyek dapat di CDM-kan.

Keuntungan menyelenggarakan proyek CDM unilateral adalah bahwa Pihak tuan rumah dapat secara seksama merancang dan mengatur dirinya sendiri hingga betul-betul siap memasuki arena CDM, dengan begitu kredit penurunan emisi akan bernilai tinggi dan diminati investor. Dalam mendesain proyek CDM unilateral, tiga syarat utamanya yaitu:

  1. Memenuhi persyaratan keabsahan (Pasal 12.5 Protokol Kyoto)
  2. Memenuhi modalitas dan prosedur implementasi CDM (Decision 17/CP.7)
  3. Memiliki rencana dan dukungan dana lokal yang mantap

Setelah proyek didaftarkan pada Badan Pelaksana CDM, prosedur pemantauan, verifikasi, dan sertifikasi, proyek CDM unilateral tentunya akan sama dengan CDM bilateral maupun multilateral.

Supplementarity

Ketentuan-ketentuan di dalam CDM yang diatur dalam Pasal 12 tidak secara spesifik mengisyaratkan bahwa kegiatan CDM bersifat tambahan atau suplemen. Artinya bahwa kegiatan CDM yang dilakukan negara-negara Annex I di luar negeri atau di negara-negara non-Annex I tidak dibatasi. Konsekuensinya adalah negara-negara Annex I akan membeli CER sebanyak-banyaknya di luar negeri dan kemungkinan akan mengabaikan tanggungjawabnya di dalam negeri.

Hilangnya isu suplemen di dalam CDM akan merugikan negara berkembang dalam konteks pembangunan berkelanjutan karena jika pembelian karbon di luar negeri oleh negara maju tidak dibatasi, harga karbon akan selalu rendah dan negara berkembang tidak mendapatkan tambahan pendanaan yang berarti untuk mengembangkan proyek dengan teknologi beremisi rendah yang berorientasi masa depan. Kesimpulannya peningkatan emisi menjadi tidak diatasi pada sumbernya, yaitu di negara-negara industri itu sendiri.

Namun pada kegiatan LULUCF di bawah Pasal 3.3 dan 3.4 Protokol Kyoto yang dilaksanakan melalui JI dan ET dibatasi sehingga kelebihan jatah emisi yang bisa diperdagangkan juga terbatas.

Isu supplementary adalah isu politis yang terkait erat dengan isu kesetaraan (equity) dalam hal kesempatan membangun ekonomi dan pembagian beban sesuai dengan prinsip tanggungjawab bersama yang dibedakan. Jika isu ini akan dinegosiasikan ulang, hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

  • Berorientasi pada pembagian beban ekonomi antara pihak yang melakukan transaksi baik melalui JI, CDM, maupun ET
  • Hot air tidak memiliki unsur atau pertimbangan pembagian beban ekonomi karena tanpa berbuat apapun, kredit pengurangan emisi (AAU) sudah pasti akan dihasilkan
  • Mekanisme pasar akan mendikte semua mekanisme Kyoto, termasuk dalam hal volume perdagangan dan harga komoditasnya (ERU, CER, AAU, dan RMU)

Menuju “Pembangunan Berkelanjutan” Indonesia

Oleh: E Melkiades Laka Lena

Pembangunan memberikan kontribusi bagi generasi sekarang sekaligus ancaman kerusakan lingkungan bagi generasi mendatang. Muncul kesadaran masyarakat dunia untuk mengubah konsep pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Kesadaran tersebut bergulir dari Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Stockholm, KTT Pembangunan Berkelanjutan (PB) di Rio de Jeneiro dan berlanjut di Johannesburg.

KTT Johannesburg yang disebut World Summit on Sustainable Development (WSSD) dihadiri oleh 104 Kepala Pemerintahan.

Isi deklarasi WSSD terbagi dalam enam bagian meliputi dari asal muasal ke masa depan, dari Stockholm ke Rio de Jeneiro ke Johannesburg, berakhir dengan “mari mewujudkannya”. Deklarasi dikonkretkan dengan 170 butir atau paragraf rencana pelaksanaan, antara lain meliputi penghapusan kemiskinan, mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan, melindungi dan mengelola basis SDA (sumber daya alam) bagi pembangunan ekonomi dan sosial, pembangunan berkelanjutan dalam era globalisasi, dan kesehatan dalam pembangunan berkelanjutan.

Mandat Johannesburg tertuang dalam Johannesburg Plan of Implementation (JPOI) dan pembahasannya diserahkan kepada masing-masing negara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup melanjutkannya melalui Indonesia Summit on Sustainable Development (ISSD). Hasil ISSD bertujuan membangun komitmen dengan seluruh stake holders untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi dan menyusun langkah-langkah sesuai situasi dan kondisi Indonesia.

Proses Menuju ISSD

ISSD dilaksanakan tanggal 21 Januari 2004 di Yogyakarta. Pra ISSD dilangsungkan sejumlah pertemuan yang bersifat regional, sektoral dan major groups (kelompok utama). Pertemuan regional meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara. Pertemuan sektoral meliputi berbagai bagian dalam pemerintahan. Pertemuan kelompok utama melibatkan perempuan, pemuda dan anak-anak, petani, buruh-karyawan, pengusaha, akademisi-ilmuwan, penduduk adat-asli, pemerintah otonomi lokal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan budayawan-agamawan. Tiga jenis pertemuan ini dilanjutkan dengan pertemuan Preparatory Committee (Prep Com) ISSD yang berlangsung 11-12 Desember 2003 di Yogyakarta.

Pembangunan Berkelanjutan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial-budaya, dan perlindungan lingkungan hidup. Naskah final Prep Com yang dihasilkan dibagi dalam dua kategori, yaitu kesepakatan nasional dan rencana tindak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pembangunan Berkelanjutan berguna untuk melanjutkan proses reformasi, meningkatkan kemandirian bangsa, pelaksanaan otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan sosial sebagai pra kondisi untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Fokus program ini di Indonesia menyangkut penurunan kemiskinan, good governance dan civil society, pendidikan, tata ruang, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral, kesehatan, pertanian, keanekaragaman hayati, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pola produksi dan konsumsi, pendanaan dan kelembagaan.

Naskah final yang dihasilkan dalam Prep Com bertujuan mencapai kesepakatan nasional dan membuat Pembangunan Berkelanjutan menjadi mainstream dalam kebijakan nasional. Hasil ISSD penting dan strategis karena menjangkau dan berpengaruh luas dalam kehidupan masyarakat dan negara dengan penekanan pada sektor sosial, ekonomi dan perlindungan lingkungan. Faktor plus lainnya terkait rencana keterlibatan Presiden/Wapres dan para menterinya, pimpinan DPR-MPR, wakil kelompok utama, para pakar, Dubes ASEAN, Dubes Kanada, Amerika Serikat, Australia, Jerman, Jepang, serta wakil-wakil organisasi internasional. Strategisnya, ISSD dapat diukur dari jangkauan wilayah pengaruh hasilnya dan partisipasi unsur yang terlibat. Paling tidak, ada tiga catatan pasca ISSD, meliputi mendisain hasil ISSD sebagai agenda reformasi di Indonesia, pendanaan dan kelembagaan Pembangunan Berkelanjutan, dan sosialisasi naskah ISSD bagi rakyat Indonesia.

Penguatan Agenda

Pertama, reformasi mengalami kemacetan karena tidak ada kesepakatan nasional tentang subtansi, prioritas, dan strategi mendorong reformasi. Kompetisi politik Pemilu 2004 menyebabkan hanya kalangan kaum muda yang terus menyuarakannya. Ketidakpastian sosial, ekonomi, politik yang mengiringi transisi di Indonesia membutuhkan injeksi kekuatan gagasan atau daya dorong baru.

Naskah Prep Com ISSD mempunyai banyak persamaan dengan agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa. ISSD dapat menjadi “darah segar” bagi reformasi melalui penguatan agenda dan rancang aksi bagi pra-kondisi Pembangunan Berkelanjutan. ISSD sebagai agenda reformasi dapat memperkuat komitmen politis yang dapat dicapai di tingkat elit dan masyarakat untuk memberantas korupsi atau membangun sistem ekonomi berkeadilan.

Peran untuk melakukan pra-kondisi Pembangunan Berkelanjutan ada di tangan pemerintah. ISSD dapat memberi sumbangan berharga bagi perjalanan reformasi jika pemerintah punya kemauan politik untuk melakukan back up naskah yang dihasilkan. Parameter yang dapat dijadikan ukuran, misalnya, apakah pemerintah serius untuk menangkap dan mengadili koruptor termasuk yang dilakukan oleh kalangan penguasa masa lalu dan saat ini. Keadilan ekonomi dapat dinilai dari komitmen pemerintah untuk membesarkan usaha kecil menengah (UKM) atau tidak berhenti memberi bantuan bagi bank-bank bermasalah.

Kedua, isu penting di ISSD menyangkut pengorganisasian Pembangunan Berkelanjutan. Dua hal penting yang mesti dilakukan meliputi pendanaan dan kelembagaan. Pendanaan, misalnya, tentang bagaimana penggalian, penggunaan dan pertanggungjawaban dana dapat dilakukan terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan. Pendanaan bagi Pembangunan Berkelanjutan memerlukan dukungan politik kuat dari legislatif dan dukungan sosial dari publik.

Dukungan politik dari parlemen juga diperlukan untuk mengalokasikan dana bagi rencana tindak Pembangunan Berkelanjutan. Karena itu, Pembangunan Berkelanjutan harus masuk dalam arus utama kebijakan nasional. Dukungan sosial dari masyarakat berupa pembentukan lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan non-bank untuk membantu kelancaran rencana tindak Pembangunan Berkelanjutan sangat penting untuk dikembangkan.

Kelembagaan menyangkut pola manajemen yang mesti dilakukan untuk mengelola program Pembangunan Berkelanjutan. Rencana pembentukan Dewan Nasional PB (DNPB) perlu mempertimbangkan aspek hukum, tugas dan wewenang, komposisi keanggotaan, wilayah pengaruh dan mekanisme kerja. DNPB merupakan koalisi tiga kelompok besar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan civil society. Ketiga kelompok ini berpotensi melakukan sinergi dalam rangka menjadikan PB sebagai arus utama kebijakan nasional.

Ketiga, sosialisasi hasil bagi khalayak luas. Naskah kesepakatan nasional dan rencana tindak ISSD merupakan rumusan ideal bagi masyarakat dan negara. Poin-poin penting yang terumuskan perlu disederhanakan dan dikomunikasikan pada masyarakat luas, kelompok-kelompok utama, legislatif, dan disebarkan ke semua wilayah Indonesia. Semua sektor pemerintah harus meninggalkan ego sektoral dan mencari sinergi untuk merumuskan rancang tindak yang terkoordinasi dan bertumpu pada tiga pilar Pembangunan Berkelanjutan.

ISSD merupakan instrumen penting bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan masa depan Pembangunan Berkelanjutan yang bertumpu pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial-budaya, dan perlindungan lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat dimulai dengan mengenalkan gagasan PB secara sederhana melalui ruang publik, seperti media massa atau melalui pendidikan.

Media massa berperan menyadarkan masyarakat soal pentingnya Pembangunan Berkelanjutan bagi anak cucu kita. Kontribusi sektor pendidikan formal dasar, menengah, tinggi, termasuk pendidikan non-formal, dengan mengadaptasikan gagasan Pembangunan Berkelanjutan dalam kurikulum sesuai kebutuhannya. Pada akhirnya keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan ditentukan oleh komitmen dan kerjasama aktor-aktor penting dalam negara, meliputi masyarakat Indonesia, pemerintah dan parlemen, pengusaha, dan organisasi sipil. ***

(Penulis adalah Sekjen PP PMKRI Periode 2002-2004, peserta pertemuan Major Groups dan Prep Com ISSD).
Sumber: Suara Karya: 18 Maret 2004


Perencanaan Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi


Sistem jaringan distribusi perpipaan merupakan suatu sarana fisik yang bertujuan untuk mentransportasikan air bersih dari tempat penampungan, dalam hal ini adalah reservoir, menuju konsumen di daerah pelayanan. Dalam sistem penyediaan air bersih terdapat beberapa tahap penyaluran yang harus diperhatikan.

Sistem distribusi perpipaan air minum harus dapat melayani kebutuhan air bersih konsumen yang telah sesuai dengan syarat-syarat dalam hal kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Air yang didistribusikan ini harus sesuai jumlahnya dengan kebutuhan air pada masing-masing jenis pelayanan pada setiap tahapan perencanaan. Selain kriteria tersebut, air yang akan dialirkan tidak boleh mengalami kontaminasi selama perjalanan serta dengan kebocoran teknis yang dapat ditekan seminimal mungkin.

1.  Rencana Pengembangan Jalur Pipa Distribusi

Pada saat merencanakan pengembangan dari suatu jalur perpipaan maka perlu diusahakan agar diperoleh sistem pengaliran yang baik ke konsumen. Penyampaian air secara baik dan optimum kepada konsumen memerlukan perencanaan sistem jaringan perpipaan yang akurat dengan memperhitungkan beberapa hal diantaranya:

  • Jaringan direncanakan dengan biaya paling murah, yaitu dengan perencanaan jalur yang terpendek dengan memiliki diameter terkecil.
  • Pemakaian energi operasi seminimal mungkin, yaitu secara gravitasi dengan memanfaatkan tinggi muka tanah.
  • Terpenuhinya syarat-syarat hidrolis.
  • Kontinuitas pelayanan yang semaksimal mungkin.
  • Mudah dalam pemasangan, pemeliharaan, dan pengoperasiannya (secara teknis, sistem mudah dikerjakan).

Untuk itu terdapat beberapa kriteria teknis yang perlu diperhatikan, yaitu:

  • Memperhatikan keadaan profil muka tanah di daerah perencanaan. Diusahakan untuk menghindari penempatan jalur pipa yang sulit sehingga pemilihan lokasi penempatan jalur pipa tidak akan menyebabkan penggunaan perlengkapan yang terlalu banyak.
  • Lokasi jalur pipa dipilih dengan menghindari medan yang sulit, seperti bahaya tanah longsor, banjir 1-2 tahunan atau bahaya lainnya yang dapat menyebabkan lepas atau pecahnya pipa.
  • Jalur pipa sedapat mungkin mengikuti pola jalan seperti jalan yang berada di atas tanah milik pemerintah, sepanjang jalan raya atau jalan umum, sehingga memudahkan dalam pemasangan dan pemeliharaan pipa.
  • Jalur pipa diusahakan sesedikit mungkin melintasi jalan raya, sungai, dan lintasan kereta, jalan yang kurang stabil untuk menjadi dasar pipa, dan daerah yang dapat menjadi sumber kontaminasi.
  • Jalur pipa sedapat mungkin menghindari belokan tajam baik yang vertikal maupun horizontal, serta menghindari efek syphon yaitu aliran air yang berada diatas garis hidrolis.
  • Menghindari tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya kontaminasi selama pengaliran.
  • Diusahakan pengaliran dilakukan secara gravitasi untuk menghindari penggunaan pompa.
  • Untuk jalur pipa yang panjang sehingga membutuhkan pompa dalam pengalirannya, katup atau tangki pengaman harus dapat mencegah terjadinya water hammer.

1.1.  Pola Jaringan Distribusi

Pola jaringan yang sesuai untuk diterapkan pada suatu daerah perencanaan ditentukan oleh beberapa aspek seperti:

  • Jenis pengaliran sistem distribusi.
  • Pola jaringan jalan.
  • Letak dan kondisi topografi seluruh kota.
  • Tingkat dan jenis pengembangan kota.
  • Lokasi instalasi dan reservoirnya.
  • Luas daerah pelayanan.

Terdapat beberapa pola jaringan distribusi yang dapat dipergunakan untuk mendistribusikan air kepada konsumen. Diantaranya adalah:

Pola Cabang (Branch Pattern)

Pola ini merupakan pola yang menggunakan sistem dead end. Pada sistem ini pipa distribusi utama akan dihubungkan dengan pipa distribusi sekunder dan selanjutnya pipa distribusi sekunder akan dihubungkan dengan pipa pelayanan ke konsumen. Aliran air yang terdapat dalam pipa merupakan aliran searah dengan air hanya akan mengalir melalui satu pipa induk yang semakin mengecil ke arah hilirnya. Pola ini banyak diterapkan pada daerah perkotaan yang berkembang pesat dan pada daerah yang memiliki kondisi topografi berbukit.

Keuntungan dari pola pengaliran jenis ini adalah pola ini merupakan sistem pengaliran dengan desain perpipaan yang sederhana khususnya dalam perhitungan sistem, tekanan sistem juga dapat dibuat relatif sama, serta dimensi pipa yang lebih ekonomis dan bergradasi secara beraturan dari pipa induk hingga pipa pelayanan ke konsumen.

Namun selain itu juga terdapat beberapa kerugian bagi pola distribusi yang seperti ini. Beberapa diantaranya adalah:

  • Kemungkinan terjadinya “air mati” pada ujung pipa yang dapat menyebabkan air menjadi memiliki rasa dan bau. Untuk mengatasi hal ini maka perlu dilakukan pengurasan secara berkala.
  • Jika terjadi kerusakan pada pipa, maka dapat dipastikan daerah pelayanan yang dilayani oleh pipa tersebut hingga jaringan yang berada dibawahnya tidak akan mendapatkan air.
  • Bila terjadi pengembangan pada daerah pelayanan, maka penambahan sambungan dapat menyebabkan pengurangan tekanan sehingga akan mengganggu pengaliran air pula.
  • Jika terjadi kebakaran, suplai air pada fire hydrant lebih sedikit karena alirannya hanya satu arah.

Pola Kisi (Grid Pattern)

Pola ini memiliki kondisi pipa yang satu dihubungkan dengan pipa yang lain sehingga membentuk suatu lingkaran. Melalui pola jenis ini maka air dapat mengalir ke konsumen dari beberapa arah sehingga tidak terdapat dead end dengan ukuran atau dimensi pipa yang relatif sama. Kondisi daerah yang sesuai dengan pola ini adalah daerah yang telah memiliki jaringan jalan yang saling berhubungan, elevasi tanah yang relatif datar dan luas, dan pola pengembangan kota yang menyebar ke semua arah.

Keuntungan dari penggunaan pola ini adalah:

  • Air akan didistribusikan ke lebih dari satu arah dan tidak akan terjadi stagnasi.
    • Jika terjadi kerusakan ataupun perbaikan pada pipa sehingga pipa tidak dapat dipergunakan dulu maka daerah yang dilayani oleh pipa tersebut akan tetap memperoleh air.
    • Pola ini dapat mengantisipasi tekanan yang diakibatkan bervariasinya konsumsi air di daerah pelayanan maupun penambahan jumlah sambungan pada jalur pipa yang telah ada.
    • Gangguan lebih sedikit.

Namun sistem ini juga masih memiliki kelemahan, diantaranya adalah:

  • Biaya investasi pembangunan lebih besar atau relatif mahal.
  • Perhitungan sistem lebih rumit karena membutuhkan perhitungan khusus, untuk mengontrol tekanan.

Pola kisi biasanya digunakan pada daerah pelayanan dengan karakteristik:

  • Bentuk dan arah perluasan memanjang dan terpisah, maupun daerah pelayanan yang sedang berkembang dengan pola pengembangan yang tidak teratur.
  • Jalur jalan yang ada berhubungan satu dengan yang lainnya.
    • Elevasi permukaan tanahnya mempunyai perbedaan yang cukup tinggi dan menurun secara teratur ataupun bervariasi.
    • Luas daerah pelayanan relatif kecil.

Pola Gabungan

Pola ini merupakan gabungan dari kedua pola diatas yang biasanya diterapkan pada daerah yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • Daerah pelayanan sedang berkembang.
  • Pola jalan pada daerah pelayanan tidak berhubungan satu sama lain dengan pola pengembangan juga yang tidak teratur.
  • Daerah pelayanan memiliki elevasi yang bervariasi.

1.2.  Sistem Pengaliran

Sistem pengaliran yang dipergunakan untuk menyediakan kebutuhan air bersih ke penduduk dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

Sistem Gravitasi

Sistem ini dimungkinkan jika posisi sumber air atau reservoir distribusi mempunyai elevasi terhadap daerah pelayanan sehingga mempunyai tekanan yang cukup untuk mengalirkan air hingga ke penduduk yang akan dilayani.

Sistem Pompa

Pada sistem ini, pompa digunakan untuk mendorong air secara langsung ke tiap daerah pelayanan. Sistem ini sangat tergantung pada kemampuan pompa untuk mendistribusikan air sehingga bila kerusakan terjadi pada pompa maka sistem pengaliran juga akan terganggu. Sistem ini biasa dipakai pada daerah-daerah yang letak daerah pelayanannya lebih tinggi daripada sumber airnya atau dari reservoir distribusinya, sehingga penyaluran secara gravitasi tidak dapat dipergunakan. Keuntungan pengaliran dengan sistem ini adalah daerah pelayanan yang lebih besar, pengaliran yang lebih jauh, dan head yang tersedia dapat mencapai 50-60 m.

Sistem Pompa dan Reservoir

Sistem ini bekerja dengan menggabungkan kemampuan dari penyaluran secara gravitasi dengan juga digunakannya pompa. Pompa digunakan selain untuk mengalirkan air bersih ke daerah pelayanan juga mengisi reservoir distribusi. Hal ini terjadi saat kebutuhan air sedang rendah, sehingga sisa air yang tidak dialirkan ke daerah pelayanan akan dipompakan ke reservoir distribusi. Dan bila kebutuhan air meningkat, maka air bersih yang terdapat pada reservoir distribusi akan dialirkan untuk mendukung pengaliran air bersih dari pompa.

1.3.  Perencanaan Klasifikasi Jaringan Perpipaan

Pada sistem distribusi, terdapat klasifikasi dari jaringan perpipaan yang terbagi menjadi dua bagian. Diantaranya adalah:

Sistem Makro

Sistem ini berfungsi sebagai penghantar jaringan perpipaan. Jaringan penghantar ini tidak dapar langsung melayani konsumen karena dapat berakibat pada penurunan energi yang cukup besar. Sistem ini juga disebut sebagai sistem jaringan pipa hantar atau feeder, yang terdiri atas pipa induk (primary feeder) dan pipa cabang (secondary feeder).

Pipa induk merupakan pipa yang memiliki diameter terbesar dan jangkauan terluas, serta dapat melayani dan menghubungkan daerah-daerah (blok) pelayanan dan di setiap blok memiliki satu atau dua penyadap yang dihubungkan dengan pipa cabang. Pada setiap tempat bersambungnya pipa sekunder atau cabang dari pipa induk maupun pada pipa pelayanan dengan pipa sekunder atau cabang, selalu dilengkapi dengan penyadapan (tapping).

Sistem Mikro

Sedangkan sistem mikro adalah sistem yang berfungsi sebagai pipa pelayanan yaitu pipa yang melayani sambungan air bersih ke konsumen dengan memperoleh air dari pipa sekunder. Sistem mikro dapat membentuk jaringan pelayanan yang terdiri atas pipa pelayanan utama (small distribution mains) dan pipa pelayanan ke rumah-rumah (house connection).

Berdasarkan klasifikasi jaringan perpipaan distribusi, maka terdapat beberapa jenis pipa diantaranya adalah pipa induk, pipa sekunder atau cabang, dan kemudian pipa pelayanan. Dan untuk tiap jenis pipa ini terdapat klasifikasi dan kriteria desain yang perlu disesuaikan. Klasifikasi dari tiap jenis pipa beserta kriterianya akan dijelaskan sebagai berikut.

Pipa Induk

Kriteria desain yang biasa dipakai untuk pipa induk adalah:

  • Diameter pipa minimum adalah 150 mm (6²).
  • Kecepatan aliran minimum di dalam pipa adalah 0,3 m/detik sedangkan kecepatan aliran maksimum berkisar 3-5 m/detik tergantung dari jenis pipa yang digunakan.
  • Tekanan pada sistem harus dapat menjangkau titik kritis dengan sisa tekanan tidak kurang dari 10 m.
  • Tekanan statis yang tersedia tidak lebih dari 80 m.
  • Pipa tidak melayani penyadapan langsung ke konsumen.
  • Pipa ini dapat mengalirkan air sampai akhir tahap perencanaan dengan debit puncak.

Pipa Sekunder atau Cabang

Sedangkan kriteria desain yang dapat diperhatikan untuk pipa jenis ini adalah:

  • Kecepatan aliran minimum di dalam pipa adalah 0,3 m/detik sedangkan kecepatan aliran maksimum adalah 3-5 m/detik tergantung dari jenis pipa yang digunakan.
  • Sisa tekanan tidak kurang dari 10 m.
  • Diameter pipa dihitung dari banyaknya sambungan yang melayani konsumen.
  • Bahan pipa memiliki kualitas yang sama atau lebih rendah dari pipa induk.

Pipa Pelayanan

Terakhir adalah kriteria desain untuk pipa pelayanan yang dapat dipakai adalah:

  • Diameter pipa tidak lebih dari 50 mm (2²).
  • Kecepatan aliran minimum di dalam pipa adalah 0,3 m/detik sedangkan kecepatan aliran maksimum adalah 3-5 m/detik tergantung dari jenis pipa yang digunakan.
  • Sisa tekanan tidak kurang dari 6 m.
  • Penyadapan dilakukan dengan clamp saddle, dengan diameter 1² pada posisi vertikal dan diameter 2² untuk horizontal.

Tujuan dari pengklasifikasian jaringan perpipaan ini adalah:

  • Mengisolasi bagian jaringan menjadi suatu sistem hidrolis tersendiri sehingga diharapkan mampu memberikan keuntungan seperti:
    • Kemudahan pengoperasian sesuai debit yang mengalir.
    • Mempermudah perbaikan bila terjadi kerusakan.
    • Meratakan sisa tekan dalam jaringan perpipaan untuk setiap daerah pelayanan.
  • Mempermudah pengembangan jaringan distribusi sehingga jika dilakukan perluasan tidak perlu mengganti jaringan yang sudah ada dengan syarat masih memenuhi kriteria hidrolis.

Kapasitas aliran air yang melalui perpipaan distribusi menggunakan debit pada saat jam puncak untuk setiap daerah pelayanan. Dan besarnya diameter pipa yang digunakan pada pipa induk distribusi didasarkan atas kebutuhan air untuk masing-masing daerah pelayanannya. Sedangkan besar diameter untuk pipa cabang dihitung dari banyaknya sambungan yang melayani konsumen dengan diameter pipa pelayanan tidak lebih dari 50 mm.

Pemilihan Jenis Pipa Distribusi

Pemilihan jenis pipa didasarkan oleh faktor-faktor diantaranya adalah:

  • Kemampuan pipa dalam mengalirkan air.
  • Lamanya periode perencanaan.
  • Fleksibilitasnya terhadap kondisi tanah terutama menyangkut ketahanan terhadap korosi.
  • Kekuatan dan daya tahan pipa terhadap tekanan dari dalam seperti tekanan statis dan water hammer, dan tekanan dari luar seperti tekanan geologis tanah, tekanan air tanah, dan tekanan lalu lintas.
  • Daya tahan terhadap kualitas air yang dialirkan.
  • Ketersediaan diameter maksimum dan minimum di pasaran.
  • Kemudahan pengadaan, pengangkutan, dan pemasangan pada daerah pelayanan.
  • Harga pipa dan biaya pemeliharaan.

Pipa Induk dan Pipa Cabang atau Sekunder

Jenis pipa yang biasanya digunakan diantaranya adalah:

Asbestos Cement Pipe (ACP)

Jenis ini terbuat dari bahan asbes dengan permukaan bagian dalam yang halus meskipun telah berusia lama, tahan terhadap korosi, bersifat isolator, ringan, pemasangannya mudah, penyambungannya sederhana dengan menggunakan coupling, ring tittle, dan mechanical joint. Tetapi pipa ini tidak elastis dan tidak tahan terhadap benturan dan beban berat. Tersedia dalam ukuran 50-600 mm.

Cast Iron Pipe (CIP) dan Ductile Cast Iron Pipe (DCIP)

Terbuat dari bahan besi tuang dengan sifat tahan terhadap tekanan yang besar, daya mekanis lebih baik, mampu menahan getaran, berat, dan tahan lama. CIP mudah terkena korosi terutama pada bagian permukaan dan sambungan, oleh karenanya ada jenis tertentu yang diberi lapisan anti korosif seperti pada jenis DCIP. DCIP mudah dalam pemasangan, penyambungan dapat dilakukan dengan flanged, bell dan spigot, dan mechanical joint. Tersedia dalam ukuran 75-1500 mm.

Galvanized Iron Pipe (GIP)

Terbuat dari baja campuran atau besi tempa dengan sifat tahan terhadap tekanan dari dalam pipa dan kesadahan yang tinggi, pengangkutan dan pemasangan mudah, tetapi kurang tahan terhadap korosi dan harganya relatif mahal. Tersedia dalam ukuran 75-1500 mm.

Steel Pipe

Terbuat dari baja dengan sifat tidak tahan terhadap korosi elektris dan tekanan atau benturan, tipis dan ringan, pembuatannya mudah, tetapi sulit dalam pemasangan karena membutuhkan waktu yang banyak, serta penyambungan dapat dilakukan dengan pengelasan dan mahal. Tersedia dalam ukuran 75-1500 mm.

Prestressed Concrete Pipe (PCP)

Terbuat dari beton atau tanah liat dengan sifat tahan terhadap korosi, tidak mengalami perubahan kekasaran di dinding pipa untuk waktu yang lama, tetapi cukup berat dan sukar dalam pemasangan. Biasanya diperuntukkan dalam kondisi khusus. Tersedia dengan diameter 500-2000 mm.

Polyvinyl Chloride Pipe (PVC)

Terbuat dari serat fiber dengan sifat tahan terhadap korosi dan tanah yang agresif, isolator, menghambat pertumbuhan bakteri, tidak merubah sifat air, ringan, pemasangannya mudah yaitu dengan sistem rubbering, dan umumnya mudah didapat serta banyak tersedia di pasaran. Dengan sistem pemasangan dengan menggunakan rubbering ini, pipa tidak perlu lagi dilem dan sambungan antarpipa akan fleksibel terhadap gerakan pipa. Tetapi kekuatan mekanisnya rendah, koefisian muai panasnya besar, dan tidak tahan terhadap sinar matahari. Tersedia dengan diameter 50-400 mm.

Pipa Pelayanan

Jenis yang biasa dipergunakan untuk pipa pelayanan adalah GIP, steel pipe, dan PVC.

Selain berdasarkan jenis bahan, pipa juga dapat dibedakan dari daya tahan pipa terhadap tekanan. Disini pipa dibedakan menjadi beberapa kelas, diantaranya:

  • Kelas A, untuk pipa dengan daya tahan terhadap tekanan hingga 10 atm.
  • Kelas B, untuk pipa dengan daya tahan hingga 20 atm.
  • Kelas C, untuk pipa dengan daya tahan hingga lebih dari 30 atm.

Perlengkapan Sistem Perpipaan Distribusi

Perlengkapan perpipaan diperlukan untuk menjaga agar sistem distribusi dapat berfungsi dengan baik. Aksesoris atau perlengkapan pipa yang dipakai dalam perencanaan ini adalah sebagai berikut.

Sambungan (Fitting)

Fungsi dan peralatan sambungan antara lain:

  • Menyambung dua atau lebih pipa yang berukuran dan jenis yang sama, seperti mechanical joint, coupling joint, dan kadang-kadang dipakai flexible joint.
  • Untuk menyambung dua atau lebih pipa yang berlainan diameter, dengan menggunakan reducer atau increaser.
  • Untuk merubah dan membagi aliran, menggunakan elbow atau bend dan tee atau cross.
  • Untuk menghentikan aliran (dead ends), dengan caps, plug, dan blind flange.

Katup Isolasi (Gate Valve)

Fungsi katup ini adalah untuk membuka atau menutup aliran serta untuk mengatur aliran terutama saat satu bagian jalur pipa akan diuji, diperiksa, dibersihkan, atau diperbaiki. Perlengkapan ini diperlukan untuk memisahkan suatu blok pelayanan atau jalur pipa. Katup ini biasanya diletakkan pada tempat tertentu, seperti pada:

  • Inlet dan outlet reservoir distribusi.
  • Setiap jarak lebih kurang 3000 m.
  • Titik pengurasan.
  • Kedua sisi jembatan pipa induk.
  • Setiap titik penyadapan yang dipasang sesuai arah aliran.

Blok Penahan (Thrust Block) dan Jangkar (Anker)

Berguna untuk mencegah tidak bergeraknya fitting atau sambungan jika beban tekanan air dialirkan melaluinya. Blok penahan ini biasanya diletakkan pada:

Belokan (elbow)

Dimana:
W = resultante gaya (dyne)
P = tekanan air dalam pipa (kg/cm2)
A = luas penampang basah pipa (cm2)
θ = sudut belokan

Reducer (tapper konsentris)

Dimana:

W = gaya pada tap atau sambungan (dyne)
P = tekanan air dalam pipa (kg/cm2)
A1 = luas penampang basah pipa yang besar (cm2)
A2 = luas penampang basah pipa yang kecil (cm2)

Tee atau dead ends

 

W = gaya yang terjadi (dyne)
P = tekanan air dalam pipa (kg/cm2)
A = luas penampang basah pipa (cm2)

Jembatan Pipa

Perlengkapan ini digunakan jika pipa distribusi menyeberangi lembah atau sungai dengan panjang bentangan lebih dari 4 m. Pipa dapat berada di atas jembatan dan pipa juga dapat berfungsi sebagai jembatan.

Pipa Penguras (Blow Off)

Berfungsi untuk mengeluarkan endapan yang terendapkan dalam pipa-pipa distribusi serta diperlukan dalam keadaan darurat misalnya pada saat ada pipa yang terputus. Blow off ditempatkan pada lokasi terendah dimana lumpur kemungkinan terakumulasi dan akan dilengkapi dengan saluran pembawa. Saluran pembawa ini akan diletakkan sedemikian rupa sehingga mampu membawa air berikut lumpurnya ke tempat pembuangan akhir. Katup penguras biasanya diletakkan setiap 1-1,5 km pada jalan yang datar.

Pipa Udara (Air Valve)

Pada titik tertinggi dari suatu jalur perpipaan perlu dipasang katup udara yang berfungsi mengeluarkan udara yang terperangkap dan memasukkan udara saat diperlukan untuk mengurangi terjadinya udara vakum (negatif) pada saat aliran berhenti tiba-tiba atau saat pengosongan pipa. Udara yang terjebak dalam pipa dapat disebabkan dari perhitungan sistem yang kurang baik, turbulensi aliran, dan kemiringan yang terlalu tinggi. Hal ini dapat mengurangi penampang efektif pipa sehingga mengurangi debit air yang dapat mengalir dalam pipa. Katup diletakkan setiap jarak 3 km pada jalur pipa yang menurun atau menaik.

Ekspansi Joint dan Flexible Joint

Jalur pipa yang diletakkan diatas permukaan tanah memerlukan ekspansi joint untuk mengatasi kemungkinan pergerakan pipa akibat pemuaian atau penyusutan pipa karena perubahan temperatur. Sedangkan flexible joint biasanya dipasang diantara dua pipa yang diragukan kestabilan posisinya satu sama lain.

Manhole

Manhole merupakan sarana yang dapat dimasuki manusia untuk dapat memeriksa dan memperbaiki peralatan pembantu distribusi yang ditempatkan didalamnya.

Meter Air

Air yang keluar mengalir dapat diketahui jumlahnya dengan cara memasang meter air. Peralatan ini selain ditempatkan pada reservoir untuk mengetahui pola pemakaian air penduduk dan jumlah kebocoran yang terjadi, tetapi juga ditempatkan pada rumah konsumen dan kran umum untuk mengetahui jumlah pemakaiannya setiap bulan.

 

Pompa

Pompa merupakan alat mekanis yang dipergunakan untuk memindahkan air dari suatu tempat ke tempat lain dengan elevasi yang lebih tinggi.

Klasifikasi Pompa

Pompa biasanya didesain dengan dua (2) pengertian yang berbeda.

  1. Dengan hidraulik dan persyaratan dari cairan sebagai pertimbangan. Untuk klasifikasi ini pompa dapat disebut sebagai centrifugal, rotary, dan reciprocating.
  2. Berdasarkan tipe atau pemakaian tertentu dari pompa, misalnya deep well pump, pompa air kotor, pompa bahan kimia, dan lain-lain.

Pada saat penentuan suatu jenis pompa yang akan dipakai, maka ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Diantaranya adalah:

  1. Head.
  2. Kapasitas.
  3. Sifat dari fluida yang akan dipindahkan.
  4. Perpipaan.
  5. Penggerak.

Kapasitas Pompa

Kapasitas pompa merupakan kemampuan pompa untuk mengalirkan sejumlah fluida yang dinyatakan dalam m3/detik, L/detik, atau m3/hari. Kebocoran serta air yang kembali tidak diperhitungkan dalam kapasitas pompa.

Head Pompa

Head adalah tinggi kolom fluida pada pipa vertikal yang menimbulkan tekanan (gaya persatuan luas) pada permukaan horizontal pada dasar pipa yang dinyatakan dalam meter. Head dari suatu sistem terdiri dari beberapa bagian (Sularso, Tahara, Haruo., Pompa dan Kompresor, 2000), yaitu:

Total Static Head (Hs)

Hs adalah beda tinggi permukaan fluida pada bagian suction dan discharge.

Pressure Difference Head

Head ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan pada bagian suction dan discharge.

Pressure Difference Head =

Headloss karena gesekan (Hf)

Hadalah total headloss karena beda gesekan pada pipa, perlengkapan pipa, dan lain-lain.

Beda Velocity Head

Velocity Head =

Dimana:

Vd = kecepatan aliran pada bagian discharge
Vs = kecepatan aliran pada bagian suction

Jadi head dari sistem adalah:

Namun dalam prakteknya beda antara velocity head dapat diabaikan karena nilainya yang sangat kecil, sehingga:

(untuk sistem tertutup)

(untuk sistem terbuka dimana  atm)

 

Daya Pompa

Daya pompa adalah tenaga yang harus dibutuhkan untuk menaikkan air pada pipa dengan diameter, slope, dan panjang tertentu. Besarnya daya pompa dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

(Sularso, Tahara, Haruo., Pompa dan Kompresor, 2000)

Penyadapan (Tapping) pada perpipaan distribusi

Penyadapan (tapping) direncanakan dilakukan pada dua bagian, yaitu pada pipa induk untuk mensuplai pipa cabang dan kemudian dilakukan juga pada pipa cabang untuk kemudian melayani sambungan ke konsumen atau ke pipa pelayanan.

Penyadapan pada Pipa Induk

Penyadapan ini dilakukan dengan menggunakan sebuah fitting yaitu tee yang di ujung pengeluarannya dihubungkan dengan sebuah reducer dan katup (valve). Valve ini dipergunakan untuk mengatur debit yang akan disalurkan atau disadap dari pipa induk ke pipa cabang.

Penyadapan pada Pipa Cabang

Penyadapan ini dilakukan dengan sebuah alat yang disebut clamp saddle. Kemudian dari keluaran alat ini, penyaluran ke konsumen akan dilanjutkan melalui reducer menggunakan pipa berdiameter kecil. Pemasangan sambungan ke konsumen ini juga akan dilengkapi dengan meter air dan katup.

Sambungan Langsung

Fasilitas sambungan langsung diberikan pada daerah yang telah mampu untuk memperoleh air bersih secara langsung dengan masing-masing memasang sambungan rumah. Untuk sambungan langsung, pipa yang akan digunakan adalah pipa dengan diameter ¾” atau ½” dan direncanakan sampai ke dalam rumah.

Kran Umum

Sedangkan penyediaan fasilitas kran umum dimaksudkan untuk melayani penduduk yang masih belum mampu memasang sambungan rumah dengan biaya sendiri dan daerah pelayanan yang merupakan daerah pemukiman di daerah yang padat sehingga rawan air bersih.

Lokasi dan Kedalaman Pipa Distribusi


Jaringan pipa distribusi air minum harus diletakkan tertanam dalam tanah dengan maksud melindungi pipa dari gangguan fisik dan bahaya pembebanan secara langsung, kecuali untuk bagian jaringan yang merupakan penyeberangan sungai (jembatan pipa). Untuk bagian ini pemasangannya tidak dapat ditanam di dalam tanah.

Penanaman jaringan pipa sedapat mungkin ditempatkan di luar jalur jalan (di sisi jalan), kecuali pada bagian jaringan yang terpaksa bersilangan dengan jalan. Pipa distribusi utama sedapat mungkin diletakkan dekat dengan pusat jalan dan cabang-cabang dari pipa utama berada di sisi jalan atau di bawah trotoar jalan seperti pada jalan-jalan yang lebar. Sedangkan untuk jalan yang sempit maka perlu menghindari jaringan pipa yang langsung diletakkan di bawah jalur roda kendaraan untuk mencegah kerusakan pipa.

Batasan kedalaman penanaman pipa adalah:

  • Untuk parit galian yang normal di luar jalur jalan, bagian atas pipa diletakkan sedalam 450 mm di bawah permukaan tanah.
  • Untuk parit galian di bawah jalur jalan, bagian atas pipa diletakkan sedalam 600 mm di bawah permukaan tanah.
  • Bila dipasang melintasi jaringan atau struktur lain dalam tanah, maka perlu disediakan jarak pemisah lebih dari 30 cm.
  • Untuk peletakkan pipa air bersih terhadap pipa air buangan, sebaiknya adalah 3 m secara horizontal dan 45 cm untuk jarak vertikal.

Kedalaman galian dipengaruhi oleh ketebalan pasir yang dipadatkan di bawah pipa. Ketebalan pasir di bawah pipa untuk bermacam-macam dasar galian dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Kedalaman total galian parit dapat ditentukan sebagai berikut:

Dimana:

T = kedalaman parit total (mm)
A = kedalaman parit sampai bagian atas pipa (mm)
D = diameter pipa (mm)
B = tebal pasir di bawah pipa (mm)

Tabel 1 Ketebalan Pasir untuk Tiap Jenis Dasar Galian

No

Jenis Dasar Galian

Tebal Pasir di Bawah Pipa     (mm)

1

Dasar galian rata, tidak berbatu-batu

0-50

2

Dasar galian tidak rata, tidak berbatu-batu

100

3

Dasar galian berbatu-batu

100-500

Sumber: Hardie’s Textbook of Pipeline Design, Publications     Department, James Hardie & Coy, Pty, limited, 1978