Perencanaan Pengelolaan Sampah

 

Kondisi krisis ekonomi secara nasional yang telah berlangsung sejak 1998, berdampak pula terhadap penurunan kondisi kebersihan diberbagai kota di Indonesia secara signifikan.

Mengamati permasalahan penanganan sampah di lapangan seperti menumpuknya sampah di pinggir jalan  (karena keterlambatan pengangkutan atau tidak terangkut ke TPA),  rute dan jadwal pengangkutan yang tidak pasti, makin banyaknya TPA liar dan pembuangan sampah ke sungai karena tidak adanya pelayanan yang memadai, kondisi lokasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan serta fasilitas yang minim dan operasi yang  open dumping sehingga kecenderungan mencemari lingkungan sangat tinggi. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan dana operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan lemahnya penegakan hukum yang berkaitan dengan penerapan sangsi serta ketidak pedulian masyarakat akan perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Lebih jauh terkesan bahwa penanganan persampahan tidak didasarkan pada perencanaan yang matang bahkan beberapa kota tidak memiliki dokumen perencanaan sama sekali.

Berdasarkan UU 32 / 2005 tentang Pemerintah Daerah (perubahan  UU No 22 / 1999), dinyatakan bahwa masalah persampahan telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Daerah dan diwajibkan untuk menyelenggarakan penanganan persampahan termasuk TPA secara lebih memadai, untuk kondisi tertentu TPA regional juga wajib dilaksanakan.  Berdasarkan PP 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan amanat UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, mengutamakan penanganan sampah dalam rangka perlindungan air baku air minum dan mensyaratkan dilakukannya metode pembuangan akhir sampah dengan metode lahan urug terkendali (kota sedang/kecil) dan lahan urug saniter (kota metropolitan dan besar)  dengan mewajibkan zona penyangga di sekeliling TPA dan memantau kualitas hasil pengolahan leachate.

Tanggung jawab Pemerintah Pusat terbatas hanya dalam hal penetapan pedoman perencanaan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman serta penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi serta program-program stimulan untuk peningkatan kualitas TPA dan pemenuhan standar pelayanan minimal.

Perencanaan persampahan merupakan langkah awal dalam melaksanakan pembangunan bidang persampahan yang seharusnya dimiliki oleh semua kota /kabupaten sebagai dasar pengelolaan baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut meliputi Master Plan yang dapat menggambarkan perencanaan penanganan sampah jangka panjang dari sumber sampai TPA termasuk skenario kelembagaan dan perkiraan biaya investasi, Studi Kelayakan untuk menilai kelayakan suatu kegiatan atau program penanganan sampah dari segi teknis, ekonomis dan layak lingkungan serta Perencanaan Detail yang mempersiapkan rencana pelaksanaan teknis.

 

TAHAPAN PERENCANAAN

Perencanaan pengelolaan sampah harus dilakukan untuk jangka panjang dan layak secara teknis, ekonomis dan berwawasan lingkungan. Selain itu dapat  dilaksanakan dengan mudah. Tahapan perencanaan  dimulai  dari rencana induk,  studi kelayakan dan perencanaan teknis.

Rencana induk, merupakan rencana garis besar yang menggambarkan arahan sistem pengelolaan sampah dalam 25 tahun kedepan.

Studi Kelayakan, merupakan bagian dari rencana induk yang secara jelas akan diketahui kelayakannya, baik kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan maupun sosial. Pada tahap ini secara bersamaan juga dilakukan studi pemilihan lokasi TPA dengan mengacu pada SNI atau metode lain dan studi AMDAL atau UKL/UPL

Perencanaan teknis, merupakan rencana detail dengan mengacu pada rencana induk/studi kelayakan dan dilengkapi dengan gambar detail, spesifikasi teknis, SOP dan dokumen lain yang diperlukan (penjabaran RKL/RPL atau UKL/UPL) serta siap untuk dilakukan tahap pelaksanaan (penyediaan  prasarana dan sarana).

Secara umum substansi untuk setiap tahap perencanaan adalah sebagai berikut :

KRITERIA PERENCANAAN

 

Aspek Institusi

  • Bentuk institusi adalah Perusahaan Daerah kebersihan, Dinas Kebersihan atau minimal Seksi Kebersihan.
  • Struktur organisasi harus  mencerminkan pola kerja yang jelas yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
  • Tata laksana kerja cukup jelas mendefinisikan lingkup tugas, wewenang, tanggung jawab serta bentuk interaksi antar unit, komponen, antar institusi dan kerjasama antar kota (untuk kegiatan yang bersifat regional).  Tata laksana kerja harus memperhatikan pengendalian otomatis, tingkat pembebanan yang merata, pendelegasian wewenang yang proporsional dan berimbang, birokrasi yang pendek dan penugasan yang jelas / terukur.
  • Kualitas SDM harus memiliki kemampuan manajemen dan teknik, jumlah personil 1 : 1000 jiwa yang dilayani

Aspek Teknis Operasional

  • Tingkat pelayanan disesuaikan dengan kondisi eksisting (dalam 5 tahun, pelayanan meningkat maksimal  2 kali) atau minimal 60 % (target MDGs 70 % pada tahun 2015).
  • Pewadahan individual berupa bin 40 lt atau kantong plastik dan disediakan oleh penghasil sampah sendiri, sedangkan wadah komunal dapat berupa TPS (volume > 1 m3), container dengan volume 6-8 m3
  • Pengumpulan dengan gerobak dilakukan door to door untuk daerah teratur dengan lebar jalan > 1m. Untuk daerah tidak teratur dapat dilakukan secara komunal . Pengumpulan door to door truck hanya dilakukan untuk daerah yang mempunyai sumber sampah besar (> 300 lt/hari) dan daerah terjal / curam. Perencanaan operasional perlu mempertimbangkan perencanaan rute/blok operasi, ritasi 3-4 kali/hari, periode pengumpulan tergantung pada kondisi daerah pelayanan (komposisi sampah, kapasitas kerja, disain peralatan dan kualitas pelayanan yang ingin diberikan), daerah pelayanan yang tertentu dan tetap, petugas pelaksana yang tetap dan dapat dipindahkan secara periodik serta pembebanan kerja yang merata (jumlah sampah, jarak tempuh dan kondisi daerah)
  • Pemindahan sampah dari gerobak ke truk dilakukan menggunakan transfer depo . Lokasi transfer depo harus dekat dengan daerah pelayanan (radius 500 M).
  • Pengangkutan sampah dari transfer depo ke TPA dilakukan dengan truk (dump truck, arm roll truck, compactor truck) kapasitas 7-12 m3, ritasi 3-5 rit / hari. Apabila jarak ke TPA > 30 km, sebaiknya menggunakan transfer station. Perencanaan operasional perlu mempertimbangkan perencanaan rute/blok operasi, ritasi 3-4 kali/hari, periode pengumpulan tergantung pada kondisi daerah pelayanan (komposisi sampah, kapasitas kerja, disain peralatan dan kualitas pelayanan yang ingin diberikan), daerah pelayanan yang tertentu dan tetap, petugas pelaksana yang tetap dan dapat dipindahkan secara periodik serta pembebanan kerja yang merata (jumlah sampah, jarak tempuh dan kondisi daerah)
  • Pengolahan sampah  dilakukan dengan composting dan daur ulang yang diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA minimal 10-20 %. Penggunaan incinerator harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan kontinuitas operasional.
  • Pembuangan akhir sampah di lokasi yang sesuai dengan standar (SNI No03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA) dilakukan minimal  controlled landfill dengan fasilitas yang terdiri dari jalan masuk (tipe jalan kelas 1 dengan lebar 6 m), saluran drainase (keliling TPA, dimensi disesuaikan dengan curah hujan dan luas TPA dll), kantor TPA / pos jaga (berfungsi sebagai kantor pengendali dan pencatatan sampah yang masuk ke TPA, dilengkapi dengan kamar mandi / WC), pagar (berupa pagar hidup atau menggunakan tanaman yang cepat tumbuh dan berdaun rimbun seperti angsana), lapisan dasar kedap air (lapisan tanah lempung tebal 30 cm kali 2 atau lapisan geomambrane/geotextile), jaringan pengumpul leachate (terletak didasar TPA, pipa berlubang yang dilindungi gravel), ventilasi gas (pipa berlubang dengan casing atau beronjong bambu dan dipasang secara bertahap sesuai ketebalan lapisan sampah, radius pipa gas 50 m), pengolahan leachate (terdiri dari kolam anaerob, fakultatif, maturasi dan land treatment serta kualitas efluen sesuai dengan standar yang berlaku yaitu nilai BOD 30 – 150 ppm), sumur uji (minimal 3 unit, sebelum lokasi penimbunan, di lokasi penimbunan  dan sesudah lokasi penimbunan), alat berat (buldozer, exavator, wheel / track loader ), tanah penutup (tebal lapisan tanah penutup  20 – 30 cm  dan penutup akhir 50 cm – 100 cm), sarana pendukung (air bersih, bengkel untuk perbaikan ringan dll). Masa pakai TPA minimal 5 – 10 tahun.

Aspek Pembiayaan

  • Biaya satuan investasi dan O/M tergantung pada pola teknis yang digunakan dengan struktur pembiayaan kira-kira 30 % pengupulan, 40 % pengangkutan dan 20 % pembaunangan akhir.
  • Tarif retribusi dihitung berdasarkan besarnya biya pengelolaan pertahun (investasi dan O/M), kemampuan subsidi pemerintah kota/kabupaten, kemampuan masyarakat membayar (willingness to pay,)  subsidi  silang, volume sampah setiap sumber atau wajib retribusi dan prinsip cost recovery. Peninjauan tarif dilaksanakan setiap 5 tahun.
  • Penarikan retribusi dilakukan berdasarkan sistem pengendalian yang efektif, pembagian wilayah penagihan, target, penagihan dilaksanakan setelah pelayanan diberikan secara teratur, menghindari terjadinya kesan double tarif  dan struktur tarif disosialisasikan kepada masyarakat.

Aspek Peraturan

Peraturan Daerah kebersihan harus meliputi pengaturan mengenai pembentukan institusi pengelola, ketentuan penanganan sampah dari sumber sampai TPA termasuk mengenai penanganan sampai medis dan B3. Peraturan Daerah tersebut harus mempunyai jangka waktu berlaku yang terbatas, kesiapan terhadap upaya penegakannya termasuk pemberian insentif dan disinsentif serta mempunyai keluwesan tetapi tegas (tidak bermakna ganda).

Aspek PSM dan Swasta

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa kegiatan sebagai berikut :

  • Turut menjaga kebersihan rumah dan lingkungannya
  • Turut terlibat aktif dalam program-program kebersihan seperti pengumpulan sampah, pengolahan sampah skala individual maupun skala komunal  termasuk 3 R (reduce, reuse dan recycle) dan pemilahan sampah disumber
  • Secara informal turut menerangkan arti kebersihan pada anggota masyarakat lainnya
  • Mengikuti tata cara kebersihan yang ditentukan oleh pemerintah kota/kabupaten
  • Membayar retribusi secara aktif

PROSES PERENCANAAN

Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data berkaitan dengan perencanaan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

  • Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan menggunakan data yang ada baik dari hasil studi yang berkaitan dengan perencanaan sampah (RUTR, land use, Air Bersih, dll),  kebijakan dan renstra daerah, hasil penelitian (seperti komposisi / karakteristik sampah, timbulan sampah, topografi, penyelidikaan tanah,  dll),  BPS (jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dll), maupun NSPM persampahan.
  • Pengumpulan data primer, dilakukan dengan survey, sampling, analisa laboratorium dan lain-lain

Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan untuk merencanakan sistem pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

 

Data Kondisi Kota

  • Data fisik kota, meliputi luas wilayah administrasi kota/ kabupaten, luas wilayah urban, topografi wilayah, tata guna lahan, jaringan jalan,  perumahan, daerah komersial (pasar, pertokoan, hotel, bioskop, restoran, dll), fasilitas umum (perkantoran, sekolah, taman, dll), fasilitas sosial (tempat ibadah, panti asuhan, dll). Data tersebut dilengkapi peta kota, tata guna lahan, topografi dan lain-lain.
  • Data kependudukan, meliputi jumlah penduduk per kelurahan, kepadatan penduduk administrasi,   kepadatan penduduk urban, mata pencaharian, budaya masyarakat dan lain-lain. Dilengkapi peta kepadatan penduduk
  • Data  kondisi  sosial ekonomi,  meliputi alokasi dana APBD dan anggaran kebersihan (3 tahun terakhir), data PDRB atau income penduduk (Rp/kk/bulan) dan lain-lain

Data Rencana Pengembangan Kota

Rencana pengembangan wilayah, meliputi rencana tata guna lahan, rencana pengembangan jaringan jalan, rencana pengembangan perumahan/permukiman baru, rencana pengembangan daerah komersial, kawasan industri, rencana pengembangan fasilitas umum (perkantoran, sekolah, rumah sakit, taman, dll) dan rencana pengembangan fasilitas sosial. Selain itu juga rencana alokasi lahan  untuk TPA. Dilengkapi dengan peta rencana pengembangan wilayah, rencana tata guna lahan dll.

Data Kondisi Sistem Pengelolaan Persampahan yang Ada

  • Aspek Institusi, meliputi bentuk institusi pengelola sampah, struktur organisasi, tata laksana kerja, jumlah personil baik ditingkat staf maupun operasional, pendidikan formal maupun training yang pernah diikuti di dalam dan luar negeri.
  • Aspek Teknis Operasional, meliputi daerah pelayanan, tingkat pelayanan, sumber sampah, komposisi dan karakterirstik sampah, pola operasi penanganan sampah dari sumber sampai TPA, sarana/prasarana persampahan yang ada termasuk fasilitas bengkel,  kondisi pengumpulan (frekuensi pengumpulan, ritasi, jumlah petugas dll), pengangkutan (frekuensi, ritasi, daerah pelayanan, jumlah petugas dll), pengolahan (jenis pengolahan, kapasitas atau volume, daerah pelayanan, jumlah petugas dll), pembuangan akhir (luas, kondisi lokasi, fasilitas TPA,  kondisi operasi, penutupan tanah, kondisi alat berat dll). Selain itu juga data mengenai penanganan sampai medis (incinerator, kapasitas, vol sampah medis dll) dan sampah industri/ B3 (jenis sampah, volume, metode pembuangan dll). Dilengkapi peta daerah pelayanan dan aliran volume sampah dari sumber sampai TPA yang ada saat ini.
  • Aspek Pembiayaan, meliputi biaya investasi dan biaya operasi/pemeliharaan (3 tahun terakhir), tarif retribusi, realisasi penerimaan retribusi termasuk iuran masyarakat untuk pengumpulan sampah (3 tahun terakhir) dan mekanisme penarikan retribusi
  • Aspek Peraturan, meliputi jenis perda yang ada, kelengkapan materi,  penerapan sangsi dll
  • Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta, meliputi program penyuluhan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota / kab.

Pengolahan Data/Analisa

Analisa terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan meliputi :

  • Analisa kondisi kota, yaitu tinjauan terhadap aspek topografi kota dalam hal  penentuan metode pengumpulan dan pembuangan akhir  sampah,  jaringan jalan dalam hal penentuan rute pengangkutan dan penentuan lokasi TPA, fasilitas kota dalam hal penentuan urgensi daerah pelayanan dan besarnya timbulan sampah, demografi dalam hal penentuan tingkat pelayanan dan timbulan sampah, pendapatan per kapita dalam hal penentuan kemampuan masyarakat membayar retribusi, APBD dalam hal kemampuan daerah mensubsidi anggaran kebersihan dan penentuan tarif retribusi, dan lain-lain.
  • Analisa rencana pengembangan kota, yaitu berkaitan dengan rencana pengembangan daerah pelayanan, penentuan lokasi TPA, rencana peruntukan lahan pasca TPA dan lain-lain.
  • Analisa kondisi pengelolaan sampah yang ada saat ini,   yaitu berkaitan dengan kemungkinan peningkatan institusi pengelola sampah minimal dalam hal operasionalisasi struktur organisasi, peningkatan profesionalisasi SDM, peningkatan pelayanan yang aplikatif dalam periode perencanaan, peningkatan metode operasi penanganan sampah dari sumber sampai TPA yang terjangkau dan tidak mencemari lingkungan, peningkatan retribusi agar dapat mencapai cost recovery, peningkatan PSM agar secara bertahap dapat melaksanakan minimalisasi sampah / 3 R, kemungkinan peningkatan peran swasta dalam pengelolaan sampah  dan lain-lain. Analisa dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pendekatan sistem input / output, analisa hubungan sebab akibat, analisa SWOT, analisa deskripsi dan metode lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam analisa tersebut juga diproyeksikan jumlah penduduk yang akan mendapatkan pelayanan termasuk proyeksi  timbulan sampah selama masa perencanaan.

Perancangan / Disain

Pengembangan Institusi

Pengembangan institusi disesuaikan dengan hasil analisa terhadap kondisi yang ada dan sedapat mungkin mengacu pada kriteria perencanaan. Bentuk institusi Perusahaan Daerah dinilai cukup memadai untuk kota-kota yang memiliki permasalahan persampahan kompleks. Bentuk institusi lainnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan tetap mengacu pada kriteria perencanaan

Pengembangan Aspek Teknis

Pengembangan aspek teknis, meliputi :

  • Pengembangan daerah pelayanan, dengan memperhatikan daerah yang saat ini sudah mendapatkan pelayanan, daerah dengan tingkat kepadatan tinggi, daerah kumuh dan rawan sanitasi, daerah komersial / pusat kota  dan lain-lain sesuai kriteria. Pola pengembangan mengikuti pola rumah tumbuh dengan perkiraan timbulan sampah yang akan dikelola untuk jangka waktu perencanaan tertentu (berdasarkan hasil proyeksi). Pengembangan daerah pelayanan ini dilengkapi dengan peta (skala 1: 10.000)
  • Rencana Kebutuhan Sarana / Prasarana, dengan memperkirakan timbulan sampah dan tipikal daerah pelayanan serta pola operasional penanganan sampah dari sumber sampai TPA terpilih. Sarana / prasarana tersebut meliputi jumlah dan   jenis  pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pembuangan akhir.
  • Rencana Pewadahan,  meliputi jenis, jumlah dan lokasi pewadahan komunal maupun individual (wadah individual disediakan oleh masyarakat).  Disain wadah sedemikian rupa (higienis, bertutup, tidak permanen, dengan volume disesuaikan volume sampah yang harus diwadahi untuk periode pengumpulan tertentu). Contoh disain wadah terlampir.
  • Rencana Pengumpulan, meliputi pola pengumpulan (pengumpulan individual langsung / tidak langsung dan komunal) untuk setiap daerah pelayanan sesuai dengan kriteria perencanaan. Disain gerobak / becak pengumpul sampah sedemikian rupa agar mudah mengoperasikannya serta sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Disain / spesifikasi teknis peralatan tersebut terlampir
  • Rencana Pemindahan, meliputi rencana lokasi di daerah pelayanan , daerah layanan, tipikal transfer depo dan gambar disain / spesifikasi teknis.
  • Rencana Pengolahan, meliputi jenis pengolahan terpilih berdasarkan kelayakan dan komposisi/karakteristik sampah.  UDPK (usaha daur ulang dan produksi kompos) skala kawasan (kapasitas 15 m3/hari) dapat menjadi salah satu pilihan. Sedangkan pilihan insinerator skala kota diprioritaskan untuk daerah yang tidak lagi memiliki lahan untuk TPA serta teknologi yang ramah lingkungan (bebas SOx, NOx, COx dan dioxin) serta memanfaatkan heat recovery.  Pengurangan volume sampah secara keseluruhan minimal 10 – 20 %.
  • Rencana Pengangkutan, meliputi pola pengangkutan sampah (door to door truck dan pengangkutan dari transfer depo ke TPA), jumlah dan jenis truck. Selain itu juga dilengkapi peta rute pengangkutan sampah dari hasil time motion study (gambar dan spesifikasi truck dilampirkan).
  • Rencana Pembuangan Akhir, meliputi rencana  lokasi sesuai dengan ketentuan teknis (SNI tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA) dengan luas yang dapat menampung sampah untuk masa 10 tahun dan fasilitas Sanitary Landfill (SLF) dan rencana pemanfaatan lahan pasca TPA. Disain fasilitas SLF tersebut meliputi jalan masuk, drainase, pagar (tanaman hidup berdaun rimbun, contoh angsana), pos jaga (kantor), zone pembuangan yang terdiri dari lapisan dasar kedap air, jaringan pengumpul lindi, pipa ventilasi gas, kolam penampung dan pengolahan lindi. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas lain seperti air bersih, tanah penutup, alat berat  (buldozer, landfill compactor, loader dan exavator) dan bengkel untuk perbaikan ringan. Disain masing2 fasilitas dilengkapi gambar (skala 1 : 500) dan spesifikasi teknis. Selain itu Disain TPA juga dilengkapi dengan SOP (standard operation procedure) untuk pembuangan sistem sel. Pasca TPA disesuaikan dengan rencana peruntukan lahan dan rekomendasi teknis

Pengembangan Aspek Pembiayaan

Pengembangan aspek pembiayaan meliputi:

  • Biaya investasi, meliputi biaya pengadaan sarana prasarana sesuai dengan pengembangan aspek teknis termasuk pembelian lahan transfer depo dan TPA serta penggantian peralatan yang sudah habis masa pakainya. Kebutuhan biaya investasi  dihitung per tahun selama masa perencanaan
  • Biaya operasi dan pemeliharaan, meliputi biaya rutin belanja kantor (gaji, ATK, pemeliharaan kantor dll), biaya operasi dan pemeliharaan gerobak, truck, transfer depo, pembuatan kompos, daur ulang, incinerator dan pembuangan akhir. Kebutuhan biaya tersebut dihitung per tahun selama masa perencanaan.
  • Biaya satuan, meliputi biaya satuan yang dibutuhkan per kapita per tahun, biaya per m3 sampah, biaya per tahapan penanganan sampah (pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir)
  • Perhitungan retribusi, merupakan biaya yang akan dibebankan kepada para wajib retribusi (WR). Biaya tersebut adalah biaya pengelolaan per tahun (biaya investasi/tahun ditambah biaya O/M per tahun) di bagi dengan beban yang akan ditanggung oleh para WR. Struktur tarif yang dibagi berdasarkan kelas WR yaitu perumahan (HI, MI dan LI), komersial (pertokan, pasar, hotel, restoran, bioskop dll), fasilitas umum (perkantoran, sekolah, fasilitas kesehatan dll) dan fasilitas sosial (rumah ibadah, panti sosial, dll). Pembobotan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain dapat dilakukan dengan perbandingan income dan volume sampah yang dihasilkan oleh setiap unit sumber sampah per hari. Sebagai contoh untuk kelas perumahan dapat mengambil bobot perbandingan income 1 : 3 : 6, sedangkan untuk kelas komersial bobot merupakan hasil perhitungan perbandingan jumlah sampah per unit  dengan jumlah sampah perumahan high income (HI) dikalikan dengan dengan bobot kelas perumahan HI  (dalam contoh adalah 6). Demikian pula dengan perhitungan bobot  fasilitas umum yang disetarakan dengan kelas midle income (MI) dan bobot fasilitas sosial disetarakan dengan LI.

Pengembangan Aspek Peraturan

Perancangan aspek peraturan meliputi penyempurnaan peraturan daerah yang sudah ada berdasarkan hasil analisa atau pembuatan perda baru. Perda tersebut meliputi :

  • Perda Pembentukan Institusi, meliputi pembentukan organisasi pengelola persampahan, struktur organisasi dan tata laksana kerja termasuk pengaturan koordinasi antar instansi, antar kota dan kerja sama dengan swasta dan masyarakat (materi sesuai kriteria perencanaan)
  • Perda Ketentuan Umum dan Teknis Penanganan Sampah, meliputi ketentuan pengaturan penanganan sampah dari sumber sampai TPA termasuk ketentuan larangan pembakaran sampah secara terbuka, pembuangan ke bantaran sungai atau TPA liar. Selain itu juga adanya ketentuan yang jelas mengenai penyapuan jalan dan pembersihan saluran yang harus dilaksanakan oleh masyarakat serta ketentuan 3 R (reduksi sampah) dan metode pembuangan akhir sampah secara SLF atau CLF serta ketentuan mengenai peruntukan lahan pasca TPA
  • Perda Retribusi, meliputi ketentuan struktur tarif dan cara perhitungan serta metode penarikannya (kerjasama dengan instansi lain seperti PLN atau masyarakat atau swasta)
  • Perda Kemitraan, meliputi ketentuan pola kerjasama dengan swasta
  • Rencana penerapan perda yang didahului dengan sosialisasi dan uji coba dikawasan tertentu yang secara perlahan dikembangkan ke wilayah lain serta mempersiapkan pelaksanaan law enforcement

Pengembangan Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta

Perancangan aspek peran serta masyarakat lebih dititik beratkan pada upaya peningkatan  peran serta masyarakat sejak awal (dari perencanaan sampai pelaksanaan) terutama untuk pola yang berbasis masyarakat melalui berbagai cara seperti pembentuakan forum-forum lingkungan, konsultasi  publik, sosialisasi, pendampingan, training dan lain-lain. Upaya ini harus diterapkan secara konsisten, terus menerus, terintegrasi dengan sektor lain yang sejenis dan masyarakat diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan.

Perancaangan aspek kemitraan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah terutama yang mempunyai nilai investasi tinggi dan membutuhkan penanganan yang lebih profesional meliputi pemilihan kegiatan yang secara teknis dan ekonomis layak dilakukan oleh swasta dengan metode atau pola kemitraan yang jelas dan terukur serta bersifat win-win solution.

PENUTUP

Dalam rangka melaksanakan sistem pengelolaan persampahan yang memadai, maka tahap perencanaan merupakan langkah penting yang selanjutnya harus digunakan sebagai acuan bagi para stakeholder dalam pembangunan bidang persampahan. Hasil  perencanaan sangat tergantung pada tingkat keakuratan data, kecermatan analisa dan proses perancangan yang memadai termasuk kelengkapan dokumen perencanaan sepert gambar detail, spesifikasi teknis dan dokumen tender.

References

  • Undang-Undang  No 32/2004  tentang Pemerintahan Daerah
  • Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Persampahan. Departemen Pekerjaan Umum
  • Rancangan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan, tahun 2000
  • Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan permukiman dan Pekerjaan Umum
  • MDGs Report Indonesia, Bappenas 2004
  • Agenda 21 Indonesia
  • Thobanoglous, G, Theisen, Integrated Solid Waste Management. Mc. Graw-Hill International Edition, 1933
  • Syed R. Qasim, Walter Chiang. Sanitary Landfill Leachate. Technomic Publishing Company, Inc, USA, 1994
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s