Arsip Tag: sampah

Pewadahan, Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

PEWADAHAN SAMPAH

 

Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Tujuan utama dari pewadahan adalah :

  • Untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga mengganggu lingkungan dari kesehatan, kebersihan dan estetika
  • Memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak membahayakan petugas pengumpulan sampah, baik petugas kota maupun dari lingkungan setempat.

Dalam operasi pengumpulan sampah, masalah pewadahan memegang peranan yang amat penting. Oleh sebab itu tempat sampah adalah menjadi tanggung jawab individu yang menghasilkan sampah (sumber sampah), sehingga tiap sumber sampah seyogyanya mempunyai wadah/tempat sampah sendiri. Tempat penyimpanan sampah pada sumber diperlukan untuk menampung sampah yang dihasilkannya agar tidak tercecer atau berserakan. Volumenya tergantung kepada jumlah sampah perhari yang dihasilkan oleh tiap sumber sampah dan frekuensi serta pola pengumpulan yang dilakukan.

Untuk sampah komunal perlu diketahui/diperkirakan juga jumlah sumber sampah yang akan memanfaatkan wadah komunal secara bersama serta jumlah hari kerja instansi pengelola kebersihan perminggunya. Bila hari kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, kapasita penampungan komunal tersebut harus mampu menampung sampah yang dihasilkan pada hari minggu. Perhitungan kapasitasnya adalah jumlah sampah perminggu (7 hari) dibagi 6 (jumlah hari kerja perminggu).

Permasalahan

Kapasitas, bentuk dan jenis bahan, pola pengumpulan mempunyai kaitan yang sangat erat satu dengan lainnya. Wadah sampah yang tidak sesuai akan dapat menghambat proses pengumpulan dan pengangkutan sampah khususnya waktu yang diperlukan dalam pembuangan sampah.

Pembuatan sampah dengan tenaga manusia memerlukan wadah sampah yang berbeda dari pembuatan secara mekanis.

Sebagai ilustrasi, pada tahun 1988 ada suatu pasar yang baru dibangun dilengkapi dengan eberapa container besar kapasitas 8 m3 tetapi tidak disediakan kendaraan load, houl yang diperlukan (Arm Roll Truck). Akibatnya pasar tersebut bukan bersih indah, sebaliknya kotor dan bau karena sampah bertumpuk di luar dan dalam container yang sulit untuk dipindahkan/dimuatkan ke truck sampah. Di suatu kota lainnya ada yang membeli container metal 1 m3 seperti di Jakarta dalam jumlah yang banyak tetapi tidak mempunyai truck yang dilengkapi pemuat mekanis (lifter), sehingga menyulitkan operasi pengumpulan sampah..

Pada banyak lokasi perumahan-perumahan sering dijumpai kecenderungan pemilik rumah membuat bak-bak sampah permanen dari pasangan bata. Seperti diketahui, bahwa bak sampah permanen menghambat kecepatan operasi petugas pengumpul. Selain itu bak sampah permanen relatif lebih sulit dikontrol tingkat kebersihannya serta segi estetikanya juga kurang baik.

Agar tempat sampah ini dapat menunjang keberhasilan pengumpulan sampah, perlu didisain sedemikian sehingga cukup ringan dan memudahkan petugas kebersihan untuk mengambil/memindahkan sampahnya kedalam peralatan pengumpulan, cukup hygeniis dalam arti mengurangi kemungkinan kontak langsung antara sampah dengan petugas, tertutup untuk menghindari lalat serta bau, tahan lama, relatif cukup murah serta memperhatikan unsur estetika.

Wadah penyimpanan sampah tersebut ditempatkan sedemikian rupa, sehingga memudahkan bagi para petugas untuk mengambilnya dengan cepat.

Kriteria

Pola penampungan bisa berbentuk :

  • Individual, setiap rumah/toko dan bangunan lainnya memiliki wadah sendiri, cocok untuk daerah pemukiman kelas menengah dan tinggi, pertokoan, perkantoran dan bangunan besar lainnya.
  • Komunal, tersedia 1 wadah yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa rumah/bangunan cocok untuk daerah pemukiman kumuh dengan tingkat ekonomi rendah, rumah susun, pemukiman padat sekali ( yang menyulitkan proses operasi pengumpulan ).

Sarana pewadahan diarahkan untuk memperhatikan hal – hal berikut :

  • Alat pewadahan yang disarankan untuk digunakan adalah tipe tidak tertanam (dapat diangkat) untuk memudahkan operasi pengumpulan.
  • Jenis wadah yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan pengadaannya dapat berupa :
    • Tong sampah ( plastik, fiberglass, kayu, logam, bambu).
    • Kantong plastik.
  • Ukuran wadah minimal dapat mewadai timbulnya sampah selama 2 hari pada tiap tempat timbulan sampah ( untuk pemukiman 40 liter, sedangkan untuk komunal 100 liter – 1 m3).
  • Wadah mampu mengisolasi sampah dari lingkungan ( memiliki tutup )
  • Peruntukan wadah individual : toko, kantor, hotel, pemukiman high incame , home industri.
    • Di halaman muka (tidak diluar pagar)
    • Mudah di ambil
    • Sumber sampah besar ( hotel, restoran ) boleh dibelakang dengan alasan estetika dan kesehatan, dengan syarat menjamin kemudahan pengambilan.
  • Peruntukan wadah komunal : pedagang kaki lima, rumah susun, pemukiman low income.
    • Tidak mengambil lahan trotoar ( harus ada lokasi khusus ).
    • Tidak dipinggir jalan protokol.
    • Sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.
    • Tidak pengganggu pemakai jalan.

Cara – Cara Pewadahan Sampah

Cara Pewadahan Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga hendaknya dimasukkan kedalam tempat sampah yang tertutup, apalagi untuk sampah dari sisa – sisa makanan karena akan cepat membusuk yang dapat menimbulkan bau dan mengundang lalat serta menjadi media perkembanganl.

Tempat sampah pada pola pengumpulan individual.

Pewadahan pada pola pengumpulan individual ( langsung / tidak langsung ), kapasitas wadah minimal dapat menampung sampah untuk 3 hari (+ 40 – 60 liter ), hal ini berkaitan dengan waktu pembusukan dan perkembangan lalat, masih cukup ringan untuk diangkat oleh orang dewasa sendirian ( dirumah atau petugas kebersihan ) serta efisiensi pengumputan ( pengumpulan dilakukan 2-3 hari sekali secara reguler ). Bila tempat sampah menggunakan kantong plastik bekas, ukuran dapat bervariasi, kecuali dibuat standar. Pada pemakaian bak sampah permanen dari pasangan bata atau lainnya (tidak dilanjutkan), sampah diharuskan dimasukkan dalam kantong plastik sehingga memudahkan sarta mempercepat proses pengumpulan.

Tempat sampah pada pola pengumpulan komunal

Kapasitas disesuaikan dengan kemudahan untuk membawa sampah tersebut (oleh penghasil sampah) ke tempat penampungan komunal (container besar, bak sampah, TPS). Kapasitas tersebut untuk menampung sampah maksimun 3 hari (cukup berat untuk membawanya sampai ke penampungan komunal yang jaraknya kira-kira 50 – 100 m dari rumah).

Cara Pewadahan Sampah Non Rumah Tangga

Prinsip kesehatan tetap dipertahankan (tertutup dll), sedangkan kapasitasnya tergantung aktifitas sumber sampah serta jenis / komposisi sampahnya. Perkantoran misalnya , sampah umumnya didominasi oleh kertas yang tidak mudah membusuk dan tidak berbau busuk.

Kapasitas penyimpangan sampah dari perkantoran dapat diperhitungkan untuk menampung sampah sampai 1 minggu. Untuk jumiah sampahnya besar, pemakaian bin atau container besar dapat dipertimbangkan dan harus memperhatikan peralatan pengumpulan yang digunakan.

Bila jumlah sampahnya dapat mencapai 6- 10 m3 perhari atau setelah 1 minggu, pemakaian container dari Arm roll truck dianjurkan.

Sampah dari pasar setiap harinya berjumlah besar dan cepat membusuk, oleh karena itu pemakaian tempat sampah komunal dari container arm roll dianjurkan, sedangkan masing – masing toko atau kios dapat menggunakan kantong plastik, bin plastik atau keranjang dengan kapasitas 50-120 liter tergantung jumlah sampah yang diproduksi setiap harinya.

Cara Pewadahan Sampah Bagi Pejalan Kaki

Disepanjang daerah pertokoan atau taman dan tempat – tempat umum dapat dilakukan dengan menempatkan bin-bin sampah plastik. Sampah dari pejalan kaki ini umumnya terdiri dari pembungkus makanan atau lainnya yang tidak cepat membusuk. Kapasitas tempat sampah ini berkisar 50 – 120 liter.

Jenis Peralatan Dan Sumber Sampah

Perhitungan Kapasitas dan Jumlah Pewadahan Sampah

Penetapan kapasitas (ukuran/volume) pewadahan sampah biasanya ditentukan berdasarkan :

  • Jumlah penghuni dalam suatu rumah
  • Tingkat hidup masyarakat
  • Frekuensi pengambilan/pengumpulan sampah
  • Cara pengumpulan (manual atau mekanis)
  • Sistem pelayanan, individual atau komunal

Contoh perhitungan tempat penyimpanan sampah

Dibawah ini diberikan beberapa contoh perhitungan kebutuhan peralatan untuk penduduk kota dengan jumlah penduduk 150.000 jiwa dan tingkat pelayanannya 60 %.

Laju timbulan sampah 3 lt/orang/hari, tiap rumah tangga mempunyai anggota keluarga 6 jiwa, frekuensi pelayanan 2 hari sekali (3 kali perminggu )

Jumlah penduduk kota 150.000 jiwa, dengan tingkat pelayanan 60 %. Jadi jumlah penduduk yang akan dilayanai = 60 x 150.000 jiwa = 90.000 jiwa.

Setiap rumah tangga mempunyai anggota keluarga 6 jiwa, maka kebutuhan tong sampah untuk rumah tangga = 90.000 / 6   =  15.000 buah

Tempat sampah ini harus disediakan sendiri, namun untuk mempercepat proses pengosongan oleh petugas maupun untuk kesehatan petugas, waktu proses pengumpulan sampah serta keindahan, tempat sampah tersebut dapat distandarisasi.

Frekuensi pelayanan diberikan setiap 2 hari sekali dan setiap orang menghasilkan 3 liter sampah perhari, maka dalam 2 hari setiap rumah tangga menghasilkan sampah sebanyak = 2 x 6 x 3 liter = 36 liter. Volume tong sampah dibulatkan = 40 liter. Bila frekuensi pelayanan 3 hari sekali, volume tong sampah = 3 x 6 x 3 liter = 54 liter, dibulatkan 60 liter.

PENGUMPULAN SAMPAH

Yang dimaksud dengan sistem pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan/penampungan sampah dari sumber timbulan sampah sampai ketempat pengumpulan semantara/stasiun pamindahan atau sakaligus ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Pengumpulan umumnya dilaksanakan oleh petugas kebersihan kota atau swadaya masyarakat (sumber sampah, badan swasta atau RT/RW).

Pengikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah banyak ditentukan oleh tingkat kemampuan pihak kota dalam memikul beban masalah persampahan kotanya.

Dalam teknis operasional pengelolaan sampah biaya untuk kegiatan pengumpulan sampah dapat mencapai 40 % dari total biaya operasional. Karenanya perlu diupayakan suatu teknik pengumpulan yang efektif dan efisien, termasuk pertimbangan terhadap tempat penyimpanan sampah, agar biaya operasi dapat ditekan serendah mungkin.

Permasalahan

Salah satu permasalahan di dalam aspek teknis operasional yang umumnya masih dijumpai adalah terbatasnya jumlah peralatan persampahan (termasuk didalamnya peralatan pengumpulan), pemeliharaan yang belum terencana dengan baik serta belum adanya metode operasi yang sesuai.

Pada hampir seluruh kota-kota besar dan sedang di Indonesia, dijumpai sisa-sisa sampah tidak terangkut yang disebabkan oleh belum efisiensinya cara-cara pengumpulan sampah yang diterapkan. Hali ini lebih jauh akan membawa dampak negative terhadap kesehatan masyarakat.

Pengumpulan sampah merupakan kegiatan yang padat karya dan proses yang paling mahal dibandingkan dengan proses-proses lain di dalam pengelolaan sampah. Pada kenyataannya biaya untuk pengumpulan terus meningkat dari waktu ke waktu dengan munculnya daerah-daerah kumuh yang harus dilayani sebagai akibat dari proses urbanisasi.

Secara lebih mendetail permasalahan-permasalahan yang umumnya dijumpai pada sistem pengumpulan ini adalah :

  • Penggunaan waktu kerja yang tidak efisien karena keterlambatan mulai bekerja, lamanya waktu memuat dan membongkar, hilangnya waktu dan lain-lain
  • Penggunaan kapasitas muat yang tidak tepat, misalnya terlalu penuh pada rit 1 dan kosong pada rit berikutnya. Muatan yang terlalu penuh membuat kendaraan cepat rusak.
  • Jenis pewadahan yang tidak tepat, tidak seragam dan standar sehingga memperlambat proses pengumpulan sampah oleh petugas pengumpul
  • Rute pelayanan yang belum  optimum, sehingga tidak diperoleh penghematan waktu untuk operasi pengumpulan.
  • Tingkah laku petugas dan kerja sama masyarakat yang kurang baik, seperti misalnya kerjasama antara petugas dan masyarakat serta effisiensi kerja petugas kurang baik
  • Aksebilitas yang kurang baik, seperti misalnya jalan-jalan yang terlalu sempit, kondisi jalan yang rusak, kemacetan dan lain-lain.

Operasi Pengumpulan Sampah

Pada dasarnya pengumpulan sampah dapat dikelompokkan dalam 2 pola pengumpulan :

Pola individual langsung

Pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan yang mendatangi tiap-tiap bangunan/sumber sampah (door to door) dan langsung diangkut untuk dibuang di Tempat Pembuangan Akhir. Pola pengumpulan ini menggunakan kendaraan truck sampah biasa, dump truck atau compactor truck.

Pola individual tidak langsung

 
Daerah yang dilayani kedua cara tersebut diatas umumnya adalah lingkungan pemukiman yang sudah teratur, daerah pertokoan, tempat-tempat umum, jalan dan taman.

Transfer Depo tipe I, tipe II atau tipe III, tergantung luas daerah yang dilayani dan tersedianya tanah lokasi,

Pola komunal langsung

Pengumpulan sampah dilakukan sendiri oleh masing-masing penghasil sampah (rumah tangga, dll) ke tempat-tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau langsung ke truck sampah yang mendatangi titik pengumpulan (semacam jali-jali di jakarta)

Pola komunal tidak langsung

Pengumpulan sampah dilakukan sendiri oleh masing-masing penghasil sampah (rumah tangga dll ) ke tempat-tempat yang telah disediakan/di tentukan (bin/tong sampah komunal ) atau langsung ke gerobak/becak sampah yang mangkal pada titik – titik pengumpulan komunal.

Petugas kebersihan dengan gerobaknya kemudian mengambil sampah dari tempat – tempat pengumpulan komunal tersebut dan dibawa ke tempat penampungan sementara atau transfer depo sebelum diangkut ketempat pembuangan akhir dengan truck sampah.

Bila tempat pengumpulan sampah tersebut berupa gerobak yang mangkal, petugas tinggal membawanya ke tempat penampungan sementara atau transfer depountuk dipindahkan sampahnya ke atas truck.

PENGANGKUTAN SAMPAH

 

Pengangkutan, dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampai ke TPA pada pengumpulan dengan pola individual langsung, atau dari tempat pemindahan (Trasfer Depo, Trasfer Station), penampungan sementara (TPS, TPSS, LPS) atau tempat penampungan komunal sampai ke tempat pengolahan/pembuangan akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, metoda pengangkutan serta peralatan yang akan dipakai tergantung dari pola pengumpulan yang dipergunakan.

Pengangkutan Berdasarkan Pola Pengumpulan Sampah

Pengangkutan pada Pengumpulan dengan “Pola Individual Langsung”.

Pengangkutan sampah untuk pengumpulan yang digunakan pola Individual Langsung, kendaraan yang digunakan untuk pengumpulan juga langsung digunakan untuk pengangkutan ke TPA.

Dari pool, kendaraan langsung menuju ke titik – titik pengumpulan (sumber sampah ) dan setelah penuh dari titik pengumpulan terakhir (dalam suatu rit atau trip).

Setelah menurunkan sampah di TPA, kemudian kembali ke titik pengumpulan pertama untuk rit atau trip berikutnya, setelah penuh dari titik pengumpulan terakhir pada rit tersebut langsung menuju ke TPA demikian seterusnya dan akhirnya dari TPA langsung kembali ke pool.

Pengangkutan pada pengumpulan dengan “Pola Individual Tidak Langsung”

Pengangkutan dari Transfer Depo tipe I dan tipe II, untuk pengumpulan sampah dengan pola individuai tidak langsung (menggunakan gerobak/becak sampah dan transfer depo tipe I atau II), angkutan sampahnya sebagai berikut:

  • Kendaraan angkutan keluar dari pool langsung menuju lokasi TD dan sampah –  sampah tersebut diangkut ketempat pembuangan akhir.
  • Dari TPA, kendaraan tersebut kembali ke TD untuk pengambilan / pengangkutan pada rit atau trip berikutnya. Path rit terakhir sesuai dengan yang ditentukan ,( jumlah sampah yang harus diangkut habis ) kendaraan tersebut langsung kembali ke pool.
  • Dapat terjadi setelah sampah di salah satu TD habis mengambil sampah dari TD lain atau dari TPS/TPSS /LPS.
  • Selain itu dapat diatur pula pengangkutannya bergantian dengan TD lain sehingga tidak ada waktu idle dari Dump Truck.

Hal ini dimungkinkan bila jarak TPA dekat ke TD sehingga waktu tempuh truck cukup singkat, sehingga bila langsung dari TPA menuju TD yang sama, kemungkinan akan menganggur menunggu gerobak yang sedang melakukan pengumpulan sampah dari rumah ke rumah (door to door). Denagn memperhitungkan waktu secara cukup cermat (waktu tempuh gerobak 1 trip dan waktu tempuh truk 1 trip). dapat disusun jadwal pengangkutan pada tiap TD.

Pengangkutan pada pengumpulan dengan “Pola Komunal”

Transfer Depo merupakan landasan container besar yang merupakan perlengkapan Armroll Truck. Disini gerobak tidak tergantung kepada datangnya truk untuk memindahkan sampah yang dikumpulkannya, karena container mangkal dilandasan tersebut.

Cara ke-1 (Sistem Container yang diganti)

Dari Pool, Armroll truck membawa container kosong (CO) menuju landasan container pertama (C1), menurunkan container kosong dan mengambil container penuh (C1) secara hidrolis, selanjutnya menuju TPA untuk menurunkan sampah. Dari TPA membawa container kosong (C1) menuju landasan landasan container ke – dua, menurunkan container (C1) kemudian mengambil container penuh (C2) untuk dibawa ke TPA, selanjutnya menuju kelandasan container berikutnya demikian seterusnya.

Setelah rit yang terakhir ( 4 s/d 6 rit/hari ), dari TPA bersama container terakhir (Cn) yang telah kosong kembali ke Pool. Pada cara ini pada TD/landasan container setiap saat selalu tersedia container ; sehingga gerobak tidak terikat pada waktu pemindahan karena menunggu container kembali dari TPA.

Cara ke–2 (Sistem Container yang dipindah)

Armroll truck tanpa container keluar dari pool langsung menuju lokasi container pertama (C1), untuk mengambil/mengangkut container pertama (C1) ke TPA. Dari TPA,  kendaraan tersebut dengan container kosong (C1) kembali menuju lokasi container berikutnya (C2), menurunkan container yang kosong (C1) dan mengambil container yang berisi sampah (C2) untuk diangkut ke TPA demikian seterusnya.

Pada rit terakhir setelah container kosong ( Cn ) diletakkan pada lokasi kontainer pertama , kendaraan tersebut kembali ke pool. Pada lokasi container pertama, kendaraan tersebut kembali ke pool. Pada cara ini terdapat kekosongan container pada landasan container pertama sampai Armroll truck membawa container kosong yang terakhir ( Cn ) dari TPA ke landasan pertama. Pada landasan ke dua dan landasan terkhir tidak terjadi kekosongan container. Tentunya yang rawan adalah pada landasan pertama karena kemungkinan ada gerobak yang menurunkan sampah atau individu yang membuang sampah di landasan yang tidak ada containemya.

Cara ke-3 (Sistem Container yang diangkat)

Pada cara ke-3 relatif sama dengan cara ke-2, hanya setelah container pertama (C1) dibawa ke TPA untuk dikosongkan kembalinya dari TPA tidak menuju ke lokasi landasan pertama, demikian pula container kedua (C2) dari TPA kembali ke landasan kedua demikian selanjutnya. Secara merata setiap landasan (TD-III) akan terjadi kekosongan container selama kegiatan pengangkutan dari landasan ke TPA darn kembali ke landasan yang sama.

Cara ke-4 (Sistem Container Tetap)

Sistem ini biasanya untuk container kecil serta alat angkut berupa truck compactor. Kendaraan keluar dari pool langsung menuju lokasi container pertama (C1) dan mengambil sampahnya untuk dituangkan ke dalam truck compactor dari meletakkan kembali container yang kosong itu ditempatnya semula, kemudian kendaraan langsung menuju lokasi container kedua (C2) mengambil sampahnya dan meninggalkan container dalam keadaan kosong dan seterusnya.

Perolehan Kembali Materi-Enersi dari Sampah

Oleh; Prof. Enri Damanhuri
Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah – Teknik Lingkungan
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB

Sampai saat ini andalan utama sebuah kota dalam menyelesaikan masalah sampahnya adalah pemusnahan dengan landfilling pada sebuah TPA. Biasanya pengelola kota cenderung kurang memberikan perhatian yang serius pada TPA tersebut, sehingga muncullah kasus-kasus TPA yang bermasalah. Dapat dipastikan bahwa yang digunakan di Indonesia adalah bukan landfilling yang baik, karena hampir seluruh TPA di kota-kota di Indonesia hanya menerapkan apa yang dikenal sebagai open-dumping, yang sebetulnya tidak layak disebut sebagai sebuah bentuk teknologi penanganan sampah. Reduce-Reuse–Recycling (3-R) merupakan konsep yang digunakan dalam Draft RUU sampah yang sedang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Konsep ini merupakan pendekatan yang telah lama diperkenalkan di Indonesia dalam upaya mengurangi sampah mulai dari sumbernya sampai di akhir pemusnahannya. Salah satu langkah dalam upaya 3-R tersebut adalah recovery sampah untuk didaur-ulang. Upaya recovery bahan terbuang ini harus dimulai sejak awal sampai ke titik akhir dalam penanganan sampah. Upaya penggalakan daur-ulang sampah perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan sampah di Indonesia, guna mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut di sebuah TPA. Upaya-upaya ini sebetulnya telah dikenal, khususnya di kota­kota besar di Indonesia yang melibatkan sektor informal. Secara teoritis banyaknya sampah yang dapat didaur-ulang dengan cara ini, termasuk yang ada di TPA, paling banyak adalah 10 %. Namun pemantauan yang ada di Jakarta dan Bandung ternyata besaran ini tidak sampai mencapai 5 %.

Dilihat dari komposisi sampah, maka sebagian besar sampah kota di Indonesia adalah tergolong sampah hayati, atau secara umum dikenal sebagai sampah organik. Sampah yang tergolong hayati ini untuk kota-kota besar bisa mencapai 70% (volume) dari total sampah. Berdasarkan hal itulah di sekitar tahun 1980-an Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) ITB memperkenalkan konsep Kawasan Industri Sampah (KIS) dengan sasaran meminimalkan sampah yang akan diangkut ke TPA, dengan melibatkan swadaya masyarakat dalam daur-ulang sampah. Konsep sejenis sudah dikembangkan di Jakarta yaitu Usaha Daur-ulang dan Produksi Kompos (UDPK) yang dimulai sekitar tahun 1991. Pendekatan yang sejenis akhir-akhir ini diperkenalkan di Indonesia oleh BPPT dengan konsep zero-waste nya. Konsep ini mulai diterapkan di beberapa kota di Indonesia, dimana aktivitas daur-ulang dan pengomposan didorong untuk dilaksanakan mulai dari sumbernya.

Tambah ke hilir alur perjalanan sampah, maka akan tambah sulit dan tambah kompleks penanganan sampah. Sampah yang baru dihasilkan di dapur, akan lebih sederhana karakaternya, lebih segar dan lebih homogen karena belum bercampur dengan yang lain, dibandingkan dengan sampah yang telah berada di bak sampah di depan rumah. Sampah yang diangkut oleh petugas pada gerobak sampah, mempunyai karakter yang lebih rumit dan lebih bermasalah dibandingkan sampah di bak sampah di rumah. Sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang menerima sampah secara bercampur dari berbagai sumber yang berbeda dari berbagai penjuru, yang dibiarkan terbuka berharihari, akan mempunyai karakter yang sudah jauh berbeda bila dibandingkan dengan sampah di rumah. Penanganan sampah di titik ini tidaklah semudah penanganan sampah di rumah. Keberhasilan cara penanganan sampah di tingkat rumah, dapat dikatakan sulit diharapkan untuk mempunyai hasil yang sama bila ditererapkan di tingkat TPS, apalagi di TPA. Oleh karenanya, pemilahan dan pengolahan sampah di hulu merupakan kunci keberhasilan upaya 3R.

Sampah sebagai Sumber Biomas dan Enersi

Melihat komposisi sampah di Indonesia yang sebagian besar adalah sisa-sisa makanan, khususnya sampah dapur, maka sampah jenis ini akan cepat membusuk, atau terdegradasi oleh mikroorganisme yang berlimpah di alam ini. Cara inilah yang sebetulnya dikembangkan oleh manusia dalam bentuk pengomposan dan biogasifikasi. Di Indonesia, dengan kondisi kelembaban dan temperatur udara yang relatif tinggi, maka kecepatan mikroorganisme dalam ‘memakan’ sampah yang bersifat hayati ini akan lebih cepat pula.

Pengomposan merupakan salah satu teknik pengolahan limbah organik yang mudah membusuk. Teknik ini sudah dikenal sejak lama khususnya di daerah pedesaan. Pengomposan merupakan salah satu alternatif yang selalu dianjurkan untuk digunakan untuk menangani sampah kota. Tetapi permasalahan utamanya adalah belum adanya sinkronisasi antara pengelola pengomposan dengan program kebersihan yang dilakukan Pemerintah Daerah. Kementerian Lingkungan Hidup dengan bantuan Bank Dunia sejak beberapa tahun yang lalu memperkenalkan subsidi kompos yang dihasilkan, untuk merangsang pertumbuhan penanganan sampah melalui pengomposan.

Pengomposan yang sering dilakukan adalah secara aerobik (tersedia oksigen dalam prosesnya), karena berbagai kelebihan, seperti tidak menimbulkan bau, waktu lebih cepat, bertemperatur tinggi sehingga dapat membunuh bakteri patogen dan telur lalat, akibatnya kompos yang dihasilkan higienis. Pengomposan sampah kota bersasaran ganda, yaitu memusnahkan sampah kota dan sekaligus memperoleh bahan yang bermanfaat.

Komposisi sampah kota sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dari waktu ke waktu. Kurang begitu tepat bila mengharap kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah kota akan mempunyai kualitas sebaik kompos dari sumber yang lebih homogen, seperti dari limbah pertanian. Berdasarkan hal tersebut, dinilai kurang tepat bila pengomposan sampah kota diposisikan sebagai penambah penghasilan pemerintah daerah. Pengomposan sampah kota hendaknya diposisikan sebagai upaya untuk menangani sampah agar lebih baik dari sekedar hanya dibuang di sebuah open dumping, dan bila dilakukan di hulu, akan mengurangi biaya transportasi pengelolaan persampahan. Produk kompos yang dihasilkan memang bermanfaat, namun lebih baik diposisikan sebagai nilai tambah dalam pengelolaan sampah kota.

Pengomposan secara aerob melibatkan aktivitas mikroba aerobik. Pengomposan aerob ditandai dengan temperatur tinggi, relatif tidak timbul bau dan lebih cepat dibanding anaerob. Guna mempercepat proses, dikenal pula pengomposan cepat (accelerated composting) yang banyak diterapkan di negara industri dalam bentuk mechanized composting, yaitu dengan cara mempercepat pembuatan kompos setengah matang, misalnya dengan suplai udara, kelembaban, pengaturan temperatur, dsb. Pengomposan yang diterapkan di Indonesia dapat dikatakan masih sederhana, seperti dengan cara diangin-angin (windrow), atau pembalikan tumpukan kompos secara manual. Beberapa upaya untuk mempengaruhi percepatan biodegradasi, seperti penambahan miro­organisme/enzym seperti EM (effective microorganisme), termasuk dengan memasukkan bakteri pengurai bau (seperti Acetobacter) banyak dilakukan. Tetapi pada dasarnya, alam sudah menyediakan mikrorganisme yang berlimpah pada sampah, dan bila proses pengomposan telah berjalan baik, sistem tersebut akan menyediakan secara terus menerus mikro-organmisme yang dibutuhkan.

Sampah juga merupakan sumber biomas sebagai pakan ternak atau sebagai pakan cacing. Sayur-sayuran, sisa buah-buahan dan sisa makanan lainnya sangat cocok untuk makanan cacing. Beberapa jenis cacing yang biasa digunakan adalah seperti halnya budidaya cacing, seperti dari jenis Lumbricus. Namun cacing sensitif terhadap faktor lingkungan, seperti pH, kelembaban dan predator lain yang mungkin tumbuh dalam sampah. Dari upaya ini akan dihasilkan vermi-kompos yang berasal dari casting-nya serta bioamasa cacing yang kaya akan protein untuk makanan ternak serta kegunaan lain. Yang menjadi sasaran dari pengomposan–vermi adalah memusnahkan sampah, sehingga hasil yang diharapkan adalah kascing.

Sampah sebetulnya menyimpan enersi yang dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan enersi sampah dapat dilakukan dengan cara :

  • menangkap gasbio hasil proses degradasi secara anaerobik pada sebuah reaktor (digestor),
  • menangkap gas bio yang terbentuk dari sebuah landfill,
  • menangkap panas yang keluar akibat pembakaran, misalnya melalui insinerasi.

Generasi terbaru dari teknologi ini dikenal sebagai waste-to-energy.

Beberapa Teknologi Pengolah Sampah Berbasis Recoveri Enersi

Berdasarkan data dari berbagai Dinas Kebersihan seperti di Jakarta, Bandung dan lain-lain tempat, terdapat beberapa MOU yang telah ditandatangani oleh Pemda sejak tahun awal tahun 2000 untuk menanggulangi permasalahan sampahnya. Teknologi yang ditawarkan oleh fihak swasta banyak yang berbasis recovery enersi dan bahan seperti pembuatan ethyl-alkohol dengan teknologi pirolisa dan bio-oxidation, pembuatan kompos, pembuatan pupuk cair dan pupuk padat dengan teknologi fermentasi, konversi sampah menjadi enersi. Namun sampai saat ini, satupun belum terlihat realisasinya, karena berbagai alasan dan hambatan, baik teknis, regulasi maupun birokrasi, khususnya finansial.

Beberapa teknologi berbasis recovery energy yang ditawarkan dalam memecahkan masalah sampah kota oleh calon-calon investor di Sarbagita (Bali), kota Jakarta dan kota Bandung adalah :

  • Teknologi termal sejenis insinerator dengan beragam nama :
    • Waste-to-energy
    • Thermal converter
    • Floating resource recovery facility
  • Teknologi termal sejenis gasifikasi atau pirolisis :
    • Gasification
    • Energy generation
  • Teknnologi yang terkait dengan proses anaerob, khususnya produksi gasbio dalam sebuah digestor, pupuk padat dan cair, serta recovery biogas dari TPA.

Dari teknologi tersebut, maka produk dan atau by-product yang dihasilkan, adalah sebagai berikut :

  • Enersi panas yang dapat dikonversi menjadi listrik : recovery panas merupakan salah satu keunggulan yang ditawarkan dari insinerator jenis baru. Enersi tersebut berasal dari panas dalam tungku, yang biasanya didinginkan dengan air, dan uap air yang muncul dapat digunakan sebagai penggerak turbin pembangkit listrik. Beberapa catatan :
    • Produk panas yang akan dikonversi menjadi listrik tergantung pada nilai kalor sampah itu sendiri. Nilai kalor sampah Indonesia biasanya sulit mencapai angka 1200 Kcal/kg, bandingkan dengan sampah dimana teknologi insinerator itu berasal, yaitu paling tidak 2000-2500 kcal/kg. Komponen sampah yang dikenal mempunyai nilai kalor tinggi adalah kertas dan plastik. Dilemna yang muncul adalah, bila yang dikejar adalah nilai kalor tinggi, maka upaya daur-ulang sebetulnya tidak mendukung teknologi ini.
    • Pembatas lain yang perlu dipertimbangkan adalah sampah Indonesia mengandung banyak sisa makanan (bisa lebih dari 60%) yang dikenal mempunyai kadar air tinggi. Ditambah musim hujan, serta sistem pewadahan sampah yang tidak tertutup, akan menambah tingginya kadar air. Secara logika, tambah tinggi kadar air, maka akan tambah banyak enersi yang dibutuhkan untuk memulai sampah itu terbakar.
  • Abu yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan : proses termal menawarkan destruksi massa limbah secara cepat. Namun semua proses termal tetap akan menghasilkan residu (non-combustible) yang tidak bisa terbakar pada temperatur operasi. Tambah tinggi panas, maka residu-nya akan tambah sedikit. Residu ini berada dalam bentuk abu, debu dan residu lain. Abu biasanya dikenal mempunyai potensi sebagai bahan bangunan, karena mengandung silikat tinggi. Sampah Indonesia mengandung abu sampai mencapai 30% berat.
  • Debu atau partikulat : akan merupakan salah satu permasalahan pencemaran udara yang perlu diperhatikan.
  • Residu lain yang belum atau tidak bisa terbakar : residu ini bila tidak termanfaatkan, akan menjadi bahan yang perlu difikirkan penanganannya, dan jalan terakhir yang biasa dilakukan adalah diurug di landfilling.
  • Logam berat yang menguap : dalam proses termal, beberapa logam berat yang berada dalam sampah, akan teruapkan seperti Zn dan Hg, yang tergantung dari titik uapnya. Merkuri (Hg) pada temperatur kamarpun akan menguap. Tambah tinggi temperatur, akan tambah banyak jenis logam berat yang akan menguap. Agak sulit menangani jenis pencemar ini.
  • Dioxin : akan muncul sebagai proses antara dalam pembakaran material, bukan hanya pada insinerator. Tambah tinggi temperatur, maka biasanya tambah sedikit bahan antara ini. Yang menjadi persoalan, bila terjadi kegagalan dalam mempertahankan panas, misalnya pada awal operasi atau di akhir operasi dari sebuah insinerator dimana temperatur berada pada tingkat yang rendah, akan berpotensi memunculkan senyawa ini.
  • Gas yang belum teroksidasi sempurna serta gas buang lain : apapun teknologinya, maka dalam proses oskidasi (pembakaran) akan dihasilkan produk oksidasi. Bila sistem tidak tercampur sempurna, maka akan dihasilkan gas-gas yang belum terbakar sempurna.
  • Air asam : bila material berbasis khlor terbakar, maka akan dihasilkan produk gas khlor, yang sangat berbahaya karena korosif maupun karena toksik. Dengan adanya uap air, gas yang sangat reaktif ini dengan mudah akan menangkap uap air menjadi HCl. Ini juga perlu diklarifikasi dalam teknologi yang ditawarkan dalam air pollution control, guna mengurangi terjadinya hujan asam.
  • Pelet bahan bakar : dihasilkan bila proses yang digunakan adalah pengeringan. Proses ini, akan menghasilkan bahan bakar siap pakai karena biasanya berasal dari bahan yang mempunyai nilai kalor tinggi seperti kertas atau plastik. Pelet dapat pula digunakan sebagai umpan dalam gasifikasi. Jenis teknologi waste-to-energy ini dikenal sebagai sistem refuse-derived-fuel (RDF)
  • Bahan bakar dari produk gasiifikasi : bila pemanasan dilakukan tanpa oksigen, maka proses ini dikenal sebagai pirolisis. Modivikasi dari pirolisis adalah gasifikasi yang memasukkan sedikit udara dalam proses. Akan dihasilkan 3 jenis produk, yaitu (a) gas hasil oksidasi tanpa oksigen seperti CH4 (metan), H2 dsb (b) C2H4 (ethyelene) dan tar dan (c) arang (karbon). Seperti halnya insinerasi, karena yang digunakan sebagai bahan adalah sampah yang sangat heterogen, maka akan dihasilkan by­product lain seperti gas pencemar, dioxin, residu yang belum dapat terurai. Proporsi produk yang dihasilkan (gas, cair atau padat) tergantung dari temperatur dan waktu pembakaran.
  • Gas-bio (CO2 dan CH4) dari sebuah digestor anaerob : dari sebuah digestor, perkiraan kasar akan dihasikan gas-bio sebesar 0,5-0,7 liter/kg sampah basah, dengan proporsi metan dapat mencapai 60%.
  • Gas-bio dari sebuah landfill : melalui penangkapan gas dari sebuah landfill yang telah cukup waktunya. Recovery gas ini banyak diterapkan pada landfill yang dari awal telah disiapkan dan dioperesikan secara sistematis. Efektivitas penangkapan gas-bio akan tergantung dari perpipaan dan sistem penyedotan yang digunakan, serta sistem landfill itu sendiri. Tetapi dapat dikatakan bahwa produknya akan jauh lebih kecil dibanding dari gas-bio sebuah digestor yang terkontrol dengan baik. Sebagian dari gas tsb akan “lari” ke tempat lain tanpa melalui sistem perpipaan.

Teknologi yang ditawarkan dengan investasi yang sangat besar untuk skala Indonesia, dari mulai 300-M rupiah sampai mencapai 130 juta USD per-1000 ton sampah diolah.

  • Pada dasarnya tidak ada teknologi yang tanpa efek samping. Selalu akan dihasilkan by-product yang sebetulnya telah diketahui benar oleh fabrikannya. Istilah “safe technology” atau “clean-gas” perlu dicermati, karena mungkin terminologi yang digunakan berbeda. Kadangkala apa yang ditawarkan oleh investor belum memasukkan teknologi tambahan yang sangat diperlukan, dan kadangkala biayanya akan sama dengan biaya teknologi utamanya atau mungkin bahkan lebih. Seperti Insinerator yang ditawarkan oleh mayoritas pengusul, merupakan teknologi tinggi, yang dapat mendestruksi sampah dalam waktu singkat, namun jelas membutuhkan teknologi pengendali udara yang sangat spesifik untuk setiap jenis pencemarnya.
  • Terlepas dari persoalan non-teknis yang mungkin muncul, teknologi lain dalam penanganan sampah yang telah biasa digunakan di kota-kota di dunia adalah pengomposan. Teknologi ini telah tersedia mulai dari yang sangat sederhana seperti yang dipraktekkan selama ini di masyarakat di Indonesia, sampai yang cukup high-tech dengan pengaturan secara sistematis proses biodegradasinya. Tampaknya  bentuk teknologi ini perlu pula diangkat sebagai salah satu alternatif pilihan. Seperti dikemukakan, tidak ada teknologi yang tanpa efek samping. Bila ditelusuri, maka pengomposan juga menghadirkan berbagai permasalahan yang tidak mulus, apalagi hadir dalam skala yang besar dalam menerima sampah yang sangat heterogen dan fluktuatif karakteristiknya. Persoalan lingkungan juga dapat pula muncul dari aplikasi teknologi ini, seperti bau bagi lingkungan sekitarnya, leachate dari timbunan (stock) sampah atau produk kompos yang terpapar air hujan, dan masalah-masalah estetis bagi masyarakat sekitarnya.

Teknologi yang ditawarkan biasanya teknologi utamanya, yang bersasaran memproses sesuai sasaran. Dalam banyak hal dibutuhkan unit-unit tambahan, baik di hulu proses (pre-treatment) seperti pemisah, pencacah, pengering, dsb maupun di hilir proses (post treatment), seperti penyaring produk, pengendali pencemaran sesuai jenisnya, yang biasanya dijual dan ditawarkan terpisah sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

Biogas dari Sampah

Produk akhir dari proses anaerob bila kondisinya menunjang adalah menuju pembentukan gas metan (CH4). Bila proses ini terjadi pada timbunan sampah di sebuah landfill, akan menyebabkan lindi (leachate) dari timbunan tersebut bercirikan COD atau BOD yang tinggi, dengan pH yang rendah, menyebabkan timbulnya bau khas sampah yang membusuk. Bila tahap ini dipersingkat dengan mengkonversi segera asam-asam tersebut menjadi metan, maka beban organik dalam lindi akan berkurang. Konsep inilah yang digunakan dalam accelerated landfilling.

Dalam proses biodegradasi secara anaerob, kemunculan gas metan praktis sulit dihindari. Gas CH4 bersama CO2 merupakan hasil akhir dari proses tersebut. Timbulnya gas tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bila tidak ditangani secara baik karena akan menimbulkan ledakan bila berada di udara terbuka dengan konsentrasi sekitar 15%. Dari 1 m3 gas bio yang mengadung gas metan 50%, akan terkandung enersi sekitar 5500 Kcal, yang kira-kira ekuivalen dengan 0,58 liter bensin atau ekivalen dengan 5,80 kWH listrik. Dari digestor skala komersial di Valorga (Perancis) yaitu pilot metanisasi sampah kota skala industri, diperoleh produksi biogas sebesar 140 L/kg-solid sampah dengan 65% metan. Dari pengalaman di negara industri, produksi gas bio pada landfill yaitu antara 20-25 ml/kg-solid sampah/hari.

Proses degradasi bahan organik secara anaerob dilakukan oleh mikroorganisme fakultatif dan anaerobik tanpa kehadiran oksigen, mengubah senyawa tersebut menjadi hasil utama CO2 dan CH4. Beberapa kelebihan dari proses anaerob adalah :

  • Biomassa yang dihasilkan per unit substrat (senyawa organik) yang digunakan relatif kecil
  • Diperoleh gas metan yang mempunyai nilai ekonomis
  • Peluang beban proses yang lebih tinggi karena proses tidak dibatasi oleh kehadiran oksigen

Dalam kondisi anaerob, materi organik umumnya akan terurai melalui beberapa tahap, yaitu:

  • Proses Hidrolisa : proses pelarutan organik tak terlarut dan pemecahan senyawa-senyawa organik rantai panjang (kompleks) seperti protein, karbohidrat, lemak, selulosa, dan hemiseluloasa menjadi materi bermolekul lebih kecil atau menjadi senyawa mudah larut dan berantai lebih sederhana, seperti glukosa, asam lemak, alkohol, dan asam amino. Reaksi ini dikatalisa oleh enzim ekstraseluler yang dilepaskan oleh bakteri ke dalam media. Bakteri yang bertanggunjawab pada tahap ini adalah jenis bakteri fermentasi.
  • Proses Asidogenesa : produk akhir dari hidrolisa kemudian difermentasikan oleh mikroorganisme yang sama (penghasil asam) menjadi asam-asam organik terutama asam volatil rantai pendek (asetat, propionat, dan butirat), hidrogen (H2), karbondioksida (CO2), dan senyawa dengan berat molekul lebih rendah lainnya.
  • Proses Asetogenesa : pada tahap ini asam-asam lemak berantai pendek, butirat, dan propionat kemudian akan dioksidasi oleh mikroorganisme asetogen menghasilkan asam asetat, karbondioksida (CO2), dan hidrogen (H2).
  • Proses Metanogenesa : semua hasil dari tahap sebelumnya digunakan oleh bakteri metan untuk dikonversi menjadi gas CH4 dan CO2. Sekitar 70% metan yang dihasilkan dibentuk dari substrat asetat.

Secara teoritis, perhitungan produksi gas bio adalah bila dianggap seluruh materi volatil adalah sellulosa, dan gas-bio (CO2 + CH4) mempunyai konsentrasi masing-masing 50%, maka secara teoritis produksinya adalah = 829 L/kg-volatil = 414,5 L metan/kg-volatil. Maksimum potensi gas bio menurut Rees adalah 400 L biogas/kg-solid.

Beberapa data dari digester skala laboratorium adalah :

  • Reaktor kecil dengan kontrol temperatur 35-37ºC
    • Diaz: 45-295 L biogas/kg-volatil = 27-177 L/kg-solid
    • Stenstrom: 440-560 L biogas/kg-volatil = 270-264 L/kg-solid
    • Cooney & Wis            : 467 L biogas/kg-volatil = 280 L/kg-solid
  • Pada beberapa lisimeter sampah kota yang dioperasikan tanpa kontrol temperatur diperoleh nilai produksi antara 2,6 sampai 183 L/kg-volati
  • Pada lisimeter sampah kota yang dioperasikan dengan resirkulasi leachate diperoleh nilai rata-rata 0,137 L gas-bio/kg-volatil/hari = 0,026 L metan/kg-volatil/hari.

Beberapa data dari skala laboratorium adalah :

  • Valorga (Perancis) : pilot metanisasi sampah kota skala industri, dengan kondisi :
    • Konsentrasi solid = 30-40% (air = 60-70%)
    • Reaktor komersil = 500 m3
    • Prapengolahan = pemilahan dan pemotongan.
    • Resirkulasi cairan dari reaktor kembali ke reaktor
    • Diperoleh produksi biogas sebesar 140 L /kg-solid dengan 65% metan.
  • Cetom Methane (Perancis) : reaktor anaerobik skala komersil menghasilkan produksi 240 L/kg-volatil dengan konsentrasi metan sebesar 60%.

Biogas dari Sebuah Landfill

Pada awalnya sampah yang ditimbun akan mengalami proses degradasi secara aerob. Tetapi sejalan dengan teknik operasional yang sampai saat ini dianut, yaitu sampah ditimbun lapis perlapis dan setiap periode tertentu ditutup dengan tanah penutup, maka kondisi aerob tidak dapat lama bertahan dalam sebuah lahan-urug. Kondisi yang paling dominan kemudian adalah kondisi anaerob. Produk akhir dari proses anaerob bila kondisinya menunjang adalah pembentukkan gas metan (CH4). Produk yang dihasilkan sebelum terbentuknya fase metanogen ini adalah asam-asam organik yang menyebabkan lindi (leachate) dari timbunan tersebut bercirikan COD dan BOD yang tinggi dengan pH yang rendah, serta penyebab timbulnya bau khas sampah membusuk. Bila tahap ini lebih dipersingkat lagi keberadaannya dengan mengkonversi segera asam-asam tersebut menjadi metan, maka beban organik dalam lindi akan menjadi berkurang, yang secara tidak langsung akan mengurangi kelarutan mineral dalam lindi.

Sampah kota mengandung bahan organik untuk kebutuhan energi mikroorganisme.
Proses mendapatkan energi dilakukan dengan mendegradasi senyawa organik

kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, proses ini disebut katabolisme. Stanforth et al (1979) memperkenalkan model proses degradasi yang dapat terjadi dalam sebuah landfill berdasarkan teori klasik dari proses degradasi materi organik. Kurva di bawah ini menjelaskan hubungan antara pH, oksigen, karbondioksida, metana, asam asetat, garam terlarut, dan potensial redoks. Model tersebut membagi proses degradasi menjadi 2 (dua) fasa, yaitu :

  • Fasa Aerob, ditandai oleh likuifaksi dan hidrolisa materi organik yang mengakibatkan turunnya pH dan larutnya mineral-mineral
  • Fasa Anaerob, dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu :
    • Tahap 1 : setelah oksigen berkurang, maka bakteri anaerob fakultatif menjadi dominan, likuifaksi terus berlangsung, sejumlah besar asam­asam volatil serta CO2 akan dihasilkan dari sistem ini, dan materi anorganik akan lebih banyak lagi larut, terutama karena turunnya pH.
    • Tahap 2 : fasa ini bisa berlangsung karena meningkatnya alkalinitas sehingga pH menjadi naik, dan memungkinkan bakteri-bakteri metan dapat hidup, asam-asam volatil akan dikonversikan menjadi menjadi metan dan CO2, dan materi organik terlarut menjadi berkurang karena kelarutannya menjadi berkurang akibat pH yang naik.

Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi proses biodegradasi oleh mikrorganisme menjadi metanogenesa adalah ketersediaan oksigen, kadar air/kelembaban, ukuran dan densitas, temperatur, pH, alkalinitas, asam volatile, nutrisi, dan senyawa toksik, dengan beberapa penjelasan :

  • Bakteri metanogen adalah bakteri strict anaerob, sehingga kehadiran oksigen akan mengganggu proses dan merupakan inhibitor. Laju produksi gas bio akan bertambah dengan bertambahnya kelembaban.
  • Adanya kelembaban di samping merupakan kebutuhan mikroorganisme, juga berfungsi untuk mendistribusikan nutrisi dalam timbunan sampah. Jumlah air serta aliran air merupakan dua parameter yang berbeda, dimana gerakan air ternyata juga mempengaruhi laju produktivitas gas bio dalam sebuah lahan urug.
  • Dalam sebuah landfill, kenaikkan densitas timbulan sampah akan menurunkan luas permukaan efektif yang dapat kontak dengan mikroorganisme, sehingga akan mengurangi produksi gas bio.

 

Faktor Bepengaruhi dalam Produktivitas Gas Bio di Lanfill [Farquhar et al]

  • Temperatur merupakan parameter yang sangat penting dalam degradasi secara anaerob. Temperatur thermofilik memiliki keunggulan dibandingkan mesofilik. Pada temperatur yang lebih tinggi, kecepatan fermentasi akan lebih cepat dan bisa meminimasi bakteri pathogen. Dengan simulasi lahan-urug pada kondisi laboratorium, Damanhuri (1987) mendapatkan bahwa produktivitas metan adalah 0,006-0,007 L/kg-volatil/hari pada temperatur 20ºC, sedangkan pada temperatur 37ºC menghasilkan produktivitas sebesar 2,38 – 2,413 L/kg-volatil/hari. Kenyataan di lapangan, pengaturan temperatur praktis sulit dilaksanakan. Namun hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi Indonesia yang mempunyai temperatur udara relatif lebih tinggi, akan diperoleh produktivitas gas bio yang lebih baik dibandingkan pada daerah yang beriklim dingin.

Produksi gas bio pada landfill secara teoritis :

  • Estimasi Frerote adalah bahwa hanya 20-25% yang dapat dimanfaatkan (ditangkap) dengan produksi taksiran = 30-40 L biogas/kg-solid
  • Taksiran Mouton = 30-40 L biogas/kg-solid
  • Perkiraan kasar di landfill (USA) = 20-25 mL/kg-solid/hari.

Produksi nyata biogas di lapangan di luar negeri :

  • Landfill Palas Verde (USA) = 0,030-0,056 L/kg-volatil /hari atau sekitar 11,5-13 m3/ton sampah per tahun.
  • Landfill Sheldon Arletta (USA) = 0,022 L/kg-volatil/hari.
  • Landfill Mountain View (USA) = 0,045 L/kg-volatil/hari.

Pada sebuah lahan urug yang baik, sarana penangkap gas sudah diperhitungkan, paling tidak pada akhir penggunaan lahan tersebut. Adanya gas metan tidak dapat dihindari dalam suatu proses biodegradasi secara anaerob, yang merupakan hasil akhir dari proses tersebut. Secara mikro timbulnya gas tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bila tidak ditangani secara baik karena akan menimbulkan ledakan bila berada di udara terbuka dengan konsentrasi sekitar 15%. Secara global, gas metan ini mempunyai potensi yang lebih besar dalam masalah efek rumah kaca dibandingkan produk akhir lain dari proses degradasi karbon, yaitu CO2. Oleh karenanya gas metan yang terbentuk harus dikonversi menjadi CO2 dengan jalan membakarnya. Oleh karena itu, timbulnya gas metan dapat pula dianggap sebagai nilai tambah dari sebuah landfill, dengan memanfaatkan gas terbentuk sebagai sumber enersi. Beberapa negara industri telah mengkomersialkan gas yang terbentuk dari sebuah landfill.

Pemasangan penangkap gas yang ideal adalah dimulai dari saat landfill tersebut dioperasikan, dengan demikian metode penangkapannya dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan (lihat gambar), yaitu :

  • Secara vertikal.
  • Secara horizontal/miring, biasanya mengikuti kemiringan sel sampah – Kombinasi antara dua cara tersebut.

Beberapa literatur mengemukakan bahwa sistem penangkap secara horizontal akan lebih baik untuk menangkap gas dibandingkan yang vertikal. Pada landfill yang dari awal tidak dilengkapi dengan penangkap gas, maka satu-satunya cara untuk menangkap gas bio adalah secara vertikal dengan membor ke dalam timbunan sampah.

Secara teoritis, potensi biogas dari timbunan sampah di Indonesia relatif cukup tinggi dibandingkan di negara industri yang umumnya terletak di daerah beriklim dingin. Potensi tersebut menonjol terutama bila dilihat dari sudut temperatur udara, komposisi sampah dan kelembaban. Tetapi permasalahan yang ada umumnya TPA di Indonesia yang dioperasikan secara open dumping yang belum disiapkan untuk memungkinkan penangkapan gas dari awal penggunaan TPA. Di samping itu, timbunan tersebut kurang begitu baik dalam mengumpulkan gas yang terjadi.

Pengukuran gasbio di TPA Indonesia (secara pasif) menghasilkan :

TPA Sukamiskin (Bandung) : diukur pada 2 ventilasi gas vertikal umur 3 tahun :

  • Rentang volume = 2508 – 4669 L/hari.
  • Rentang kadar metan = 77,02 – 88,38%.
  • Produktivitas metan = 0,04 – 0,07 mL/kg-solid/hari.

TPA Grenjeng (Cirebon) diukur pada 3 ventilasi gas miring berumur 1-2 tahun :

  • Rentang volume = 2686 – 24817 L/hari.
  • Rentang kadar metan = 64 – 74,85%.
  • Produktivitas metan = 0,19 – 1,72 mL/kg-solid/hari.

Pengukuran gas bio di TPA Sukamiskin secara dinamis (Laporan PD Kebersihan Bandung, Agustus 1993), memberikan hasil :

  • Pada sumur uji no.6 : gas terukur = 6 m3/jam.
  • Komposisi rata-rata : metan = 60% dan CO2 = 40%.
  • Pipa-pipa gas terisi air, akibat tersumbat batu dan tanah yang menghambat keluarnya gas.
  • Tanah penutup kurang baik : retak pada musim kemarau menyebabkan udara luar mudah masuk.

Timbulnya gas metan dapat pula dianggap sebagai nilai tambah dari sebuah landfill, dengan memanfaatkan gas terbentuk sebagai sumber enersi. Upaya konversi CH4 menjadi CO2, karena CH4 dinilai mempunyai efek rumah kaca lebih dari 20 kali yang ditimbulkan CO2, merupakan salah satu subyek menarik dalam Clean Development Mechanism (CDM) sesuai dengan Kyoto Protocol, dan merupakan potensi besar bagi Indonesia dalam perdagangan CO2. Permasalahan umum pada TPA di Indonesia adalah umumnya landfill dioperasikan secara open dumping atau paling jauh dengan cara controlled landfill, yang dapat mengakibatkan gas tidak terfokus menuju titik-titik pengumpul.

Recovery Enersi Panas dari Insinerator Sampah

Salah satu jenis pengolah sampah yang sering digunakan sebagai alternatif penanganan sampah adalah insinerator. Untuk sampah kota, sebuah insinerator akan dianggap layak bila selama pembakarannya tidak dibutuhkan subsidi enersi dari luar. Sampah tersebut harus terbakar dengan sendirinya. Sampah akan disebut layak untuk insinerator, bila mempunyai paling tidak nilai kalor sebesar 1500 Kcal/kg-kering. Untuk sampah kota di Indonesia, angka ini umumnya merupakan ambang tertinggi. Sampah kota di Indonesia dikenal mempunyai kadar air yang tinggi (sekitar 60 %), sehingga akan mempersulit agar terbakar dengan sendirinya. Hambatan utama penggunaan insinerator adalah kekhawatiran akan pencemaran udara.

Enersi panas dari sebuah insinerator skala kota di negara industri sudah banyak yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti untuk pemanas kota di musim dingin, pembangkit tenaga listrik. Singapura pun telah memanfaatkan insinerator sampah-nya sebagai salah satu sumber listrik. Persyaratan awal yang biasanya digunakan untuk menentukan kelayakan insinerator skala komersial adalah :

  • Nilai kalor sampah di atas 1500 kcal/kg-kering
  • Kapasitas insinerasi >100 ton/hari, beberapa standar mensyaratkan 500 ton/hari – Kadar air di bawah 50%
  • Bagian sampah yang kombustibel di atas 35%
  • Sebaiknya dioperasikan terus menerus

Beberapa catatan nilai kalor untuk sampah Bandung berdasarkan penelitian Lab. Buangan Padat Teknik Lingkungan ITB tahun 2002 adalah :

  • Kadar air rata-rata : 57%
  • Kadar abu rata-rata : bisa mencapai 40%
  • Bagian yang kombustibel : antara 58 – 93% kering
  • Nilai kalor berasal dari sampah rumah tangga sebelum diletakkan di tempat sampah (belum dilakukan pengambilan untuk daur-ulang) tertinggi adalah 1600 kcal/kg­kering. Sedang nilai kalor di institusi yang sampahnya banyak mengandung kertas dapat mencapai 3200 kcal/kg-basah. Nilai kalor tsb sangat tinggi, mengingat data yang ada di lapangan biasanya tidak pernah mencapai 1200 kcal/kg, hal ini karena sampah yang terukur adalah termasuk sampah dengan nilai kalor tinggi seperti kertas.
  • Kadar air merupakan hambatan utama dalam aplikasi insinerasi. Penelitian menunjukkan bahwa pengeringan sampah dengan memanfaatkan enersi panas dari insinertor tsb dapat meningkatkan nilai kalor sampai 37% per-satuan berat sampah masuk.

Recovery panas merupakan salah satu keunggulan yang ditawarkan dari sebuah insinerator. Insinerator jenis baru yang sekarang banyak digunakan di negara industri, dikenal sebagai wate-to-energy incinerator, intinya adalah menyiapkan sampah dengan karakteristik yang lebih pasti melaui pre-treatment. Enersi tersebut berasal dari panas dalam tungku, yang biasanya didinginkan dengan air, dan uap air yang muncul kemudian dapat digunakan sebagai penggerak turbin pembangkit listrik. Dikenal 2 jenis sistem pemanfaatan panas dari sebuah insinerator, yaitu tungku yang dilengkapi dengan waste-heat-boiler dan tungku dengan water-wall. Terdapat serangkaian upaya konversi enersi dalam sistem ini, mulai dari combustor – boiler – steam generator sampai ke electric generator, yang tidak akan mampu mengkonversi enersi secara mulus 100%. Bila sampah yang digunakan adalah sejenis sampah di negara industri, dengan nilai kalor biasanya 2000 – 2500 kkal/kg, maka enersi listrik sebesar 20 MW/1000 ton sampah kering dapat dicapai.

Enersi panas dari sebuah insinerator di negara industri sudah banyak yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti untuk pemanas kota di musim dingin, pembangkit tenaga listrik. Pemanfaatan enersi ini tentu saja membutuhkan kesiapan yang matang, seperti pasar yang akan membeli dan sebagainya, sebab biaya investasinya akan lebih mahal dibandingkan insinerator biasa. Nilai kalor sampah Indonesia biasanya lebih kecil dibanding sampah dari negara industri. Komponen sampah yang dikenal mempunyai nilai kalor tinggi adalah kertas dan plastik. Dalam praktek persampahan di Indonesia, kertas dan plastik merupakan bahan yang didaur­ulang, khususnya oleh pemulung. Pembatas lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa sampah Indonesia mengandung banyak sisa makanan, bisa mencapai 70%, yang dikenal mempunyai kadar air tinggi. Ditambah musim hujan, serta sistem pewadahan sampah yang tidak tertutup, akan menambah tingginya kadar air. Secara logika, tambah tinggi kadar air, maka akan tambah banyak enersi yang dibutuhkan untuk memulai sampah itu terbakar.

Dengan nilai kalor hanya sebesar 1000 Kcal/kg seperti yang umumnya dijumpai pada sampah kota di Indonesia, akan diperoleh overall efficiency sampai menjadi listrik kurang dari 5%, yang besarnya kira-kira 6000 kw untuk 1000 ton sampah. Dengan kondisi sampah Indonesia yang mempunyai nilai kalor yang relatif lebih rendah, apalagi bila kertas dan plastiknya dikeluarkan untuk didaur-ulang, serta kadar air yang cukup tinggi, katakanlah 55%, maka secara sederhana potensinya kemungkinan besar tidak akan melebihi 7,5 MW/1000 ton sampah, atau sekitar 7,5 KW/ton sampah. Jenis sampah yang dianggap baik untuk dikonversi menjadi listrik biasanya bila mempunyai overall efficiency paling tidak 10 %. Pemanfaatan enersi panas dari sebuah insinerator sampah kota biasanya dibatasi untuk skala insinerator 100 ton/hari ke atas.

Salah satu kehawatiran yang saat ini disuarakan oleh pemerhati lingkungan di seluruh dunia adalah, adanya dampak negatif akibat pencemaran udara dari sebuah insinerator, apalagi diterapkan di negara berkembang yang belum konsisten dalam menjalankan peraturan lingkungan hidup. Dampak negatif penggunaan teknologi termal, dampak sosial budaya serta kemungkinan tertutupnya praktek-prakter daur-ulang dari sektor informal yang selama ini sudah berjalan, tampaknya merupakan kekhawatiran yang perlu diperhatikan sebelum keputusan pemilihan teknologi ini dilakukan. Dari sekian banyak jenis pencemaran udara yang mungkin timbul, maka tampaknya yang paling dikhawatirkan adalah munculnya dioxin. Temperatur operasional di atas 800oC dianggap jalan yang terbaik untuk mengurangi dioxin. Kekhawatiran dampak teknologi termal ini memang patut dicermati secara proporsional, apalagi Indonesia samasekali belum mempunyai pengalaman dalam aplikasi insinerator sekala kota, katakanlah sampai 100 ton/hari (400 m3/hari). Insinerator yang selama ini dibuat di Indonesia adalah dalam skala modular, yaitu skala kecil sampai kapasitas hanya 15 ton/hari atau sekitar 60m3/hari. Biasanya insinerator jenis ini belum dilengkapi dengan sarana pengendali pencemaran udara. Namun sikap apriori di awal hendaknya jangan terlalu dikedepankan dalam mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada.

Penutup

Pengelolaan sampah pada masyarakat perkotaan bertambah lama bertambah kompleks sejalan dengan kekomplekan masyarakat itu sendiri. Pendekatannya tidak lagi sesederhana menghadapi masyarakat di perdesaan. Seluruh proses tersebut perlu diselesaikan dalam rangka bagaimana melindungi kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, namun secara estetika dan juga secara ekonomi dapat diterima.

Konsep daur ulang sampah, termasuk recovery enersi dan bahan, merupakan salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan, sehingga nilai ekonomis yang masih terkandung di dalam sampah dapat lebih dimanfaatkan. Pengembangan teknologi yang sesuai dengan kondisi Indonesia perlu digalakkan, khususnya yang mudah beradaptasi dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat Indonesia.

Dipresentasikan pada:
Seminar Nasional Teknologi Lingkungan IV, 25 Juli 2006 – ITS

Trend Global dalam Pengelolaan Sampah Kota

Oleh: Prof. Enri Damanhuri
Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB

Potret Persampahan di Daerah Urban di Indonesia

Penanganan sampah khususnya di kota-kota besar di Indonesia merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang sampai saat ini merupakan tantangan bagi pengelola kota. Pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas yang demikian pesat di kota-kota besar, telah mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah disertai permasalahannya. Diprakirakan rata-rata hanya sekitar 40% – 50% yang dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh institusi yang bertanggung jawab atas masalah sampah dan kebersihan, seperti Dinas Kebersihan.

Kemampuan pengelola kota menangani sampahnya dalam 10 tahun terakhir cenderung menurun, antara lain karena era otonomi dan kemampuan pembiayaan yang rendah. Berdasarkan Laporan Kementerian Lingkungan Hidup (2004), pada tahun 2001 diperkirakan pengelola sampah kota hanya mampu melayani sekitar 32% penduduk kota, dari 384 kota di Indonesia. Hanya sekitar 40% dari sampah yang dihasilkan oleh daerah urban yang dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPS). Sisanya ditangani oleh penghasil sampah dengan berbagai cara, seperti dibakar (35%), ditimbun dalam tanah (7,5%), dikomposkan (1,61%), dan beragam upaya, termasuk daur-ulang, atau dibuang di mana saja seperti di tanah kosong, drainase atau badan air lainnya. Contoh gambaran yang lebih detail adalah pelayanan sampah daerah urban di Bandung Raya tahun 2003 (Gambar 1) sebelum terjadi krisis sampah akibat longsornya TPA Leuwigajah, dimana yang dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak mencapai 50% dari total sampah, yaitu :

  • Kota Bandung: 60%
  • Kota Cimahi: 37%
  • Kabupaten Bandung: 23%
  • Kabupaten Sumedang: 96%
  • Kabupaten Garut: 67%

Saat ini kapasitas angkut kota Bandung dan Kota Cimahi belum mencapai angka tersebut di atas karena keterbatasan sarana dan prasasarana, serta lokasi TPA-nya lebih jauh.

Gambar 1 : Kodisi keterangkutan sampah di Bandung Raya (2003)

Sumber: Tim Satgas ITB – ITB Peduli TPA Leuwigajah dan sampah Bandung Raya, LPPM ITB, April 2005

Pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di sebuah kota, mengenal 3 (tiga) kelompok pengelolaan, yaitu :

  • Pengelolaan oleh Swadaya Masyarakat
  • Pengelolaan Formal
  • Sistem Pengelolaan Informal

Di samping sebagai bagian dari infrastruktur sebuah kota, pada dasarnya pengelolaan sampah merupakan salah satu dari sekian banyak upaya dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan sampah dari sebuah kota adalah sebuah sistem yang kompleks, dan tidak dapat disejajarkan atau disimplifikasikan begitu saja, misalnya dengan penanganan sampah daerah rural. Keberhasilan upaya-upaya sektor informal saat ini tidak dapat begitu saja diaplikasikan dalam menggantikan sistem formal yang selama ini ada. Dibutuhkan waktu yang lama karena menyangkut juga perubahan perilaku masyarakat serta kemauan semua fihak untuk menerapkannya.

Berdasarkan arus pergerakan sampah sejak dari sumber hingga menuju ke pemrosesan atau pembuangan akhir, penanganan sampah di suatu kota di Indonesia dapat dibagi dalam 3 kelompok utama tingkat pengelolaan, yaitu :

  • Penanganan sampah tingkat sumber
  • Penanganan sampah tingkat kawasan, dan
  • Penanganan sampah tingkat kota.

Seiring dengan pertambahan penduduk, tambah lama akan tambah banyak jumlah sampah yang harus ditangani. Defisit anggaran dalam penanganan sampah kota merupakan hal yang biasa terdengar, sehing ga agak sulit bagi pengelola sampah untuk berfikir ke depan dalam upaya pengembangan. Prasarana yang tersedia tambah lama akan tambah tua dan tambah terbatas kemampuannya. Disamping itu, sebagian besar PEMDA sampai saat ini menganggap bahwa penanganan sampah belum menjadi prioritas yang penting, apalagi dengan kondisi ekonomi yang sulit. Dengan demikian beban pengelola sampah kota menjadi tambah berat, kecuali bila cara pandang dalam pengelolaan sampah diperbaiki. Perbaikan ini tidak dapat dilakukan dalam waktu sekejap, karena menyangkut pula cara pandang masyarakat penghasil sampah, dan yang juga penting adalah cara pandang pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif.

Sampai saat ini andalan utama sebuah kota dalam menyelesaikan masalah sampahnya adalah pemusnahan dengan landfilling pada sebuah TPA. Biasanya pengelola kota cenderung kurang memberikan perhatian yang serius pada TPA tersebut, sehingga muncullah kasus-kasus penolakan masyarakat terhadap keberadaan TPA , bahkan terhadap alternatif final disposal lain. Memang dapat dipastikan bahwa yang digunakan di Indonesia adalah bukan landfilling yang baik, karena hampir seluruh TPA di kota-kota di Indonesia hanya menerapkan apa yang dikenal sebagai open-dumping, yang sebetulnya tidak layak disebut sebagai sebuah bentuk teknologi penanganan sampah.

Masyarakat 3R sebagai Basis Pengelolaan Sampah

Dalam setiap pertemuan yang membicarakan bagaimana pengelolaan sampah yang baik di manapun saat ini ,dapa t dipastikan bahwa semuanya sepakat bahwa reduksi dan daur-ulang (Reduce, reuse dan recycling atau 3R) merupakan kunci jawaban atas pemecahan masalah sampah perkotaan. Tapi di Indonesia sampai saat ini konsep tersebut masih belum terlihat realisasinya secara nyata, khususnya di tingkat kota. Konsep ini bersasaran bukan hanya mengelola sampah yang sudah terbentuk, tetapi sebetulnya yang paling penting adalah upaya agar sampah yang akan terbentuk menjadi berkurang (Reduce), dengan berbagai pendekatan, yang dimulai dari perubahan cara pandang produsen yang menghasilkan produk konsumsi dan cara pandang konsuman yang menghasilkan sampah dari dari produk yang dikonsumsi tersebut. Langkah berikutnya adalah mengurangi sampah yang terlanjur terbentuk agar tidak secara massif diangkut ke sarana pengurugan sampah, yang di Indonesia dikenal sebagai TPA. Pendekatan Reuse dan Recycling adalah hal yang paling umum dianjurkan di Indonesia. Konsep reuse‑recycling bukan hanya terkait dengan aktivitas daur-ulang oleh sektor informal yang selama ini perannya paling menonjol di Indonesia, tetapi juga terkait dengan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Disamping itu, bukan berarti bahwa bila 3R ini sudah berhasil diterapkan maka tidak dibutuhkan lagi TPA, atau cara-cara pengolahan lain. Bila berbicara sampah skala kota, maka akan tetap dibutuhkan sarana pengumpul dan pengangkut sampah sebagai salah satu kelengkapan infrastruktur yang harus tersedia di sebuah kota.

Sampai saat ini belum satupun kota di Indonesia yang mempunyai pengalaman dalam menerapkan pengelolaan sampah dengan konsep 3R, khususnya reuse-recycling. Berdasarkan pengalaman di negara lain, target optimis untuk mencapai partisipasi dari seluruh penghasil sampah di sebuah kota dalam jangka waktu 10 tahun tidak akan lebih dari 50%. Banyak pengelola kota di Indonesia yang pernah mencoba konsep reuse-recycling ini mempertanyakan keberhasilan reduksi sampah dengan pengomposan atau daur-ulang, karena sampah yang harus diangkut ke TPA oleh truk-truk yang tersedia dirasakan tidak mengalami penurunan. Sementara itu kompos yang dihasilkannya sulit dipasarkan, dan dianggap hanya membebani dana Pemda dalam pengelolaan sampah, yang memang sampai saat ini sangat minim dan selalu berada pada prioritas yang rendah dalam skala anggaran sebuah kota. Namun sebetulnya, sekecil apapun peran reduksi sampah, itu berarti telah menambah kemampuan Pemda dalam menangani sampah. Dalam pengelolan sampah skala kota, dengan kemampuan membayar retribusi yang masih rendah serta belum terbentuknya sistem pengelolaan sampah yang tertata secara baik, maka pengomposan tidak dapat ditekankan sebagai sebuah sektor yang dapat menambah pendapatan Pemda. Paling tidak dengan upaya tersebut, volume sampah akan berkurang, yang berarti Pengelola Kota telah menghemat biayapengangkutan sebagian sampahnya yang seharusnya diangkut ke TPA. Disamping itu, dengan adanya pengalaman dalam menerapkan sistem iniserta disertai adanya kebijakan dan strategi yang jelas dalam pengelolaan sampah ke depan, maka secara bertahap diharapkan banyaknya sampah yang harus diangkut ke TPA akan berkurang, sehingga TPA bukan lagi menjadi andalan satu-satunya.

Pengelolaan Terpadu dan Sentralisasi Disposal

Pengelolaan sampah di perkotaan bertambah lama bertambah kompleks sejalan dengan kekomplekan masyarakat itu sendiri, yang membutuhkan keterlibatan beragam teknologi dan beragam disiplin ilmu. Termasuk di dalamnya teknologi yang terkait dengan bagaimana mengontrol timbulan (generation), pengumpulan (collection), pemindahan (transfer), pengangkutan (transportation), pemerosesan (processing), pembuangan akhir (final disposal) sampah yang dihasilkan pada masyarakat tersebut. Pendekatannya tidak lagi sesederhana menghadapi masyarakat di perdesaan. Seluruh proses tersebut perlu diselesaikan dalam rangka bagaimana melindungi kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, namun secara estetika dan juga secara ekonomi dapat diterima. Beragam pertimbangan perlu dimasukkan, seperti aspek adminsitratif, finansial, legal, arsitektural, planning, kerekayasaan.

Pengelolaan sampah terintegrasi atau terpadu dapat didefinisikan sebagai pemilihan dan penerapan teknik-teknik, teknologi, dan program-program manajemen yang sesuai, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang spesifik dari pengelolaan sampah. Penanganan sampah yang terintegrasi bertujuan untuk meminimalkan atau mengurangi sampah yang terangkut menuju pemerosesan akhir. Pengelolaan sampah yang hanya mengandalkan proses kumpul-angkut-buang menyisakan banyak permasalahan dan kendala, antara lain ketersediaan lahan untuk pembuangan akhirnya.

Dengan terbatasnya lahan untuk pemerosesan, serta makin banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh sebuah kota, maka idea pengelolaan sampah bersama dari daerah yang saling berdekatan makin banyak mendapat perhatian di Indonesia. Konsep pertama yang muncul adalah berasal dari Denpasar dan sekitarnya, yaitu pengelolaan sampah bersama antara Kota DenpaSAR, Kabupaten BAdung, Kabupaten GIanyar dan Kabupaten TAbanan atau SARBAGITA. Pemerintah Kota/kabupaten yang terletak di Bandung Raya juga telah mengembangkan konsep sejenis sejak tahun 2004. Rencana inimencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut, sebetulnya sudah disiapkan oleh Pem-Prov Jawa Barat jauh sebelum TPA Leuwigajah longsor, melalui Greater Bandung Waste Management Corporate (GBWMC). Idenya adalah, agar setiap Kota/Kabupaten tidak perlu mempunyai TPA sendiri-sendiri. Konsep tersebut ternyata tidak semulus seperti yang diperkirakan, karena tentu saja setiap Kota/Kabupaten mempunyai tingkat permasalahan dan kepentingan yang berbeda. Kota Bandung dan Cimahi yang tidak mempunyai lahan untuk lokasi TPA sangat berkepentingan dengan rencana ini. Sebuah calon investor Malaysia yang serius masuk dalam rencana ini, dan pada akhir tahun 2005 telah menyelesaikan studi kelayakan finansialnya, dengan konsep sanitary landfill. Sebuah calon lokasi TPA yang cukup luas di Kabupaten Bandung telah dievaluasi. Tetapi entah karena memang nasib Bandung dan Cimahi kurang beruntung, dengan keluarnya Per-Pres 67/2005 pada November 2005, maka apa yang dilakukan oleh calon investor Malaysia tersebut harus dimulai dari awal lagi, dengan prosedur sebagaimana layaknya pengadaan sarana infrastruktur yang lain, yaitu melalui tender. Menurut informasi dari BPLHD, perhitungan biaya untuk penanganan sanitary landfill yang diajukan oleh calon investor Malaysia tersebut adalah Rp.66.150/ton (sekitar Rp. 16.500/m3) bila lahan disediakan investor, dan sebesar Rp.60.000/ton (sekitar Rp.15.000/m3) bila lahan disediakan oleh Pemerintah. Minimum sampah yang harus dibawa ke sarana tersebut menurut perhitungan kelayakan finansial adalah sebesar 6500 m3/hari. Rencana semula, pada bulan Mei 2006 fasilitas tersebut secara bertahap akan dibuka dengan membangun sel-sel pengurugan sampah untuk kebutuhan mendesak.

Biaya tipping fee tersebut di atas belum termasuk biaya untuk mengangkut sampah dari TPS-TPS ke TPA. Selama ini, biaya pengangkutan sampah bisa mencapai 60% bahkan lebih, dari total biaya keseluruhan pengelolaan sampah, itupun dengan TPA yang hanya open dumping. Dapat dibayangkan bila rencana biaya tersebut langsung diterapkan pada penghasil sampah, apalagi pada penghasil sampah di luar kota Bandung. Biaya retribusi sampah per-rumah tangga tertinggi di kota Bandung saat ini adalah Rp. 4.000/bulan, atau sekitar Rp.8.000/m3 yaitu biaya untuk mengangkut dan menangani sampah dari TPS ke TPA. Warga juga secara mandiri membiayai pengumpulan sampahnya dari rumah ke TPS terdekat. Belum lagi kita bicara bagaimana efektivitas penarikan retribusi yang ada, apalagi dengan pelayanan pengelolaan sampah yang dinilai tidak memadai, mungkin lebih banyak lagi masyarakat kota Bandung yang enggan untuk membayar retribusi sampah waktu membayar rekening listrik.

Pembangunan sistem persampahan yang lengkap dan dikelola secara terpadu, selain memerlukan modal investasi awal yang cukup besar, juga memerlukan kemampuan manajemen operasional yang baik. Untuk mewujudkan maksud tersebut dapat dijalin hubungan kerjasama antar daerah dan atau bermitra usaha dengan sektor swasta yang potensial dan berpengalaman. Kerjasama kemitraan dapat mempercepat proses penyediaan sarana dan prasarana dengan cakupan pelayanan yang lebih luas dan peningkatan dalam mutu pelayanannya. Sistem pengelolaan yang dikembangkan harus sensistif dan akomodatif terhadap aspek komposisi dan karakteristik sampah dan kecenderungan perubahannya di masa mendatang. Sistern pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan pergeseran nilai sampah (waste shifting values) yang selama ini dianggap sebagai bahan buangan yang tidak bermanfaat, bergeser nilainya menjadi bahan-bahan bernilai bila diolah menjadi kompos dan bahan daur ulang dan daur pakai.

Pilihan Teknologi

Pengelolaan sampah di sebuah kota merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan masyarakat atau pelayanan umum, dan dapat menimbulkan persoalan kesehatan, kualitas lingkungan serta estetika/keindahan bagi kota itu sendiri, sehingga mempengaruhi penilaian keberhasilan pengelolaan kota secara keseluruhan. Pelayanan dalam pengelolaan sampah kota dapat dikatakan tidak bersifat ekslusif, artinya semua orang dapat menikmatinya tanpa berlangganan, atau tanpa mengurangi nilai pelayanan itu sendiri. Orang yang tidak membayar jasa pelayanan sulit dicegah untuk tidak menikmati jasa yang diberikan. Di sisi lain, sampah mempunyai dimensi ekonomi bila dikelola secara baik, seperti bila didaur-ulang.

Belum terciptanya iklim yang kondusif untuk berkompetisi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan lemahnya sanksi yang diberikan bagi kegagalan pelayanan, mengakibatkan pelayanan publik ini tetap tidak mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, sehingga pengelola kota dapat dikatakan mengalami kegagalan dalam mengelola kebersihannya. Disamping sebagai barang publik, penanganan sampah belum memanfaatkan nilai ekonomi yang dikandungnya secara optimal. Kegagalan tersebut terlihat secara nyata dan jelas, bila melihat jumlah sampah yang tidak terangkut. Disisi lain, pengelola sampah selalu berada pada lingkaran permasalahan yang rutin, yaitu minimnya anggaran untuk biaya operasi yang tersedia, terbatasnya kemampuan serta menurunnya kinerja peralatan yang ada, yang membutuhkan investasi baru untuk pengadaannya, serta sumber daya manusia yang diposisikan sebagai tenaga kurang terampil yang ditempatkan pada sektor ini.

Dalam hierarhi penanganan limbah, TPA sebetulnya berada pada posisi terakhir. Konsep utama dalam pengelolaan sampah adalah minimasi sampah itu sendiri, khususnya melalui upaya-upaya daur-ulang. Lebih lanjut TPA yang ada hendaknya disiapkan dan dioperasikan secara baik dan profesional, agar permasalahan dampak yang ditimbulkannya ditekan sesedikit mungkin. Beberapa hal umum yang dijumpai adalah:

  • Banyak fihak beranggapan bahwa sanitary landfill adalah sebagai sebuah teknologi yang belum waktunya diterapkan di Indonesia. Sanitary landfill adalah proses engineering yang sederhana. Aplikasi pengurugan sampah yang saat ini banyak diterapkan dimana-mana di Indonesia, yaitu open-dumping, sebetulnya tidak layak disebut sebagai suatu teknologi.
  • Institusi penanggung jawab teknis aplikasi TPA di Indonesia juga cenderung berfikiran bahwa TPA hanya sekedar tempat pembuangan sampah. Kontrol kualitas desain, pembangunan, pengoperasian dan monitoring masih sangat lemah. Belum disadari bahwa TPA adalah sarana yang sensitif, yang dapat menimbulkan dampak lingkungan, yang membutuhkan pendekatan engineering yang profesional. Diperkenalkannya konsep controlled landfill sekitar tahun 1990-an sebagai cara transisi menuju sanitary landfill, ternyata seolah-olah melegalkan operasi open dumping. Setelah sekitar 15 tahun, belum satupun TPA di Indonesia yang dioperasikan sebagai sanitary landfill . Banyak dijumpai TPA yang dioperasikan sebetulnya hanya sekedar open dumping, tetapi diklaim sebagai controlled landfill.
  • Masyarakat sekitar TPA semakin berpengalaman bahwa TPA yang ada selalu mengganggu lingkungannya, karena memang TPA selama ini belum diurus dengan baik. Mereka akhirnya berpendapat, bahwa penanganan sampah oleh Pemerintah, apapun teknologinya akan selalu bermasalah.

Sejak kegagalan fungsi beberapa TPA di Indonesia, maka konsep reduksi dan daur-ulang (Reduce, reuse dan recycling atau 3R) makin disepakati sebagai kunci jawaban atas pemecahan masalah sampah perkotaan. Bukan berarti konsep 3R ini akan serta menggantikan teknologi yang ada, seperti landfilling atau waste-to-energy dsb. Konsep ini hendaknya berjalan bersamaan dan saling mendukung. Teknologi landfilling yang baik sebenarnya sudah menawarkan operasi pengurangan pencemaran dan pengendalian masalah lingkungan lainnya. Bila kita konsisten dan mau, maka dengan teknologi yang sederhanapun akan banyak perubahan yang terjadi. Secara berangsur-angsur kemudian meningkat dengan inovasi yang lain, sejalan dengan pengalaman yang diperoleh.

Permasalahan global saat ini ternyata menuntut lebih jauh. Belum selesai kita menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam pengelolaan sampah,sudah datang lagi kebutuhan global, yang terkait dengan kecemasan akan perubahan temperatur secara global. Kontribusi penanganan limbah ternyata cukup signifikan dalam emisi gas rumah kaca, seperti data yang dikeluarkan oleh negara Uni Eropa di bawah ini.

Tabel 2. Emisi antropogenik CO2, CH4 dan N2O di EU 1994

GHG = Greenhouse gas

GWP = Global warming potential

Sumber: A. Smith; K.Brown; S.Ogilvie; K.Rusthon; J.Bates: EU Commission: Waste management options and climate change, 2001

Belum lagi kita menerapkan landfilling yang lebih baik dalam bentuk sanitary landfill, atau bentuk waste-to-energy (WTE) dengan recovery panas, negara maju sudah berfikir bahwa teknologi tersebut sudah kurang cocok dalam mengantisipasi pemanasan global, misalnya:

  • Sampah kota yang boleh di-urug di sistem sanitary landfill hanyalah yang mempunyai kadar organik kurang dari 10% (Uni-Eropa), sedang sampah kota kita mengandung organik lebih dari 60%. Alternatifnya adalah melalui mechanical­biological-treatment (MBT) sebelum produk tersebut diurug di landfill . Di Indonesia MBT sebetulnya tidak lain adalah pengomposan sampah tanpa pemilahan terlebih dahulu. Alternatif lain adalah sanitary landfill mereka hanya boleh menerima abu dari sistem WTE. Reduksi gas metan dalam sanitary landfill tradisional diantisipasi dengan konsep sanitary landfill yang aerobik. Lebih lanjut penutup (cover) sanitary landfill yang dianggap lebih baik adalah bahan yang mampu mereduksi emisi gas metan menjadi CO2, melalui proses bio-aerobik.
  • WTE saat ini bukan lagi sekedar membakar mix-waste tanpa pemilahan, tetapi sistem WTE melalui refused -derived -fuel (FDR), dimana sampah dipilah, dirajang, dan dibuat pelet bahan bakar. Di Jepang misalnya, mereka melarang sampah berbahan PVC, atau bahan plastik mengandung chloride lainnya masuk ke sistem pembakaran. Sistem WTE yang sekarang banyak digunakan dianggap perlu ditingkatkan, misalnya dengan sistem pelelehan (melting) pada temperatur yang lebih tinggi yang memungkinkan abu direduksi menjadi elemen-elemen pembentuknya, yang selanjutnya dapat direcovery. Reduksi panas yang akan diemisikan ke luar cerobong juga dirancang berlangsung secara sangat cepat, karena dianggap penurunan panas yang biasa akan berpotensi kembali terbentuknya dioxin.

Penutup

Pengelolaan sampah dari sebuah kota adalah sebuah sistem yang kompleks, dan tidak dapat disejajarkan atau disimplifikasikan begitu saja misalnya dengan penanganan sampah daerah pedesaan. Keberhasilan upaya-upaya sektor informal saat in i tidak dapat begitu saja diaplikasikan dalam menggantikan sistem formal yang selama ini ada. Tetapi perannya patut diperhitungkan oleh pengelola sampah kota. Dibutuhkan waktu yang lama karena menyangkut juga perubahan perilaku masyarakat serta kemauan semua fihak untuk menerapkannya. Sedangkan sampah akan terus muncul dalam skala yang besar sesuai besaran kota tersebut yang perlu setiap hari ditangani. Keduanya diharapkan berjalan bersama, tetapi dalam sebuah kerjasama dan koordinasi yang ketat agar sasaran penanganan sampah dapat berjalan sesuai rencana. Peran dan kemauan politis pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, mulai dari kebijakan yang terarah, adanya rencana strategis yang tepat, kesungguhan dalam mengaplikasikan peraturan- pe ratu ra n yang relevan, sampai kepada kemauan untuk menyediakan anggaran dsb dalam pengelolaan sampah di daerahnya akan sangat menentukan keberhasilan sistem itu sendiri.

Dipresentasikan pada:
Makalah seminar pada Symposium Pengembangan Surabaya Metropolitan Area di Masa Depan – Sub Topik Manajemen Sampah Kota, 50 tahun Jurusan Teknik Sipil ITS, Surabaya, 23-11-2007.

Teknologi dan Pengelolaan Sampah Kota Di Indonesia

oleh : Prof. Dr. Enri Damanhuri
Teknik Lingkungan – FTSL ITB

Potret Persampahan di Daerah Urban di Indonesia

Penanganan sampah khususnya di kota-kota besar di Indonesia merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang sampai saat ini merupakan tantangan bagi pengelola kota. Pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas yang demikian pesat di kota-kota besar, telah mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah disertai permasalahannya. Diprakirakan rata-rata hanya sekitar 40% – 50% yang dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh institusi yang bertanggung jawab atas masalah sampah dan kebersihan, seperti Dinas Kebersihan.

Kemampuan pengelola kota menangani sampahnya dalam 10 tahun terakhir cenderung menurun, antara lain karena era otonomi dan kemampuan pembiayaan yang rendah. Berdasarkan Laporan Kementerian Lingkungan Hidup (2004), pada tahun 2001 diperkirakan pengelola sampah kota hanya mampu melayani sekitar 32% penduduk kota, dari 384 kota di Indonesia. Hanya sekitar 40% dari sampah yang dihasilkan oleh daerah urban yang dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPS). Sisanya ditangani oleh penghasil sampah dengan berbagai cara, seperti dibakar (35%), ditimbun dalam tanah (7,5%), dikomposkan (1,61%), dan beragam upaya, termasuk daur-ulang, atau dibuang di mana saja seperti di tanah kososng, drainase atau badan air lainnya.

Paradigma umum yang dijumpai sampai saat ini dalam pengelolaan sampah kota di Indonesia adalah kumpul – angkut – buang. Seiring dengan pertambahan penduduk, tambah lama akan tambah banyak jumlah sampah yang harus ditangani. Defisit anggaran dalam penanganan sampah kota merupakan hal yang biasa terdengar, sehingga agak sulit bagi pengelola sampah untuk berfikir ke depan dalam upaya pengembangan. Prasarana yang tersedia tambah lama akan tambah tua dan tambah terbatas kemampuannya. Disamping itu, sebagian besar PEMDA sampai saat ini menganggap bahwa penanganan sampah belum menjadi prioritas yang penting, apalagi dengan kondisi ekonomi yang sulit. Dengan demikian beban pengelola sampah kota menjadi tambah berat, kecuali bila cara pandang dalam pengelolaan sampah diperbaiki. Perbaikan ini tidak dapat dilakukan dalam waktu sekejap, karena menyangkut pula cara pandang masyarakat penghasil sampah, dan yang juga penting adalah cara pandang pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif.

Sampai saat ini andalan utama sebuah kota dalam menyelesaikan masalah sampahnya adalah pemusnahan dengan landfilling pada sebuah TPA. Biasanya pengelola kota cenderung kurang memberikan perhatian yang serius pada TPA tersebut, sehingga muncullah kasus TPA Bantar Gebang di Bekasi, TPA Keputih di Surabaya, TPA Leuwigajah di Cimahi-Bandung, dan TPA-TPA lain yang terungkap di mass media. Aktivitas utama pemusnahan sampah di TPA adalah dengan landfilling. Beragam tingkat teknologi landfilling, diantaranya yang paling sering disebut adalah sanitary landfill. Dapat dipastikan bahwa yang digunakan di Indonesia adalah bukan landfilling yang baik, karena hampir seluruh TPA di kota-kota di Indonesia hanya menerapkan apa yang dikenal sebagai open-dumping, yang sebetulnya tidak layak disebut sebagai sebuah bentuk teknologi penanganan sampah.

Minimasi Sampah yang Diangkut ke TPA

Reduce-Reuse–Recycling (3-R) merupakan konsep yang digunakan dalam Draft RUU sampah yang sedang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Konsep ini merupakan pendekatan yang telah lama diperkenalkan di Indonesia dalam upaya mengurangi sampah mulai dari sumbernya sampai di akhir pemusnahannya. Kerhasilan konsep ini membutuhkan kemauan politis pengelola kota, disertai keterpaduan dengan sistem penanganan sampah secara keseluruhan. Berdasarkan pengalaman di negara maju, upaya pengurangan sampah dengan 3-R ini belum dapat menghilangkan sampah secara keseluruhan.

Pengurangan (reduksi) sampah menjadi prioritas utama dalam mengurangi timbulnya sampah, dan ini hanya dapat dilakukan bila penghasil sampah itu sendiri menyadarinya. Salah satu penyebab tambah banyaknya timbulan sampah adalah karena pola konsumsi masyarakat itu sendiri. Tambah banyak bahan dikonsumsi, akan tambah banyak pula sampah yang akan dihasilkan. Perubahan pola hidup yang mendunia juga membawa permasalahan persampahan. Sebagian besar sampah yang terlihat mengotori kota adalah pengemas atau pembungkus (packaging). Hal yang sudah rutin telihat adalah ketergantungan masyarakat kota akan pengemas, yang umumnya berupa plastik berbagai jenis yang menghasilkan sampah yang biasanya dibuang di mana saja. Minimasi pembungkus, pengurangan penggunaan bahan terbuang, pengembangan pembungkus baru, penerapan penggunaan label bahan yang dapat didaur-ulang dan yang paling penting adalah pemisahan sampah berdasarkan jenisnya sejak awal, merupakan upaya yang umum dijumpai di negara-negara maju.

Langkah kedua dalam penanganan sampah adalah penggalakan recovery sampah untuk didaur-ulang. Upaya recovery bahan terbuang ini harus dimulai sejak awal sampai ke titik akhir dalam penanganan sampah. Keberadaan aktivitas ini perlu dimasukkan dalam kebijakan penanganan sampah kota, dan merupakan bagian dari sistem pengelolaan yang perlu diterapkan di sebuah kota. Upaya penggalakan daur-ulang sampah perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan sampah di Indonesia, guna mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut di sebuah TPA. Upaya-upaya ini sebetulnya telah dikenal, khususnya di kota-kota besar di Indonesia yang melibatkan sektor informal. Secara teoritis banyaknya sampah yang dapat didaur-ulang dengan cara ini, termasuk yang ada di TPA, paling banyak adalah 10 %. Namun pemantauan yang ada di Jakarta dan Bandung ternyata besaran ini tidak sampai mencapai 5 %.

Dilihat dari komposisi sampah, maka sebagian besar sampah kota di Indonesia adalah tergolong sampah hayati, atau secara umum dikenal sebagai sampah organik. Sampah yang tergolong hayati ini untuk kota-kota besar bisa mencapai 70 % (volume) dari total sampah, dan sekitar 28 % adalah sampah non-hayati yang menjadi obyek aktivitas pemulung yang cukup potensial. Sisanya (sekitar 2%) tergolong macam-macam, termasuk limbah berkatagori B3 yang perlu dikelola tersendiri. Berdasarkan hal itulah di sekitar tahun 1980-an Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) ITB memperkenalkan konsep Kawasan Industri Sampah (KIS) dengan sasaran meminimalkan sampah yang akan diangkut ke TPA, dengan melibatkan swadaya masyarakat dalam daur-ulang sampah. Konsep sejenis sudah dikembangkan di Jakarta yaitu Usaha Daur-ulang dan Produksi Kompos (UDPK) yang dimulai sekitar tahun 1991. Tetapi seperti biasa, konsep ini tidak berjalan lancar karena konsep ini membutuhkan kesiapan semua fihak untuk merubah cara fikir dan cara pandang dalam penanganan sampah, termasuk cara pandang Pemerintah Daerah. Pendekatan yang sejenis akhir-akhir ini diperkenalkan di Indonesia oleh BPPT dengan konsep zero-waste nya. Sejak terjadinya lonsor pada TPA Leuwuigajah pada bulan 21 Februari 2005 lalu, konsep ini mulai diterapkan di Kota Cimahi, yang mentargetkan sebagai kota kompos, dimana aktivitas dan daur-ulang kompos didorong untuk dilaksanakan di tingkat RW secara swadaya.

Konsep penanganan sampah di sumber seperti dibahas di atas memang sangat dianjurkan, khususnya bila sampah dianggap sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan kembali, atau sebagai bahan yang dapat dipakai kembali maupun sebagai sumber enersi. Keberhasilan cara ini banyak tergantung pada bagaimana memilah dan memisahkan sampah seawal mungkin. Tanpa upaya ini, dapat dipastikan usaha ini kurang begitu efisien. Di negara, maju teknologi pemisahan dan pemilahan sampah telah banyak diterapkan pada unit-unit daur-ulang, seperti pemilahan dengan menggunakan prinsip perbedaan densitas fluida dan perbedaan ukuran butiran, perbedaan sifat magnetis, atau berdasarkan perbedaan sifat optik dsb.

Tambah ke hilir alur perjalanan sampah, maka akan tambah sulit dan tambah kompleks penanganan sampah. Sampah yang baru dihasilkan di dapur, akan lebih sederhana karakaternya, lebih segar dan lebih homogen karena belum bercampur dengan yang lain, dibandingkan dengan sampah yang telah berada di bak sampah di depan rumah. Sampah yang diangkut oleh petugas pada gerobak sampah, mempunyai karakter yang lebih rumit dan lebih bermasalah dibandingkan sampah di bak sampah di rumah. Sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang menerima sampah secara bercampur dari berbagai sumber yang berbeda dari berbagai penjuru, yang dibiarkan terbuka berhari-hari, akan mempunyai karakter yang sudah jauh berbeda bila dibandingkan dengan sampah di rumah. Penanganan sampah di titik ini tidaklah semudah penanganan sampah di rumah. Keberhasilan cara penanganan sampah di tingkat rumah, dapat dikatakan sulit diharapkan untuk mempunyai hasil yang sama bila diterapkan di tingkat TPS, apalagi di TPA. Oleh karenanya, pemilahan dan pengolahan sampah di hulu merupakan kunci keberhasilan upaya 3R.

Sampah sebagai Sumber Daya dan Enersi

Berdasarkan data dari berbagai Dinas Kebersihan seperti di Jakarta, Bandung dan lain-lain tempat, terdapat beberapa MOU yang telah ditandatangani oleh Pemda sedjak awal tahun 2000 dengan fihak swasta seperti pembuatan ethyl alkohol dengan teknologi pirolisa dan bio-oxidation, pembuatan kompos, pembuatan pupuk cair dan pupuk padat dengan teknologi fermentasi, konversi sampah menjadi enersi. Namun sampai saat ini, belum satupun terlihat realisasinya, karena berbagai alasan dan hambatan, baik teknis maupun birokrasi, khususnya finansial.

Melihat komposisi sampah di Indonesia yang sebagian besar adalah sisa-sisa makanan, khususnya sampah dapur, maka sampah jenis ini akan cepat membusuk, atau terdegradasi oleh mikroorganisme yang berlimpah di alam ini. Cara inilah yang sebetulnya dikembangkan oleh manusia dalam bentuk pengomposan dan biogasifikasi. Di Indonesia, dengan kondisi kelembaban dan temperatur udara yang relatif tinggi, maka kecepatan mikroorganisme dalam ‘memakan’ sampah yang bersifat hayati ini akan lebih cepat pula.

Pengomposan merupakan salah satu teknik pengolahan limbah organik yang mudah membusuk. Teknik ini sudah dikenal sejak lama di khususnya di daerah pedesaan. Pengomposan merupakan salah satu alternatif yang selalu dianjurkan untuk digunakan untuk menangani sampah kota. Tetapi permasalahan utamanya adalah belum adanya sinkronisasi antara pengelola pengomposan dengan program kebersihan yang dilakukan Pemerintah Daerah. Kementerian Lingkungan Hidup dengan bantuan Bank Dunia sejak beberapa tahun yang lalu memperkenalkan subsidi kompos yang dihasilkan, untuk merangsang pertumbuhan penanganan sampah melalui pengomposan.

Pengomposan yang sering dilakukan adalah secara aerobik (tersedia oksigen dalam prosesnya), karena berbagai kelebihan, seperti tidak menimbulkan bau, waktu lebih cepat, bertemperatur tinggi sehingga dapat membunuh bakteri patogen dan telur lalat sehingga kompos yang dihasilkan higienis. Pengomposan sampah kota bersasaran ganda, yaitu memusnahkan sampah kota dan sekaligus memperoleh bahan yang bermanfaat. Bila berbicara tentang kompos sampah kota, maka perlu mendapat perhatian:

  • Sumber sampah : bila langsung dari rumah, atau dari sumber yang sejenis, maka akan jauh lebih mudah ditangani dibandingkan bila telah berada di TPS
  • Upaya pemilahan : khususnya pemilahan antara bagian sampah yang biodegradabel dengan bagian sampah yang non-degradabel, juga antara bagian sampah biodegradabel yang kurang baik sebagai bahan kompos dengan bagian sampah yang mudah terdegradasi.
  • Waktu menunggu pengangkutan : sampah yang sudah lebih dari 2-3 hari dibiarkan dan kekurangan udara segar, akan menghasilkan asam-asam organik yang menimbulkan bau. Pada kondisi ini, upaya pengomposan akan menghasilkan keluhan bagi masyarakat sekitar, bila tidak ditangani secara tepat untuk mengembalikan posisi pengomposan dalam kondisi yang sehat.
  • Kualitas kompos : komposisi sampah kota sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dari waktu ke waktu, dsb maka sangat berlebihan bila mengharap kompos yang dihasilkan dari sampah kota akan mempunyai kualitas sebaik kompos dari sumber yang lebih homogen, seperti dari limbah pertanian.

Berdasarkan hal tersebut, akan menimbulkan harapan yang berlebihan bila pengomposan sampah kota diposisikan sebagai penambah penghasilan pemerintah daerah. Pengomposan sampah kota hendaknya diposisikan sebagai upaya untuk menangani sampah kota agar lebih baik dari sekedar hanya dibuang di sebuah open dumping, dan bila dilakukan di hulu, akan mengurangi biaya transportasi pengelolaan persampahan. Produk kompos dihasilkan tetap bermanfaat, dan diposisikan sebagai nilai lebih dalam pengelolaan sampah kota.

Pengomposan secara aerob melibatkan aktivitas mikroba aerobik. Pengomposan aerob ditandai dengan temperatur tinggi, relatif tidak menimbulkan bau dan lebih cepat dibanding anaerob. Guna mempercepat proses, dikenal pula pengomposan cepat (accelerated composting) yang banyak diterapkan di negara industri dalam bentuk highly mechanized composting, yaitu dengan cara mempercepat pembuatan kompos setengah matang, misalnya dengan suplai udara, kelembaban, pengaturan temperatur, dsb. Pengomposan yang diterapkan di Indonesia dapat dikatakan masih sederhana, seperti dengan cara diangin-angin (windrow), atau pembalikan tumpukan kompos secara manual. Beberapa upaya untuk mempengaruhi percepatan biodegradasi, seperti penambahan miro-organisme/enzym seperti EM (effective microorganisme), termasuk dengan memasukkan bakteri pengurai bau (seperti Acetobacter) banyak dilakukan. Tetapi pada dasarnya, alam sudah menyediakan mikrorganisme yang berlimpah pada sampah, dan bila proses pengomposan telah berjalan baik, sistem tersebut akan menyediakan secara terus menerus mikro-organisme yang dibutuhkan.

Sampah juga merupakan sumber biomas sebagai pakan ternak atau sebagai pakan cacing. Sayur-sayuran, sisa buah-buahan dan sisa makanan lainnya sangat cocok untuk makanan cacing. Beberapa jenis cacing yang biasa digunakan adalah seperti halnya budidaya cacing, seperti dari jenis Lumbricus. Namun cacing sensitif terhadap faktor lingkungan, seperti pH, kelembaban dan predator lain yang mungkin tumbuh dalam sampah. Dari upaya ini akan dihasilkan vermi-kompos yang berasal dari casting-nya serta bioamassa cacing yang kaya akan protein untuk makanan ternak serta kegunaan lain. Yang menjadi sasaran dari pengomposan–vermi adalah memusnahkan sampah, sehingga hasil yang diharapkan adalah kascing. Pengalaman ITB pada pembuatan vermi-kompos berkapasitas 20 m3/hari pada tahun 1999 dari sampah yang telah bercampur di TPS menyimpulkan:

  • Metode rak merupakan metode paling cocok untuk dilaksanakan pada skala sebuah kawasan permukiman untuk penanganan sampah kota, karena memiliki daya tampung yang cukup besar, biaya relatif murah, dan mudah dilakukan pengontrolan. 1 m2 cara ini memiliki kapasitas cacing 7,5 kg.
  • Kriteria tambahan untuk air yang digunakan :
    • Bila pH air > 8, perlu penurunan nilai tersebut, misalnya dengan penambahan asam lemah, atau mencampur dengan air hujan
    • Lindi dapat digunakan untuk kegiatan penyiraman sampah yang akan dilapukkan, atau dalam proses perendaman
  • Komponen sampah yang dapat digunakan adalah semua sampah hayati, termasuk kulit jeruk, sisa daging, sisa ikan. Umur sampah tidak lebih dari 2 hari sejak dibuang.
  • Suhu media perlu dipertahankan antara 20-25 oC. Untuk menjaga kestabilan suhu media, perlu dilakukan pembalikan dan penyiraman. Suhu media ini berpengaruh pada pengomposan vermi, sedang suhu lingkungan tidak banyak berpengaruh.
  • Dalam vermi kultur (budi daya cacing), makanan yang diberikan pada cacing relatif terpilih sehingga pertumbuhan cacing sesuai dengan yang diharapkan. Sedang dalam pengomposan vermi dengan sampah, kuantitas serta kualitas cacing tidaklah sebaik dalam vermi-kultur karena makanan yang diberikan adalah sesuai dengan kualitas sampah yang ada.
  • Pertumbuhan cacing adalalah relatif kecil, yaitu 1,5 kali, dengan konsumsi sampah seberat 0,725 kg per berat cacing. Sedang dalam vermi-kultur, pertumbuhan bisa mencapai 4 sampai 20 kali dengan konsumsi berat sampah adalah 1 kg/kg cacing.
  • Jenis cacing yang dapat digunakan adalah Lumbricus rubellus sp, Eisenia foetida, Pheretima asiatica sp dan Perionyx excavatus sp

Sampah yang terbuang, sebetulnya menyimpan enersi yang dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan enersi sampah dapat dilakukan dengan cara (a) menangkap gasbio hasil proses degradasi secara anaerobik pada sebuah reaktor (digestor) atau (b) menangkap gas bio yang terbentuk dari sebuah landfill, dan (c) menangkap panas yang keluar akibat pembakaran, misalnya melalui insinerasi, yang telah diterapkan di beberapa negara industri. Generasi terbaru dari teknologi ini dikenal sebagai waste-to-energy. Penelitian lain khususnya di negara industri seperti Amerika Serikat adalah pembuatan alkohol dari sampah organik ini.

Produk akhir dari proses anaerob bila kondisinya menunjang adalah menuju pembentukan gas metan (CH4). Bila proses ini terjadi pada timbunan sampah di sebuah landfill, akan menyebabkan lindi (leachate) dari timbunan tersebut bercirikan COD atau BOD yang tinggi dengan pH yang rendah, serta penyebab timbulnya bau khas sampah yang membusuk. Bila tahap ini dipersingkat dengan mengkonversi segera asam-asam tersebut menjadi metan, maka beban organik dalam lindi akan menjadi berkurang. Konsep inilah yang digunakan dalam accelerated landfilling.

Dari 1 m3 gas bio yang mengadung gas metan 50%, akan terkandung enersi sekitar 5500 Kcal, yang kira-kira ekuivalen dengan 0,58 liter bensin atau ekivalen dengan 5,80 kWH listrik. Dari digestor skala komersial di Valorga (Perancis) yaitu pilot metanisasi sampah kota skala industri, diperoleh produksi biogas sebesar 140 L/kg-kering sampah dengan 65% metan.

Adanya gas metan tidak dapat dihindari dalam suatu proses biodegradasi secara anaerob, yang merupakan hasil akhir dari proses tersebut. Timbulnya gas tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bila tidak ditangani secara baik karena akan menimbulkan ledakan bila berada di udara terbuka dengan konsentrasi sekitar 15%. Dari pengalaman di negara industri, produksi gas bio pada landfill yaitu antara 20-25 ml/kg kering sampah/hari. Timbulnya gas metan dapat pula dianggap sebagai nilai tambah dari sebuah landfill, dengan memanfaatkan gas terbentuk sebagai sumber enersi. Upaya konversi CH4 menjadi CO2, karena CH4 dinilai mempunyai efek rumah kaca lebih dari 20 kali yang ditimbulkan CO2, merupakan salah satu subyek menarik dalam Clean Development Mechanism (CDM) sesuai dengan Kyoto Protocol, dan merupakan potensi besar bagi Indonesia dalam perdagangan CO2. Secara teoritis, potensi biogas dari timbunan sampah di Indonesia relatif cukup tinggi dibandingkan di negara industri yang umumnya terletak di daerah beriklim dingin. Potensi tersebut menonjol terutama bila dilihat dari sudut temperatur udara, komposisi sampah dan kelembaban. Tetapi permasalahan umum pada TPA di Indonesia adalah landfill tersebut umumnya dioperasikan secara open dumping atau paling jauh dengan cara controlled landfill, yang dapat mengakibatkan gas tidak terfokus menuju titik-titik pengumpul.

Salah satu jenis pengolah sampah yang sering digunakan sebagai alternatif penanganan sampah adalah insinerator. Untuk sampah kota, sebuah insinerator akan dianggap layak bila selama pembakarannya tidak dibutuhkan subsidi enersi dari luar. Sampah tersebut harus terbakar dengan sendirinya. Sampah akan disebut layak untuk insinerator, bila mempunyai paling tidak nilai kalor sebesar 1500 Kcal/kg kering. Untuk sampah kota di Indonesia, angka ini umumnya merupakan ambang tertinggi. Sampah kota di Indonesia dikenal mempunyai kadar air yang tinggi (sekitar 60%), sehingga akan mempersulit agar terbakar dengan sendirinya. Hambatan utama penggunaan insinerator adalah kekhawatiran akan pencemaran udara.

Insinerasi modular juga sering disebut-sebut sebagai alternatif dalam mengurangi massa sampah yang akan diangkut ke TPA. Biasanya insinerator jenis ini belum dilengkapi dengan sarana pengendali pencemaran udara yang timbul. Persoalan yang timbul adalah bagaimana mencari lokasi yang cocok, dan yang paling penting adalah mengoperasikan dengan temperatur yang sesuai serta bagaimana mengurangi dampak negatif dari pencemaran udara. Dari sekian banyak jenis pencemaran udara yang mungkin timbul, maka tampaknya yang paling dikhawatirkan adalah munculnya Dioxin.

Enersi panas dari sebuah insinerator di negara industri sudah banyak yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti untuk pemanas kota di musim dingin, pembangkit tenaga listrik. Pemanfaatan enersi ini tentu saja membutuhkan kesiapan yang matang, seperti pasar yang akan membeli dan sebagainya, sebab biaya investasinya akan lebih mahal dibandingkan insinerator biasa. Dengan nilai kalor sebesar 1000 Kcal/kg, sebetulnya akan diperoleh overall efficiency sampai menjadi listrik kurang dari 5%, yang besarnya kira-kira 6000 kw untuk 1000 ton sampah. Jenis sampah yang dianggap baik untuk dikonversi menjadi listrik biasanya bila mempunyai overall efficiency paling tidak 10 %. Pemanfaatan enersi panas dari sebuah insinerator sampah kota biasanya dibatasi untuk skala insinerator 100 ton/hari ke atas.

Penutup

Pengelolaan sampah pada masyarakat perkotaan bertambah lama bertambah kompleks sejalan dengan kekomplekan masyarakat itu sendiri. Dibutuhkan keterlibatan beragam teknologi dan beragam disiplin ilmu, termasuk di dalamnya teknologi-teknologi yang terkait dengan bagaimana mengontrol timbulan (generation), pengumpulan (collection), pemindahan (transfer), pengangkutan (transportation), pemerosesan (processing), pembuangan akhir (final disposal) sampah yang dihasilkan pada masyarakat tersebut. Pendekatannya tidak lagi sesederhana menghadapi masyarakat di perdesaan. Seluruh proses tersebut perlu diselesaikan dalam rangka bagaimana melindungi kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, namun secara estetika dan juga secara ekonomi dapat diterima. Beragam pertimbangan perlu dimasukkan, seperti aspek adminsitratif, finansial, legal, arsitektural, planning, kerekayasaan.

Pengelolaan sampah yang hanya mengandalkan proses kumpul-angkut-buang menyisakan banyak permasalahan antara lain ketersediaan lahan untuk pembuangan akhirnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban penanganan sampah adalah dengan reduksi volume sampah yang harus ditangani. Konsep daur ulang sampah merupakan salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan, sehingga nilai ekonomis yang masih terkandung di dalam sampah dapat lebih dimanfaatkan. Saat ini pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia biasanya bukanlah merupakan prioritas penting dari sekian banyak permasalahyan kota yang harus ditangani. Tugas pengelola persampahan bukanlah menjadi ringan di masa datang. Diperlukan sebuah kebijakan yang bersifat menyeluruh dan konsisten dalam penanganan sampah, sehingga arah penanganan sampah tidak bersifat temporer semata. Pengembangan teknologi yang sesuai dengan kondisi Indonesia perlu digalakkan, khususnya yang mudah beradaptasi dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat Indonesia. Teknologi yang berbasis pada peran serta masyarakat tampaknya perlu mendapat prioritas, agar keterlibatan mereka menjadi lebih berarti dan terarah dalam penanganana sampah.

Bahan Referensi :

  • Enri Damanhuri and Tri Padmi : Reuse and recycling as a solution of urban solid waste problem in Indonesia, Proceedings of the International Symposium and Exhibition on Waste Management in Asian Cities, Hong Kong 23-26 October 2000
  • Enri Damanhuri : Minimasi sampah terangkut dan optimasi TPA, Workshop sehari tentang pengelolaan sampah di kawasan metropolitan – khususnya DKI Jakarta, Dept. Kimpraswil Jakarta, 15 Desember 2001
  • Enri Damanhuri : Pengelolaan sampah dan air limbah perkotaan – Isu strategis, konsep dasar dan peluang investasi, Seminar BPPT : Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Perkotaan – Jakarta, 16 Oktober 2002
  • Enri Damanhuri : Paradigma baru pengelolaan sampah kota – Minimasi sampah terangkut dan optimasi TPA, Lokakarya Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Sampah, Kementerian LH, Januari 2003
  • Enri Damanhuri and Tri Padmi : Landfill as a final disposal method for municipal solid waste in Indonesia – the current practiced and research of development, Proceedings of the COE Joint Symposium on Environmental Engineering between Hokkaido University, Chungbuk National University and Institut Teknologi Bandung, Sapporo, Japan, 2-nd Feb. 2005
  • Enri Damanhuri : Some principal issues on municipal solid waste management in Indonesia, Expert Meeting on Waste Management in Asia-Pacific Islands, Tokyo Oct 27-29, 2005

Dipresentasikan pada:

Workshop Nasional Biokonversi Limbah 11-11 April 2006 – Univ. Brawijaya Malang

Perencanaan Pengelolaan Sampah

 

Kondisi krisis ekonomi secara nasional yang telah berlangsung sejak 1998, berdampak pula terhadap penurunan kondisi kebersihan diberbagai kota di Indonesia secara signifikan.

Mengamati permasalahan penanganan sampah di lapangan seperti menumpuknya sampah di pinggir jalan  (karena keterlambatan pengangkutan atau tidak terangkut ke TPA),  rute dan jadwal pengangkutan yang tidak pasti, makin banyaknya TPA liar dan pembuangan sampah ke sungai karena tidak adanya pelayanan yang memadai, kondisi lokasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan serta fasilitas yang minim dan operasi yang  open dumping sehingga kecenderungan mencemari lingkungan sangat tinggi. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan dana operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan lemahnya penegakan hukum yang berkaitan dengan penerapan sangsi serta ketidak pedulian masyarakat akan perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Lebih jauh terkesan bahwa penanganan persampahan tidak didasarkan pada perencanaan yang matang bahkan beberapa kota tidak memiliki dokumen perencanaan sama sekali.

Berdasarkan UU 32 / 2005 tentang Pemerintah Daerah (perubahan  UU No 22 / 1999), dinyatakan bahwa masalah persampahan telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Daerah dan diwajibkan untuk menyelenggarakan penanganan persampahan termasuk TPA secara lebih memadai, untuk kondisi tertentu TPA regional juga wajib dilaksanakan.  Berdasarkan PP 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan amanat UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, mengutamakan penanganan sampah dalam rangka perlindungan air baku air minum dan mensyaratkan dilakukannya metode pembuangan akhir sampah dengan metode lahan urug terkendali (kota sedang/kecil) dan lahan urug saniter (kota metropolitan dan besar)  dengan mewajibkan zona penyangga di sekeliling TPA dan memantau kualitas hasil pengolahan leachate.

Tanggung jawab Pemerintah Pusat terbatas hanya dalam hal penetapan pedoman perencanaan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman serta penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi serta program-program stimulan untuk peningkatan kualitas TPA dan pemenuhan standar pelayanan minimal.

Perencanaan persampahan merupakan langkah awal dalam melaksanakan pembangunan bidang persampahan yang seharusnya dimiliki oleh semua kota /kabupaten sebagai dasar pengelolaan baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut meliputi Master Plan yang dapat menggambarkan perencanaan penanganan sampah jangka panjang dari sumber sampai TPA termasuk skenario kelembagaan dan perkiraan biaya investasi, Studi Kelayakan untuk menilai kelayakan suatu kegiatan atau program penanganan sampah dari segi teknis, ekonomis dan layak lingkungan serta Perencanaan Detail yang mempersiapkan rencana pelaksanaan teknis.

 

TAHAPAN PERENCANAAN

Perencanaan pengelolaan sampah harus dilakukan untuk jangka panjang dan layak secara teknis, ekonomis dan berwawasan lingkungan. Selain itu dapat  dilaksanakan dengan mudah. Tahapan perencanaan  dimulai  dari rencana induk,  studi kelayakan dan perencanaan teknis.

Rencana induk, merupakan rencana garis besar yang menggambarkan arahan sistem pengelolaan sampah dalam 25 tahun kedepan.

Studi Kelayakan, merupakan bagian dari rencana induk yang secara jelas akan diketahui kelayakannya, baik kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan maupun sosial. Pada tahap ini secara bersamaan juga dilakukan studi pemilihan lokasi TPA dengan mengacu pada SNI atau metode lain dan studi AMDAL atau UKL/UPL

Perencanaan teknis, merupakan rencana detail dengan mengacu pada rencana induk/studi kelayakan dan dilengkapi dengan gambar detail, spesifikasi teknis, SOP dan dokumen lain yang diperlukan (penjabaran RKL/RPL atau UKL/UPL) serta siap untuk dilakukan tahap pelaksanaan (penyediaan  prasarana dan sarana).

Secara umum substansi untuk setiap tahap perencanaan adalah sebagai berikut :

KRITERIA PERENCANAAN

 

Aspek Institusi

  • Bentuk institusi adalah Perusahaan Daerah kebersihan, Dinas Kebersihan atau minimal Seksi Kebersihan.
  • Struktur organisasi harus  mencerminkan pola kerja yang jelas yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
  • Tata laksana kerja cukup jelas mendefinisikan lingkup tugas, wewenang, tanggung jawab serta bentuk interaksi antar unit, komponen, antar institusi dan kerjasama antar kota (untuk kegiatan yang bersifat regional).  Tata laksana kerja harus memperhatikan pengendalian otomatis, tingkat pembebanan yang merata, pendelegasian wewenang yang proporsional dan berimbang, birokrasi yang pendek dan penugasan yang jelas / terukur.
  • Kualitas SDM harus memiliki kemampuan manajemen dan teknik, jumlah personil 1 : 1000 jiwa yang dilayani

Aspek Teknis Operasional

  • Tingkat pelayanan disesuaikan dengan kondisi eksisting (dalam 5 tahun, pelayanan meningkat maksimal  2 kali) atau minimal 60 % (target MDGs 70 % pada tahun 2015).
  • Pewadahan individual berupa bin 40 lt atau kantong plastik dan disediakan oleh penghasil sampah sendiri, sedangkan wadah komunal dapat berupa TPS (volume > 1 m3), container dengan volume 6-8 m3
  • Pengumpulan dengan gerobak dilakukan door to door untuk daerah teratur dengan lebar jalan > 1m. Untuk daerah tidak teratur dapat dilakukan secara komunal . Pengumpulan door to door truck hanya dilakukan untuk daerah yang mempunyai sumber sampah besar (> 300 lt/hari) dan daerah terjal / curam. Perencanaan operasional perlu mempertimbangkan perencanaan rute/blok operasi, ritasi 3-4 kali/hari, periode pengumpulan tergantung pada kondisi daerah pelayanan (komposisi sampah, kapasitas kerja, disain peralatan dan kualitas pelayanan yang ingin diberikan), daerah pelayanan yang tertentu dan tetap, petugas pelaksana yang tetap dan dapat dipindahkan secara periodik serta pembebanan kerja yang merata (jumlah sampah, jarak tempuh dan kondisi daerah)
  • Pemindahan sampah dari gerobak ke truk dilakukan menggunakan transfer depo . Lokasi transfer depo harus dekat dengan daerah pelayanan (radius 500 M).
  • Pengangkutan sampah dari transfer depo ke TPA dilakukan dengan truk (dump truck, arm roll truck, compactor truck) kapasitas 7-12 m3, ritasi 3-5 rit / hari. Apabila jarak ke TPA > 30 km, sebaiknya menggunakan transfer station. Perencanaan operasional perlu mempertimbangkan perencanaan rute/blok operasi, ritasi 3-4 kali/hari, periode pengumpulan tergantung pada kondisi daerah pelayanan (komposisi sampah, kapasitas kerja, disain peralatan dan kualitas pelayanan yang ingin diberikan), daerah pelayanan yang tertentu dan tetap, petugas pelaksana yang tetap dan dapat dipindahkan secara periodik serta pembebanan kerja yang merata (jumlah sampah, jarak tempuh dan kondisi daerah)
  • Pengolahan sampah  dilakukan dengan composting dan daur ulang yang diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA minimal 10-20 %. Penggunaan incinerator harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan kontinuitas operasional.
  • Pembuangan akhir sampah di lokasi yang sesuai dengan standar (SNI No03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA) dilakukan minimal  controlled landfill dengan fasilitas yang terdiri dari jalan masuk (tipe jalan kelas 1 dengan lebar 6 m), saluran drainase (keliling TPA, dimensi disesuaikan dengan curah hujan dan luas TPA dll), kantor TPA / pos jaga (berfungsi sebagai kantor pengendali dan pencatatan sampah yang masuk ke TPA, dilengkapi dengan kamar mandi / WC), pagar (berupa pagar hidup atau menggunakan tanaman yang cepat tumbuh dan berdaun rimbun seperti angsana), lapisan dasar kedap air (lapisan tanah lempung tebal 30 cm kali 2 atau lapisan geomambrane/geotextile), jaringan pengumpul leachate (terletak didasar TPA, pipa berlubang yang dilindungi gravel), ventilasi gas (pipa berlubang dengan casing atau beronjong bambu dan dipasang secara bertahap sesuai ketebalan lapisan sampah, radius pipa gas 50 m), pengolahan leachate (terdiri dari kolam anaerob, fakultatif, maturasi dan land treatment serta kualitas efluen sesuai dengan standar yang berlaku yaitu nilai BOD 30 – 150 ppm), sumur uji (minimal 3 unit, sebelum lokasi penimbunan, di lokasi penimbunan  dan sesudah lokasi penimbunan), alat berat (buldozer, exavator, wheel / track loader ), tanah penutup (tebal lapisan tanah penutup  20 – 30 cm  dan penutup akhir 50 cm – 100 cm), sarana pendukung (air bersih, bengkel untuk perbaikan ringan dll). Masa pakai TPA minimal 5 – 10 tahun.

Aspek Pembiayaan

  • Biaya satuan investasi dan O/M tergantung pada pola teknis yang digunakan dengan struktur pembiayaan kira-kira 30 % pengupulan, 40 % pengangkutan dan 20 % pembaunangan akhir.
  • Tarif retribusi dihitung berdasarkan besarnya biya pengelolaan pertahun (investasi dan O/M), kemampuan subsidi pemerintah kota/kabupaten, kemampuan masyarakat membayar (willingness to pay,)  subsidi  silang, volume sampah setiap sumber atau wajib retribusi dan prinsip cost recovery. Peninjauan tarif dilaksanakan setiap 5 tahun.
  • Penarikan retribusi dilakukan berdasarkan sistem pengendalian yang efektif, pembagian wilayah penagihan, target, penagihan dilaksanakan setelah pelayanan diberikan secara teratur, menghindari terjadinya kesan double tarif  dan struktur tarif disosialisasikan kepada masyarakat.

Aspek Peraturan

Peraturan Daerah kebersihan harus meliputi pengaturan mengenai pembentukan institusi pengelola, ketentuan penanganan sampah dari sumber sampai TPA termasuk mengenai penanganan sampai medis dan B3. Peraturan Daerah tersebut harus mempunyai jangka waktu berlaku yang terbatas, kesiapan terhadap upaya penegakannya termasuk pemberian insentif dan disinsentif serta mempunyai keluwesan tetapi tegas (tidak bermakna ganda).

Aspek PSM dan Swasta

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa kegiatan sebagai berikut :

  • Turut menjaga kebersihan rumah dan lingkungannya
  • Turut terlibat aktif dalam program-program kebersihan seperti pengumpulan sampah, pengolahan sampah skala individual maupun skala komunal  termasuk 3 R (reduce, reuse dan recycle) dan pemilahan sampah disumber
  • Secara informal turut menerangkan arti kebersihan pada anggota masyarakat lainnya
  • Mengikuti tata cara kebersihan yang ditentukan oleh pemerintah kota/kabupaten
  • Membayar retribusi secara aktif

PROSES PERENCANAAN

Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data berkaitan dengan perencanaan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

  • Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan menggunakan data yang ada baik dari hasil studi yang berkaitan dengan perencanaan sampah (RUTR, land use, Air Bersih, dll),  kebijakan dan renstra daerah, hasil penelitian (seperti komposisi / karakteristik sampah, timbulan sampah, topografi, penyelidikaan tanah,  dll),  BPS (jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dll), maupun NSPM persampahan.
  • Pengumpulan data primer, dilakukan dengan survey, sampling, analisa laboratorium dan lain-lain

Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan untuk merencanakan sistem pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

 

Data Kondisi Kota

  • Data fisik kota, meliputi luas wilayah administrasi kota/ kabupaten, luas wilayah urban, topografi wilayah, tata guna lahan, jaringan jalan,  perumahan, daerah komersial (pasar, pertokoan, hotel, bioskop, restoran, dll), fasilitas umum (perkantoran, sekolah, taman, dll), fasilitas sosial (tempat ibadah, panti asuhan, dll). Data tersebut dilengkapi peta kota, tata guna lahan, topografi dan lain-lain.
  • Data kependudukan, meliputi jumlah penduduk per kelurahan, kepadatan penduduk administrasi,   kepadatan penduduk urban, mata pencaharian, budaya masyarakat dan lain-lain. Dilengkapi peta kepadatan penduduk
  • Data  kondisi  sosial ekonomi,  meliputi alokasi dana APBD dan anggaran kebersihan (3 tahun terakhir), data PDRB atau income penduduk (Rp/kk/bulan) dan lain-lain

Data Rencana Pengembangan Kota

Rencana pengembangan wilayah, meliputi rencana tata guna lahan, rencana pengembangan jaringan jalan, rencana pengembangan perumahan/permukiman baru, rencana pengembangan daerah komersial, kawasan industri, rencana pengembangan fasilitas umum (perkantoran, sekolah, rumah sakit, taman, dll) dan rencana pengembangan fasilitas sosial. Selain itu juga rencana alokasi lahan  untuk TPA. Dilengkapi dengan peta rencana pengembangan wilayah, rencana tata guna lahan dll.

Data Kondisi Sistem Pengelolaan Persampahan yang Ada

  • Aspek Institusi, meliputi bentuk institusi pengelola sampah, struktur organisasi, tata laksana kerja, jumlah personil baik ditingkat staf maupun operasional, pendidikan formal maupun training yang pernah diikuti di dalam dan luar negeri.
  • Aspek Teknis Operasional, meliputi daerah pelayanan, tingkat pelayanan, sumber sampah, komposisi dan karakterirstik sampah, pola operasi penanganan sampah dari sumber sampai TPA, sarana/prasarana persampahan yang ada termasuk fasilitas bengkel,  kondisi pengumpulan (frekuensi pengumpulan, ritasi, jumlah petugas dll), pengangkutan (frekuensi, ritasi, daerah pelayanan, jumlah petugas dll), pengolahan (jenis pengolahan, kapasitas atau volume, daerah pelayanan, jumlah petugas dll), pembuangan akhir (luas, kondisi lokasi, fasilitas TPA,  kondisi operasi, penutupan tanah, kondisi alat berat dll). Selain itu juga data mengenai penanganan sampai medis (incinerator, kapasitas, vol sampah medis dll) dan sampah industri/ B3 (jenis sampah, volume, metode pembuangan dll). Dilengkapi peta daerah pelayanan dan aliran volume sampah dari sumber sampai TPA yang ada saat ini.
  • Aspek Pembiayaan, meliputi biaya investasi dan biaya operasi/pemeliharaan (3 tahun terakhir), tarif retribusi, realisasi penerimaan retribusi termasuk iuran masyarakat untuk pengumpulan sampah (3 tahun terakhir) dan mekanisme penarikan retribusi
  • Aspek Peraturan, meliputi jenis perda yang ada, kelengkapan materi,  penerapan sangsi dll
  • Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta, meliputi program penyuluhan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota / kab.

Pengolahan Data/Analisa

Analisa terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan meliputi :

  • Analisa kondisi kota, yaitu tinjauan terhadap aspek topografi kota dalam hal  penentuan metode pengumpulan dan pembuangan akhir  sampah,  jaringan jalan dalam hal penentuan rute pengangkutan dan penentuan lokasi TPA, fasilitas kota dalam hal penentuan urgensi daerah pelayanan dan besarnya timbulan sampah, demografi dalam hal penentuan tingkat pelayanan dan timbulan sampah, pendapatan per kapita dalam hal penentuan kemampuan masyarakat membayar retribusi, APBD dalam hal kemampuan daerah mensubsidi anggaran kebersihan dan penentuan tarif retribusi, dan lain-lain.
  • Analisa rencana pengembangan kota, yaitu berkaitan dengan rencana pengembangan daerah pelayanan, penentuan lokasi TPA, rencana peruntukan lahan pasca TPA dan lain-lain.
  • Analisa kondisi pengelolaan sampah yang ada saat ini,   yaitu berkaitan dengan kemungkinan peningkatan institusi pengelola sampah minimal dalam hal operasionalisasi struktur organisasi, peningkatan profesionalisasi SDM, peningkatan pelayanan yang aplikatif dalam periode perencanaan, peningkatan metode operasi penanganan sampah dari sumber sampai TPA yang terjangkau dan tidak mencemari lingkungan, peningkatan retribusi agar dapat mencapai cost recovery, peningkatan PSM agar secara bertahap dapat melaksanakan minimalisasi sampah / 3 R, kemungkinan peningkatan peran swasta dalam pengelolaan sampah  dan lain-lain. Analisa dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pendekatan sistem input / output, analisa hubungan sebab akibat, analisa SWOT, analisa deskripsi dan metode lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam analisa tersebut juga diproyeksikan jumlah penduduk yang akan mendapatkan pelayanan termasuk proyeksi  timbulan sampah selama masa perencanaan.

Perancangan / Disain

Pengembangan Institusi

Pengembangan institusi disesuaikan dengan hasil analisa terhadap kondisi yang ada dan sedapat mungkin mengacu pada kriteria perencanaan. Bentuk institusi Perusahaan Daerah dinilai cukup memadai untuk kota-kota yang memiliki permasalahan persampahan kompleks. Bentuk institusi lainnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan tetap mengacu pada kriteria perencanaan

Pengembangan Aspek Teknis

Pengembangan aspek teknis, meliputi :

  • Pengembangan daerah pelayanan, dengan memperhatikan daerah yang saat ini sudah mendapatkan pelayanan, daerah dengan tingkat kepadatan tinggi, daerah kumuh dan rawan sanitasi, daerah komersial / pusat kota  dan lain-lain sesuai kriteria. Pola pengembangan mengikuti pola rumah tumbuh dengan perkiraan timbulan sampah yang akan dikelola untuk jangka waktu perencanaan tertentu (berdasarkan hasil proyeksi). Pengembangan daerah pelayanan ini dilengkapi dengan peta (skala 1: 10.000)
  • Rencana Kebutuhan Sarana / Prasarana, dengan memperkirakan timbulan sampah dan tipikal daerah pelayanan serta pola operasional penanganan sampah dari sumber sampai TPA terpilih. Sarana / prasarana tersebut meliputi jumlah dan   jenis  pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pembuangan akhir.
  • Rencana Pewadahan,  meliputi jenis, jumlah dan lokasi pewadahan komunal maupun individual (wadah individual disediakan oleh masyarakat).  Disain wadah sedemikian rupa (higienis, bertutup, tidak permanen, dengan volume disesuaikan volume sampah yang harus diwadahi untuk periode pengumpulan tertentu). Contoh disain wadah terlampir.
  • Rencana Pengumpulan, meliputi pola pengumpulan (pengumpulan individual langsung / tidak langsung dan komunal) untuk setiap daerah pelayanan sesuai dengan kriteria perencanaan. Disain gerobak / becak pengumpul sampah sedemikian rupa agar mudah mengoperasikannya serta sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Disain / spesifikasi teknis peralatan tersebut terlampir
  • Rencana Pemindahan, meliputi rencana lokasi di daerah pelayanan , daerah layanan, tipikal transfer depo dan gambar disain / spesifikasi teknis.
  • Rencana Pengolahan, meliputi jenis pengolahan terpilih berdasarkan kelayakan dan komposisi/karakteristik sampah.  UDPK (usaha daur ulang dan produksi kompos) skala kawasan (kapasitas 15 m3/hari) dapat menjadi salah satu pilihan. Sedangkan pilihan insinerator skala kota diprioritaskan untuk daerah yang tidak lagi memiliki lahan untuk TPA serta teknologi yang ramah lingkungan (bebas SOx, NOx, COx dan dioxin) serta memanfaatkan heat recovery.  Pengurangan volume sampah secara keseluruhan minimal 10 – 20 %.
  • Rencana Pengangkutan, meliputi pola pengangkutan sampah (door to door truck dan pengangkutan dari transfer depo ke TPA), jumlah dan jenis truck. Selain itu juga dilengkapi peta rute pengangkutan sampah dari hasil time motion study (gambar dan spesifikasi truck dilampirkan).
  • Rencana Pembuangan Akhir, meliputi rencana  lokasi sesuai dengan ketentuan teknis (SNI tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA) dengan luas yang dapat menampung sampah untuk masa 10 tahun dan fasilitas Sanitary Landfill (SLF) dan rencana pemanfaatan lahan pasca TPA. Disain fasilitas SLF tersebut meliputi jalan masuk, drainase, pagar (tanaman hidup berdaun rimbun, contoh angsana), pos jaga (kantor), zone pembuangan yang terdiri dari lapisan dasar kedap air, jaringan pengumpul lindi, pipa ventilasi gas, kolam penampung dan pengolahan lindi. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas lain seperti air bersih, tanah penutup, alat berat  (buldozer, landfill compactor, loader dan exavator) dan bengkel untuk perbaikan ringan. Disain masing2 fasilitas dilengkapi gambar (skala 1 : 500) dan spesifikasi teknis. Selain itu Disain TPA juga dilengkapi dengan SOP (standard operation procedure) untuk pembuangan sistem sel. Pasca TPA disesuaikan dengan rencana peruntukan lahan dan rekomendasi teknis

Pengembangan Aspek Pembiayaan

Pengembangan aspek pembiayaan meliputi:

  • Biaya investasi, meliputi biaya pengadaan sarana prasarana sesuai dengan pengembangan aspek teknis termasuk pembelian lahan transfer depo dan TPA serta penggantian peralatan yang sudah habis masa pakainya. Kebutuhan biaya investasi  dihitung per tahun selama masa perencanaan
  • Biaya operasi dan pemeliharaan, meliputi biaya rutin belanja kantor (gaji, ATK, pemeliharaan kantor dll), biaya operasi dan pemeliharaan gerobak, truck, transfer depo, pembuatan kompos, daur ulang, incinerator dan pembuangan akhir. Kebutuhan biaya tersebut dihitung per tahun selama masa perencanaan.
  • Biaya satuan, meliputi biaya satuan yang dibutuhkan per kapita per tahun, biaya per m3 sampah, biaya per tahapan penanganan sampah (pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir)
  • Perhitungan retribusi, merupakan biaya yang akan dibebankan kepada para wajib retribusi (WR). Biaya tersebut adalah biaya pengelolaan per tahun (biaya investasi/tahun ditambah biaya O/M per tahun) di bagi dengan beban yang akan ditanggung oleh para WR. Struktur tarif yang dibagi berdasarkan kelas WR yaitu perumahan (HI, MI dan LI), komersial (pertokan, pasar, hotel, restoran, bioskop dll), fasilitas umum (perkantoran, sekolah, fasilitas kesehatan dll) dan fasilitas sosial (rumah ibadah, panti sosial, dll). Pembobotan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain dapat dilakukan dengan perbandingan income dan volume sampah yang dihasilkan oleh setiap unit sumber sampah per hari. Sebagai contoh untuk kelas perumahan dapat mengambil bobot perbandingan income 1 : 3 : 6, sedangkan untuk kelas komersial bobot merupakan hasil perhitungan perbandingan jumlah sampah per unit  dengan jumlah sampah perumahan high income (HI) dikalikan dengan dengan bobot kelas perumahan HI  (dalam contoh adalah 6). Demikian pula dengan perhitungan bobot  fasilitas umum yang disetarakan dengan kelas midle income (MI) dan bobot fasilitas sosial disetarakan dengan LI.

Pengembangan Aspek Peraturan

Perancangan aspek peraturan meliputi penyempurnaan peraturan daerah yang sudah ada berdasarkan hasil analisa atau pembuatan perda baru. Perda tersebut meliputi :

  • Perda Pembentukan Institusi, meliputi pembentukan organisasi pengelola persampahan, struktur organisasi dan tata laksana kerja termasuk pengaturan koordinasi antar instansi, antar kota dan kerja sama dengan swasta dan masyarakat (materi sesuai kriteria perencanaan)
  • Perda Ketentuan Umum dan Teknis Penanganan Sampah, meliputi ketentuan pengaturan penanganan sampah dari sumber sampai TPA termasuk ketentuan larangan pembakaran sampah secara terbuka, pembuangan ke bantaran sungai atau TPA liar. Selain itu juga adanya ketentuan yang jelas mengenai penyapuan jalan dan pembersihan saluran yang harus dilaksanakan oleh masyarakat serta ketentuan 3 R (reduksi sampah) dan metode pembuangan akhir sampah secara SLF atau CLF serta ketentuan mengenai peruntukan lahan pasca TPA
  • Perda Retribusi, meliputi ketentuan struktur tarif dan cara perhitungan serta metode penarikannya (kerjasama dengan instansi lain seperti PLN atau masyarakat atau swasta)
  • Perda Kemitraan, meliputi ketentuan pola kerjasama dengan swasta
  • Rencana penerapan perda yang didahului dengan sosialisasi dan uji coba dikawasan tertentu yang secara perlahan dikembangkan ke wilayah lain serta mempersiapkan pelaksanaan law enforcement

Pengembangan Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta

Perancangan aspek peran serta masyarakat lebih dititik beratkan pada upaya peningkatan  peran serta masyarakat sejak awal (dari perencanaan sampai pelaksanaan) terutama untuk pola yang berbasis masyarakat melalui berbagai cara seperti pembentuakan forum-forum lingkungan, konsultasi  publik, sosialisasi, pendampingan, training dan lain-lain. Upaya ini harus diterapkan secara konsisten, terus menerus, terintegrasi dengan sektor lain yang sejenis dan masyarakat diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan.

Perancaangan aspek kemitraan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah terutama yang mempunyai nilai investasi tinggi dan membutuhkan penanganan yang lebih profesional meliputi pemilihan kegiatan yang secara teknis dan ekonomis layak dilakukan oleh swasta dengan metode atau pola kemitraan yang jelas dan terukur serta bersifat win-win solution.

PENUTUP

Dalam rangka melaksanakan sistem pengelolaan persampahan yang memadai, maka tahap perencanaan merupakan langkah penting yang selanjutnya harus digunakan sebagai acuan bagi para stakeholder dalam pembangunan bidang persampahan. Hasil  perencanaan sangat tergantung pada tingkat keakuratan data, kecermatan analisa dan proses perancangan yang memadai termasuk kelengkapan dokumen perencanaan sepert gambar detail, spesifikasi teknis dan dokumen tender.

References

  • Undang-Undang  No 32/2004  tentang Pemerintahan Daerah
  • Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Persampahan. Departemen Pekerjaan Umum
  • Rancangan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan, tahun 2000
  • Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan permukiman dan Pekerjaan Umum
  • MDGs Report Indonesia, Bappenas 2004
  • Agenda 21 Indonesia
  • Thobanoglous, G, Theisen, Integrated Solid Waste Management. Mc. Graw-Hill International Edition, 1933
  • Syed R. Qasim, Walter Chiang. Sanitary Landfill Leachate. Technomic Publishing Company, Inc, USA, 1994

Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan.

Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud perlu ada usaha membangkitkan masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan/sampah tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajibannya, tetapi Iebih didasarkan kepada nilai kebutuhan.

Untuk mengubah kebiasaan tersebut, maka diperlukan pembinaan terhadap peran serta masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh (kalangan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat biasa) dan terpadu (pengelola dan seluruh masyarakat).

Pembinaan terhadap peran serta masyarakat harus dilakukan secara terus menerus, terarah, terencana dan berkesinambungan, serta dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Konsep Dasar

Peran serta masyarakat dan sistem pengelolaan formal membentuk keseimbangan perilaku dalam sistem pengelolaan persampahan dan tidak mencampur-adukkan peran serta masyarakat kedalam peran institusi formal dalam aspek pengelolaan.

Kebutuhan peran serta masyarakat tidak berarti dalam rangka menutupi kekurangan sistem formal. Peran serta masyarakat mempunyai proporsi peran tersendiri, demikian pula sistem formal pengelolaan sampah (LKMD, RT, RW).

Kriteria Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Kriteria yang perlu diperhatikan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membina peran serta masyarakat adalah sebagai berikut :

  • Untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membina peran serta masyarakat secara terarah diperlukan program yang dilaksanakan secara intensif dan berorientasi kepada penyebar luasan pengetahuan, penanaman kesadaran, peneguhan sikap dan pembentukan perilaku.
  • Produk perancangan program diharapkan dapat membentuk perilaku sebagai berikut:
    • masyarakat mengerti dan memahami masalah kebersihan lingkungan
    • masyarakat turut serta secara aktif dalam mewujudkan kebersihan lingkungan
    • masyarakat bersedia mengikuti prosedur / tata cara pemeliharaan kebersihan
    • masyarakat bersedia membiayai pengelolaan sampah
    • masyarakat turut aktif menularkan kebiasaan hidup bersih pada anggota masyarkat lainnya
    • masyarakat aktif memberi masukan ( saran-saran ) yang membangun

Strategi Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Pengembangan peran serta masyarakat dibidang kebersihan diterapkan dengan pendekatan secara edukatif dengan strategi 2 tahap, yaitu pengembangan petugas dan pengambangan masyarakat.

Kunci pengembangan petugas ialah keterbukaan, dan pengembangan komunikasi timbal balik (unsur petugas sendiri, antara petugas dan atau masyarakat dan atau anggota masyarakat), horizontal maupun vertikal.

Kunci pengembangan masyarakat ialah pengembangan kesamaan persepsi, antara masyarakat dan petugas. Suatu komunikasi dikatakan berhasil, bila menimbulkan umpan balik dan pesan yang diberikan.

Isi adalah informasi, penjelasan dan penyuluhan, sedangkan umpan balik berupa ketentuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban (membayar retribusi, memelihara kebersihan lingkungan dan dukungan moril kepada petugas kebersihan).

Penjabaran strategi peningkatan peran serta masyarakat:

  • menyampaikan informasi, atau meneruskan informasi melalui media masa
  • membujuk dan menghukum, bertujuan untuk mempengaruhi (kepercayaan, nilai, cara bertindak) pihak yang diajak berkomunikasi. Bila bujukan belum berhasil, dilakukan hukuman yang merupakan senjata terakhir untuk memaksa masyarakat berubah sikap.
  • mengadakan dialog.

Aspek yang Menentukan Peran Serta Masyarakat

Peningkatan peran serta masyarakat relatif akan berhasil bila memperhatikan aspek-aspek berikut:

  • komunikasi, yang menumbuhkan pengertian yang berhasil
  • perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran
  • kesadaran, yang didasarkan kepada perhitungan dan pertimbangan
  • antusiasme, yang menumbuhkan spontanitas
  • adanya rasa tanggung jawab, terhadap kepentingan bersama.

Program Peningkatan

Dalam penyusunan program peningkatan peran  serta masyarakat dalam bidang persampahan, harus memuat komponen-komponen sebagai berikut:

Teknis

Individual

Peran serta masyarakat dapat dimulai dari skala individual rumah tangga yaitu dengan mereduksi timbulan sampah rumah tangga. Teknik reduksi sampah ini dikenal dengan nama metoda 3R (reduce, reuse, recycle). Sebagai contoh penerapan metoda 3R dalam kehidupan sehari-hari , misalnya :

  • Reduce
    • Untuk pembelian produk-produk, tidak perlu meminta bungkusan ganda, sudah masuk kardus tidak perlu dibungkus lagi dengan kertas, kemudian masuk ke dalam kantong plastik.
    • Memilih produk yang kemasannya cenderung menimbulkan sampah paling kecil / sedikit.
  • Reuse
    • Menghindari pemakaian produk sekali pakai, misal dengan pemakaian baterai yang dapat diisi kembali (recharge), penggunaan pena / ballpoint yang dapat diisi lagi (refill).
    • Menggunakan kembali botol-botol tempat minyak atau bahan makanan.
    • Menggunakan wadah yang dapat dipakai berulang kali.
  • Recycle
    • Memisahkan sampah basah (organik, sampah dapur, sayur, sisa makanan ) dengan sampah kering (anorganik, kertas, plastik, botol ).
    • Menjual atau menyumbangkan barang-barang yang tidak dipakai, kepada orang yang memerlukan.
    • Pinjam meminjam atau sewa-menyewa barang-barang yang yang jarang pemakaiannya, seperti meja kursi pesta.

Kelompok

Secara berkelompok (komunal), masyarakat dapat ikut berperan dalam pengelolaan sampah pengolahan sampah skala lingkungan, misalnya :

  • Reduce
    • Memberi kemasan hanya untuk produk yang benar-benar memerlukan bungkus atau kemasan, dan menghindari pemberian bungkus sebagai penghias.
    • Menyediakan jaringan informasi dengan komputer, tanpa terlalu banyak kertas yang setelah dibaca akan dibuang.
  • Reuse
    • Memakai halaman belakang kertas untuk surat-surat di kantor.
    • Membudayakan pemakaian kantong belanja yang dapat digunakan berulang-ulang.
  • Recycle
    • Pendirian UDPK (Usaha Daur Ulang dan Pembuatan Kompos), yang akan sangat tinggi manfaatnya dalam mereduksi timbulan sampah.
    • Mengadakan tempat jual beli barang bekas.

Pembiayaan

Peran serta masyarakat dalam hal pembiayaan dipengaruhi oleh:

  • Kemampuan masyarakat untuk membayar
  • Kemauan untuk membayar tepat waktu
  • Penerapan Perda tentang tarif

Pemecahan masalah

Masalah menipisnya peran serta masyarakat dipecahkan melalui :

  • Penyuluhan:
    • memasyarakatkan Perda tentang kebersihan
    • memasyarakatkan aset kebersihan
  • Insentif memberikan potongan iuran/retribusi bagi pemilahan sampah di sumbernya
  • Desinsentif : mengenakan denda bagi yang terlambat membayar iuran.

Penyuluhan Dan Bimbingan

Penyuluhan dan bimbingan masyarakat merupakan alternatif yang dapat dipergunakan untuk mengajak masyarakat bersama pemerintah dalam upaya kebersihan/ menanggulangi persampahan yang merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional.

Tujuan

Tujuan penyuluhan dan bimbingan masyarakat dalam bidang persampahan adalah tercipta dan terbinanya suatu masyarakat dinamis yang berperan serta secara aktif dalam menanggulangi masalah kebersihan dilingkungannya. Dalam menentukan tujuan yang penting diketahui adalah:

  • jelas
  • realistis
  • bisa diukur

Tujuan penyuluhan terbagi kedalam tiga (3) bagian yaitu:

  • tujuan jangka pendek, terciptanya suatu masyarakat yang mengerti, memahami akan masalah kebersihan
  • tujuan jangka menengah, terciptanya suatu masyarakar yang mempunyai kesadaran akan kebersihan
  • tujuan jangka panjang, terciptanya suatu masyarakat yang menjadikan kebersihan sebagai suatu kebutuhan.

Sasaran

Yang dimaksud dengan sasaran atau kelompok sasaran adalah individu ataupun kelompok yang akan diberi penyuluhan dan bimbingan. Sasaran yang diprioritaskan untuk dilakukan penyuluhan dan bimbingan masyarakat dalam bidang kebersihan dan persampahan adalah:

  • Kelompok masyarakat yang kurang tanggap terhadap masalah kebersihan.
  • Kelompok masyarakat yang masih memiliki dan mengikuti adat istiadat yang kurang mendukung upaya penanggulangan persampahan.
  • Kelompok masyarakat yang masih keliru dalam praktek pelaksanaan kegotong¬royongan dalam kebersihan.
  • Kelompok masyarakat yang secara sosiokultural bersifat menyendiri.
  • Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan / program / proyek bidang kebersihan.
  • Kelompok masyarakat yang telah melaksanakan peran serta.

Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan kebersihan, adalah semua bahan topik yang akan disampaikan kepada masyarakat penerima penyuluhan kebersihan. Pemilihan materi hendaknya disesuaikan dengan waktu, tempat, bentuk kegiatan, masyarakat yang dihadapi serta target/sasaran yang hendak dicapai. Topik atau materi yang disampaikan adalah :

  • Pengertian sampah, jenis- jenis sampah
  • Memberikan petunjuk tata cara pengelolaan berbagai jenis sampah
  • Cara membuang dan memusnahkan sampah
  • Dampak, ancaman bila sampah dibiarkan berserakan
  • Pentingnya membuang sampah pada tempatnya
  • Hubungan antara kebersihan dan kesehatan
  • Peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Menerangkan tentang kebersihan institusi kebersiha, keorganisasian dan manajemen, bentuk, jumlah personalia, luas wiiayah operasi, dan kapasitas pelayanannya
  • Masalah persampahan yang sering dijumpai oleh masyarakat
  • Pentingnya peran serta masyarakat dalam menanggulangi masalah kebersihan
  • Jumlah biaya yang diperlukan dan sumber-sumbernya
  • Retribusi, struktur tarif, dasar penyusunan kelas
  • Alternatif peran serta masyarakat
  • Pengelolaan komunal, swakelola dan sampah umum
  • Saling mengingatkan antara sesama warga.

Metoda dan Teknik Penyuluhan

Metode Penyuluhan, metode yang dapat dipergunakan dalam penyuluhan kebersihan:

  • Metode persuasif dan motivatif, adalah metoda dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh kebersihan, memberikan pengertian dan ajakan serta pesan-pesan, didasarkan atas kesadaran dan keinsyafan.
  • Metoda persuasif, selalu menjalin hubungan yang kuat atas dasar saling mengerti dan sating memberi bantuan serta dukungan antara penyuluh dan masyarakat sasaran
  • Metoda partisipatif, selalu menempatkan masyarakat sasaran sebagai subyek/pelaku aktif.

Teknik Penyuluhan, adalah tata cara penyampaikan pesan-pesan penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. Teknik yang dipergunakan adalah penyuluhan lisan, tulisan dan penyuluhan peragaan.

  • Penyuluhan lisan, cara penyampaiannya dalam bahasa lisan, yang terdiri atas penyuluhan lisan secara langsung dan lisan secara tidak langsung.
    • Penyuluhan lisan secara langsung :
      • Penyuluh berhadapan langsung dengan kelompok penerima penyuluhan.
      • Tempat berlangsungnya kegiatan penyuluhan dipersiapkan terlebih dahulu.
      • Medianya adalah ceramah, khotbah, sarasehan / diskusi
    • Penyuluhan lisan secara tidak langsung
      • Penyuluh tidak berhadapan dengan kelompok penerima penyuluhan dalam tempat yang sama.
      • Penerima penyuluhan tidak dipersiapkan terlebih dahulu pada suatu tempat tertentu.
      • Medianya melalui siaraan radio (pidato, reportase, wawancara, sandiwara, obrolan, majalah udara, quis), melalui siaran televisi (sandiwara, reportase, wawancara, obrolan, slide).
  • Penyuluhan tulisan: Media penyuluhan dalam bahasa tulisan antara lain pembuatan brosur, leaflet, poster / pamflet.
  • Penyuluhan peragaan kebersihan: Media yang dipergunakan pameran pembangunan bidang kebersihan/ persampahan. film, group kesenian tradisional (ludruk, lenong, calung, wayang, randai dan lain-lain).

Teknik Bimbingan Masyarakat

Bimbingan masyarakat merupakan kegiatan lanjut dari penyuluhan kebersihan untuk memberikan arah dan cara melaksanakan upaya kebersihan, dengan kegiatan yang dapat dilakukan adalah:

  • Pemberian Contoh: Program percontohan dapat berupa pemberian contoh oleh pimpinan formal dan informal dengan melakukan kegiatan kebersihan.
  • Pemberian hadiah: Pemberian hadiah atau penghargaan atas prestasi kebersihan lingkungan dapat diberikan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya, propinsi, dan penghargaan tertinggi pada tingkat nasional (Adipura ).
  • Pemberian kemudahan: Penyediaan sarana dan prasarana yang memberikan kemudahan untuk pembuang sampah secara baik dan benar.
  • Pendidikan: Masalah kebersihan ditanamkan sejak kecil melalui pendidikan formal (disekolah) dan non formal (Pramuka, dirumah).
  • Memperluas daerah bebas sampah
  • Pemberian ancaman Pemberian ancaman dikaitkan dengan peraturan yang diterapkan dalam bentuk sangsi terhadap pelanggaran dan peraturan.

Teknologi tepat guna (TTG) dalam pengelolaan sampah berbasis 3R

Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah berbasis 3R

Pada dasarnya Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang memberikan tingkat pelayanan yang paling dapat diterima secara teknis, sosial dan lingkungan dengan tingkat biaya yang paling murah. Namun mengingat kondisi setempat, adakalanya diperlukan teknologi yang tidak murah bila memang sesuai dengan kondisi setempat.

Persyaratan teknologi tepat guna adalah:

  • dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat;
  • merupakan hasil rekayasa praktis yang mudah diterapkan;
  • efektif dan efisien;
  • ekonomis dan pemeliharaannya mudah;
  • memanfaatkan sumber daya yang ada;
  • mudah dioperasikan oleh pemakai;
  • dibuat sesuai kebutuhan;
  • mudah dikembangkan

Macam-macam teknologi tepat guna bidang persampahan , diantaranya :

  • Pengomposan sampah organik dapur (sampah basah) dengan komposter  rumah tangga secara individual atau komunal,yang tertanam maupun tidak tertanam, dengan komposter pot, komposter karung
  • Pengomposan Sampah organik rumah tangga dengan pengembangbiakan cacing tanah
  • Pengomposan skala lingkungan
  • Daurulang sampah plastik lembaran(kresek)- peletasi

Pengomposan Sampah Rumah Tangga dan Komunal

Komposter rumah tangga adalah prasarana yang digunakan untuk mengolah sampah dapur menjadi kompos. Sampah organik dapur adalah sampah organik yang dihasilkan dari dapur antara lain sisa makanan dan sisa sayuran. Prinsip kerja pembusukan sampah organik dengan bantuan mikroorganisme dari sampah itu sendiri.

Tipe komposter : komposter tanam dan komposter yang tidak ditanam (Tipe Ayun)

Komposter Tanam

Cara Pemasangan Komposter Tipe Tanam:

Penyiapan lahan dan 2 buah komposter

Tanah digali dengan diameter bawah 90 cm dan diameter atas 140 cm

Komposter diletakkan di tengah galian, Di dasar galian, di pinggir dan di dalam komposter diisi dengan kerikil  ukuran 1-2 cm setinggi 10 cm

Selimuti pipa gas dengan kerikil setebal 5 cm baru ditimbun dengan tanah asal. Timbun komposter dengan tanah setebal 5 cm  di bawah lubang pemasukan sampah

Keterangan:

  • Siapkan lahan untuk penanaman komposter pada lokasi yang memungkinkan yaitu lokasi yang tersedia untuk pemasangan 2 buah komposter yang akan dioperasikan secara bergantian, terhindar dari curahan hujan yang secara langsung dapat masuk ke dalam komposter dan jarak komposter ke sumber air tanah dangkal minimal 10 m untuk menghindari pencemaran.
  • Gali tanah, dengan ukuran dan kedalaman galian sesuai dengan model dalam Petunjuk Teknis Spesifikasi Komposter Rumah Tangga Individual dan Komunal. Dasar komposter berada minimal 30 cm di atas muka air tanah. Muka air tanah dapat ditentukan berdasarkan muka air sumur di daerah sekitarnya pada musim kemarau.
  • Letakkan komposter di tengah galian tanah. Di dasar galian di pinggir dan di dalam komposter diisi dengan kerikil ukuran 1-2 cm setebal 10 cm.
  • Selimuti pipa gas dengan kerikil setebal 5 cm baru ditimbun dengan tanah asal.
  • Timbun komposter dengan tanah setebal 5 cm  di bawah lubang pemasukan sampah.

Ketentuan pemasangan komposter ini sama, baik untuk komposter rumah tangga individual maupun komunal.

Cara Pengoperasian

Penyiapan Sampah Dapur

Siapkan sampah organik/ sampah basah yang sudah dipilah dalam wadah sampah organik atau pada kantong plastik yang telah dilubangi kedua ujungnya di dalam ember, tiriskan  air yang terkandung pada sampah.

Pemasukan Sampah

  • Masukkan sampah yang sudah ditiriskan ke dalam komposter pertama (tanpa kantong plastik) dan ratakan.
  • Lakukan pemasukan sampah secara rutin setiap hari sampai komposter penuh
  • Hentikan pemasukan sampah dapur pada komposter pertama yang telah penuh, ganti pemasukan sampah ke komposter kedua.

Pematangan Kompos

Setelah komposter pertama terisi penuh oleh sampah, biarkan sampah selama 4-6 bulan agar terjadi proses pengomposan. Bila sampah telah berubah menjadi kompos yang ditandai dengan perubahan warna menjadi hitam seperti tanah,  keluarkan kompos tersebut dengan menggunakan garu, sisakan kompos setebal 2 cm yang akan berfungsi sebagai starter untuk mempercepat pengomposan selanjutnya. Kompos dianginkan selama 1 minggu untuk pendinginan di lokasi yang terhindar dari curah hujan. Kompos tersebut dapat digunakan sebagai penggembur tanah.Selanjutnya komposter pertama dapat menampung kembali sampah dapur. Ketentuan pengoperasian komposter ini sama, baik untuk komposter individual maupun komunal.

Gambar Komposter Individual dan Cara Pemasangan

 

 Gambar Model-model Komposter Tanam Individual

Komposter Ayun

Komposter ayun ini merupakan komposter yang tidak ditanam mengolah sampah  organik rumah tangga yang berupa sisa-sisa makanan melalui pengomposan dengan memanfaatkan tong bekas  dengan pengoperasian secara diayun. Kapasitas:  30 liter untuk 2- 3 bulan dan 60 liter untuk 4-6 bulan. Satu rumah tangga membutuhkan 2 komposter putar, digunakan secara bergantian.Wadah penampungan air sampah diletakkan dibawah komposter ayun.

Pengoperasian

  • Masukkan kompos atau serbuk gergaji sebagai starter
  • Masukkan sampah dapur ke dalam komposter putar dan ditutup
  • Putar kompster diputar 5-10 kali untuk pencampuran dengan mikroorganisme
  • Lakukan tiap hari sampai komposter penuh
  • Air sampah yang tertampung dapat digunakan sebagai pupuk tanaman
  • Diamkan kompos putar yang sudah penuh selama 1 bulan
  • Keluarkan kompos dan diangin-anginkan
  • Kompos dapat digunakan

-

 Gambar Komposter Ayun

Komposter Gentong

Gentong dari tanah liat ini dapat dijadikan komposter karena sirkulasi udara yang cukup dan juga kelembabannya. Pembalikan dan pengadukan juga tetap perlu dilakukan.

 

 Gambar Komposter dari Gentong

Komposter Aerob /Komposter Vent

Menggunakan tong plastik berukuran 120 Liter yang dilengkapi pipa vertikal dan horisontal agar proses berlangsung secara aerob (dengan udara). Salah satu pengguna komposter jenis ini adalah masyarakat di Jambangan, Surabaya.

Gambar Komposter Vent

TAKAKURA

Metoda ini menggunakan keranjang berlubang dan kemudian dilapisi dengan gelangsing. Caranya: sampah organic dicampurkan dengan mikroorganisme padat dari campuran bekatul, sekam padi, pupuk kompos, dan air. Kemudian dimasukkan kedalam keranjang dan ditutup dengan keset dari sabut kelapa. Cara ini diterapkan oleh Pusdakota – Universitas Surabaya. Penemu metoda Pengelolaan sampah skala RT sistem aerob, membutuhkan aliran udara untuk memaksimalkan fungsi bakteri, metoda ini ditemukan oleh Prof Koji Takakura dari JPEC Jepang.

Alat dan Bahan:

Gambar Alat dan bahan untuk komposter Takakura

Fungsi alat dan bahan:

  • Agar proses aerob berlangsung dengan baik, pilihlah keranjang yang berlubang, dan lapisi dengan kardus. Fungsi kardus adalah:
    • membatasi gangguan serangga,
    • mengatur kelembaban, dan
    • berpori-pori, sehingga dapat menyerap serta membuang udara & air.
  • Letakkan bantal sekam di bawah dan di atas keranjang. Fungsi bantal sekam adalah:
    • sebagai tempat mikrobakteri yang akan mempercepat pembusukan sampah organik,
    • karena berrongga besar, maka bantal sekam dapat segera menyerap air dan bau sampah,dan
    • sifat sekam yang kering akan memudahkan pengontrolan kelembaban sampah yang akan menjadi kompos.
  • Media kompos jadi yang berasal dari sampah rumah tangga diisikan
    1 / 2 sampai 2/3 bagian keranjang. Kompos yang ada dalam keranjang berfungsi sebagai aktivator/ragi bagi sampah baru.
  • Pilih kain penutup yang serat atau berpori besar. Tutupkan kain di atas bantal sekam, agar lalat tidak dapat bertelur dalam keranjang, serta mencegah metamorfosis (perubahan) dari belatung menjadi lalat, karena lalat tidak dapat keluar dan mati di dalam keranjang.
  • Tutup keranjang bagian atas sebagai pemberat agar tidak diganggu oleh predator (kucing/anjing). Pilih tutup yang berlubang agar udara dapat keluar masuk.

Catatan lain dalam membuat Kompos:

  • Hindarkan dari hujan (taruh di tempat teduh)
  • Sampah yang dimasukkan berumur maksimal 1 hari
  • Sampah yang dalam ukuran besar harap dicacah dahulu

Cara perawatan

  • Cuci kain penutup satu minggu sekali
  • Bila kompos kering, cipratkan air bersih, sambil diaduk
  • Bila sudah lapuk, kardus harus diganti agar tidak robek dan menyebabkan lalat/serangga masuk

Cara pemanenan kompos :

  • Bila keranjang penuh, diamkan selama 2-4 minggu agar kompos benar benar matang. Sementara itu, gunakan keranjang lain untuk memulai proses pembuatan kompos yang baru.
  • Setelah matang, kompos dikeluarkan dari keranjang, diangin-anginkan dan kemudian diayak. Bagian yang halus dapat dijual/ diberikan ke tanaman, sedangkan bagian yang kasar dapat digunakan sebagai ’starter’ awal proses komposting berikutnya.

Gambar Langkah langkah membuat kompos dengan keranjang Takakura (USAID-Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat)

Pengembangan Takakura dengan berbagai bahan antara lain Bambu disebut Bambookura, dan Kardus (Doskura) dan Ember.

Cara pengoperasian Takakura:

Gambar Takakura dikembangkan dari bahan bambu (Bambokura)

Doskura menggunakan kardus sebagai pengganti keranjang. Cukup kardus yang dilapisi dengan gelangsing dan diberi aktivator (kompos), doskura dapat juga mengubah sampah menjadi kompos. Hanya saja, karena kardus mudah lapuk maka kardus harus diganti secara kontinyu setiap 6-8 minggu sekali. Untuk memperpanjang umur kardus, sebaiknya kardus tidak diletakkan langsung di lantai namun diberi alas berupa kayu atau triple.

Gambar Takakura dikembangkan dari bahan kardus (Doskura)

Ember bekas cat seperti ini dapat dijadikan komposter sederhana dengan memberi lubang yang cukup untuk aerasi. Mirip dengan Takakura, digunakan bantal sekam dan kardus untuk mengontrol kelembaban dan mengurangi bau. Komposter model ini digunakan di Penjaringan, Jakarta Utara.

Gambar Ember berlubang sebagai Takakura

Komposter Komunal

Komposter dan Takakura dapat dibuat komunal dari bahan plastic, kayu, pasangan bata sebagaimana dilihat pada gambar berikut. Metoda ini menggunakan konstruksi sederhana pasangan bata yang dikombinasikan dengan bilik kayu sebagai pintu untuk ruang pengomposan. Cara ini digunakan di Kebun Karinda Lebak Bulus, Jakarta.

Gambar Komposter Tanam komunal (10 KK)

Gambar Takakura susun dan komposter kotak

Sumber: Lya m Taufik Kamil, Pengelolaan  Sampah Terpadu 3R dan Berbasis Masyarakat (Reduce, Reuse, Recycle), PU