Permen LH No. 18 Tahun 2009

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang:

[a]. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

[b]. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep–68/Bapedal /05/1994 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;

[c]. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat:

[1]. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

[2]. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

[3]. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

[4]. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

[5]. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

[6]. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

[1]. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/ata u beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

[2]. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.

[3]. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai kegiatan utama adalah kegiatan usaha yang mempergunakan limbah B3 sebagai bahan material utama dalam proses kegiatan yang menghasilkan suatu produk.

[4]. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.

[5]. Produk antara adalah suatu produk dari suatu proses pe manfaatan limbah B3 yang belum menjadi produk akhir yang masih akan digunakan sebagai bahan baku oleh industri dan/atau kegiatan lainnya dan telah memenuhi SNI, standar internasional, atau standar lain yang diakui.

[6]. Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

[7]. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.

[8]. Badan usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.

[9]. Pengumpulan skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari 2 (dua) provinsi atau lebih .

[10]. Pengumpulan skala provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih.

[11]. Pengumpulan skala kabupaten/kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari satu kabupaten/kota.

[12]. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan.

[13]. Deputi Menteri adalah pejabat eselon I pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

[14]. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

[1]. Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan:

[a]. pengangkutan;

[b]. penyimpanan sementara;

[c]. pengumpulan;

[d]. pemanfaatan;

[e]. pengolahan; dan

[f]. penimbunan.

[2]. Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

[3]. Kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan izin apabila:

[a]. telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau

[b]. telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

[4]. Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak bila terdapat pencemaran lingkungan.

[5]. Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:

[a]. kegiatan utama; atau

[b]. bukan kegiatan utama.

Pasal 3

[1]. Kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

[2]. Kegiatan pe nyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota.

[3]. Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib memiliki izin dari:

[a]. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional setelah mendapat rekomendasi dari gubernur;

[b]. Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atau

[c]. Bupati/Walikota untuk pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.

[4]. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a wajib memiliki izin dari instansi terkait sesuai kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

[5]. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b wajib memiliki izin dari Menteri.

[6]. Kegiatan pengolahan dan penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f wajib memiliki izin dari Menteri.

Pasal 4

[1]. Permohonan rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

[2]. Pengangkutan limbah B3 hanya diperkenankan jika penghasil telah melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan pemanfaatan limbah B3, penimbun limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau pengumpul limbah B3.

Pasal 5

[1]. Pengelolaan limbah B3 yang membutuhkan uji coba alat, instalasi pengolahan, metode pengolahan, dan/atau pemanfaatan harus lebih dahulu mendapat persetujuan uji coba dari Menteri.

[2]. Kewenangan penerbitan persetujuan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Deputi Menteri.

[3]. Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh staf Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 6

[1]. Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan produk dan/atau produk antara yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan limbah B3 tidak diwajibkan memiliki izin.

[2]. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah melalui suatu proses produksi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), standar internasional, atau standar lain yang diakui oleh nasional atau internasional.

Pasal 7

Kewenangan penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) serta izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dapat didelegasikan kepada Deputi Menteri.

Pasal 8

[1]. Perusahaan yang kegiatan utamanya pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri wajib memiliki asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3.

[2]. Batas pertanggungan/tanggung jawab asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 9

[1]. Perusahaan yang kegiatan utamanya berupa pengelolaan limbah B3 dan/atau me ngelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri wajib memiliki :

[a]. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; dan

[b]. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

[2]. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.

Pasal 10

[1]. Pemohon mengajukan surat pe rmohonan izin pengelolaan limbah B3 kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

[2]. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

[3]. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

[4]. Permohonan uji coba pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal pada ayat (3) dan menggunakan formulir permohonan uji coba pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan:

[a]. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

[b]. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara;

[c]. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan

[d]. finalisasi keputusan izin oleh Menteri.

Pasal 12

[1]. Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan izin.

[2]. Izin diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b.

[3]. Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan penolakan.

[4]. Kewenangan penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Deputi Menteri.

Pasal 13

[1]. Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.

[2]. Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 14

[1]. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berbentuk Surat Keputusan Menteri.

[2]. Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

[a]. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab;

[b]. jenis pengelolaan limbah B3;

[c]. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;

[d]. jenis dan karakteristik limbah B3;

[e]. kewajiban yang harus dilakukan;

[f]. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;

[g]. masa berlaku izin;

[h]. sistem pengawasan; dan

[i]. sistem pelaporan.

[3]. Masa berlaku izin 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

[1]. Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

[2]. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir permohan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan/atau cara pengelolaan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 17

[1]. Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap penaatan pelaksanaan izin pengelolaaan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya.

[2]. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, usaha dan/atau kegiatan pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 22 Mei 2009
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
ttd
RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,
ttd
Ilyas Asaad.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s