Permen LH No. 12 Tahun 2007

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

[a]. bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup;

[b]. bahwa pada kenyataannya masih terdapat usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup dan sudah berjalan, namun tidak mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan hidup;

[c]. bahwa berdasarkan kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup, perlu diambil suatu kebijakan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar hukum bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan tetapi tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup;

[d]. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

[1]. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

[2]. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

[3]. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

[4]. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

[5]. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

[6]. Keputusan Menteri Negara Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

[1]. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPPL adalah suatu dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta kajian evaluasi tentang dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan terhadap lingkungan hidup serta memuat langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

[2]. Usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan adalah usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan kegiatan fisik baik dari tahap konstruksi sampai dengan operasi.

[3]. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup adalah dokumen yang berupa Analisis Mengenai Dapak Lngkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

[4]. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 2

[1]. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan namun tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup wajib menyusun DPPL.

[2]. Dalam melakukan penyusunan DPPL, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat meminta bantuan konsultan.

[3]. Penyusun DPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat pelatihan penyusun AMDAL dan memiliki pengetahuan di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji.

Pasal 3

[1]. Tata laksana penyusunan DPPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

[2]. Format penyusunan DPPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan DPPL kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

[1]. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota melakukan penilaian terhadap Dokumen DPPL yang diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

[2]. Menteri melakukan penilaian DPPL terhadap:

[a]. usaha dan/atau kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan seperti: eksploitasi minyak dan gas, pembangunan kilang minyak, pembangunan bandar udara internasional, pembangunan pelabuhan samudera, dan/atau pengolahan limbah terpadu Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

[b]. usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi lebih dari satu wilayah provinsi;

[c]. usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah laut di atas 12 (duabelas) mil; dan

[d]. usaha dan/atau kegiatan yang berada di lintas batas negara.

[3]. Gubernur melakukan penilaian DPPL terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada:

[a]. di lokasi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota;

[b]. di lintas kabupaten/kota; dan

[c]. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

[4]. Bupati/Walikota melakukan penilaian DPPL terhadap usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan Menteri dan/atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

[5]. Mekanisme DPPL tidak diberlakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor, submarine tailing, teknologi rekayasa genetika, penambangan bahan galian radioaktif, dan pembangunan industri amunisi dan bahan peledak.

Pasal 6

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian DPPL yang dilakukan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 7

Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam DPPL dalam izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 8

Penyusunan DPPL tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat dari usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 9

Segala bentuk pembiayaan dalam penyusunan dan penilaian DPPL dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 25 September 2007
Menteri Negara Lingkungan Hidup,
ttd
Ir. Rachmat Witoelar.

Salian sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,
Nadjib Dahlan, SH.  NIP. 180 002 198

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s